JAKARTA, KOMPAS.com – Pengendalian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah DKI Jakarta dinilai tidak efektif. Pasalnya, menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, konsumen premium tetap akan mencari BBM dengan harga yang lebih miring.

Penghapusan premiun dari SPBU (stasiun pengisian bahan bakar untuk umum) di ibukota tidak akan berdampak banyak terhadap penghematan anggaran pemerintah. Yang ada, kata dia, SPBU-SPBU di Jakarta semakin sepi, sementara SPBU di Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang menjadi semakin ramai.

“Sehingga, untuk mendapatkan BBM itu, saya (konsumen) menggunakan BBM makin banyak. Makin boros ekonomi,” kata akademisi Universitas Indonesia itu berbincang dengan wartawan, Selasa (12/8/2014).

Selain itu, kemungkinan yang terjadi, Faisal mengistilahkan ‘kelas menengah yang ngehek-ngehek’ bakal tetap mencari cara untuk dapat mengkonsumsi premium.

Ada banyak cara, pertama, mereka akan meminta orang untuk membeli premium di luar Jakarta. Kedua, akan muncul SPBU-SPBU dadakan yang membawa premium dari kota penyangga menuju ibukota.

“Nanti ada bisnis baru. Kendaraan yang beli bbm bersubsidi nanti dijual ke Jakarta dengan harga miring. Saya beli di Depok Rp 6.500 per liter, saya jual di Jakarta Rp 8.000 per liter. Daripada beli pertamax Rp 11.500 per liter. Maka everybody’s happy. Maka nanti ada pom bensin di tengah jalan, terus nanti ada razia polisi, nangkep-nangkepin,” papar Faisal.

Menurut Faisal, jika bbm dihapus sampai kota-kota penyangga pun, itu tidak akan efektif lantaran bakal ada orang yang memperdagangkan. “Ingat, ini republik Indonesia yang tidak ada batas teritorial. Harga di dalam satu negara itu tidak boleh diperlakukan berbeda-beda, untuk misal orang Jakarta karena lebih kaya, lebih mahal,” ujar dia.

“Ini akan menimbulkan tragedi. Harga jarak 1 kilometer beda jauh, yang satu Rp 6.500 per liter, yang satu lagi Rp 11.500 per liter. Di dunia ini enggak ada, di surga juga enggak ada, di neraka juga enggak ada,” kata Faisal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendesak penghentian penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah DKI Jakarta tahun depan. Rencana ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan yang kian parah. Sementara itu, transportasi massal akan terus dibenahi untuk mengakomodasi warga yang ingin melakukan perjalanan tanpa kendaraan pribadi. Wakil

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah penyediaan transportasi massal yang terjangkau. Sementara pengguna BBM bersubsidi sebagian besar adalah pengguna kendaraan pribadi.

“Awal Januari 2015, kami akan menyurati pemilik SPBU agar mereka tidak menjual BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi. Kalau mereka tidak mau, izin akan dicabut,” katanya, Senin (11/8/2014).