JAKARTA - Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail mempertanyakan siapa pihak ketiga yang mendistribusikan logistik Pilpres di Papua.

Pertanyaan Maqdir merujuk pada kesaksian Kapolres Nabire, AKBP Tagor Hutapea yang mengatakan kalau jajarannya membawa logistik pemilu. Sementara, kesaksian Didimus dan Beatrix menjelaskan yang mengantar logistik Pilpres itu adalah pihak ketiga.

"Apakah pihak ketiga itu yang memenangkan tender? Apakah yang memenangkan tender itu polisi, kapolda atau siapa? Kalau pemenangan tender, lalu prosesnya gimana? Bagaimana logistik itu bisa sampai ke distrik?" tanyanya di sela-sela sidang lanjutan PHPU di MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014).

Apalagi, sambung Maqdir, dua saksi Didimus dan Beatrix juga tidak bisa menjelaskan bagaimana persisnya pendistribusian logistik Pilpres itu, apakah benar-benar sampai di setiap distrik atau tidak.

"Ini yang jadi dalil kami, bahwa logistik pemilu tidak sampai ke distrik, ini dilakukan oleh penyelenggara. Lalu, tidak ada pembicaraan sistem ikat atau tidak. Ini berarti sistem ikat dan noken terjadi di KPUD. Ini mencederai," pungkasnya.

http://pemilu.okezone.com/read/2014/...gistik-pilpres

relevance ga yah permasalahan distributor logistik pilpres ditanyakan ke panastak

sebagai bahan untuk compare berita :



Jayapura, 1/7 (Jubi) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyatakan, menjelang H-8 pelaksaan Pemilihan Presiden (Pilres), 9 Juli mendatang, masih ada tiga kabupaten yang kekurangan logistic Pemilu.

Komisoner KPU Papua, Tarwinto mengatakan, kabupaten yang logistic Pilpresnya masih kurang yakni Nabire, Puncak, dan Pegunungan Bintang. Di Nabire kata Tarwinto, logistik yang masih kurang yakni surat suara sebanyak 125.000 lembar dan form C1.

“Di Pegunungan Bintang mengalami kekurangan surat suara sebanyak 1.476 lembar dan form D untuk plano sebanyak 277 lembar. Di Puncak, belum ada sama sekali form C1 hingga C7 hingga form D untuk plano,” kata Tarwinto, Selasa (1/7).

Menurutnya, kekurangan logistic tersebut lantaran perusahaan yang memenangkan tender distribusi, PT. Sagita masih menggunakan jalur udara untuk distribusi seperti ketika Pemilihan Legislatif (Pileg), 9 April lalu.

Menurutnya, masih terjadinya masalah kekurangan logistik karena pihak Sagita selaku perusahaan yang menjadi distributor logistik masih menggunakan jalur udara yang sama seperti pada pelaksanaan pemilu legislatif lalu.

“Sebagian logistic untuk kabupaten di Pegunungan Papua didistribusikan ke Kota Wamena, Jayawijaya terlebih dahulu. Padahal seharusnya, mereka bisa mendistribusikan langsung dengan jalur udara. Padahal jumlah logistik yang dibawa tidak terlalu banyak dibandingkan Pileg lalu,” ujarnya.

Dikatakan, KPU Papua tersu berkoordinasi dengan pihak PT.Sagita agar mempercepat proses distribusi dari Wamena ke daerah-daeah yang masih kekurangan logistic itu.

“Kami tidak mau ada Pemilu susulan. Jangan sampai terulang seperti Pileg lalu ada daerah yang melakukan pencoblosan susulan,” katanya.

Sebelumnya beberapa hari lalu, KPUD Kota Jayapura juga menyatakan masih kekurangan logistic Pilpres. Komisioner KPUD Kota Jayapura, Tjipto Wibowo mengatakan, lembaga penyelenggara tersebut masuh kekurangan suara sebanyak 3.773 lembar.

“Surat suara yang kurang akan dijemput KPU Kota Jayapura ke Jakarta, sementara kekurangan bilik suara sebanyak 1.761 akan diatasi dengan pembuatan bilik suara berbahan kardus,” kata Tjipto. (Jubi/Arjuna)

http://tabloidjubi.com/2014/07/01/ti...gistik-pemilu/

ayo dong panastak lu bantu kita kita dong untuk cari tau itu pihak ketiga distributor logistik pilpres