Sidang pelanggaran kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) keempat akan digelar di kantor Kementerian Agama, Kamis 14 Agustus 2014. Agenda sidang adalah mendengarkan saksi-saksi dan pembuktian. Anggota Tim Advokasi Praabowo Subianto-Hatta Rajasa, Muhammad Mahendradatta menegaskan, pembukaan kotak suara bukan sekedar persoalan membuka barang. Sebab, kotak suara tersebut bukan milik KPU. "Tapi milik bersama peserta pemilu yang dipercayakan ke KPU, sehingga tidak bisa sembarangan, harus sesuai aturan," kata Mahendradatta. Mahendra tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh KPU bahwa pembukaan kotak suara berdasarkan standar kerja atau profesional. Menurutnya, aspek tersebut belum cukup menjadi sebuah pembenaran. "Maling juga punya standar kerja. Apa itu profesional. Profesional itu seharusnya dalam arti positif dan baik. Koruptor yang profesional ada," jelasnya. Oleh karena itu, Mahendradatta semakin yakin laporannya ke Mabes Polri terkait dugaan pidana dalam kasus serupa. Dia akan mendesak kepolisian untuk memanggil paksa komisioner KPU. "Nyawanya pemilu ada di kotak suara. Ini saya bergerak bukan demi Prabowo-Hatta melainkan demi hak milik rakyat Indonesia," ucapnya. Terkait sidang lanjutan hari ini, Mahendradatta memastikan akan menunjukkan bukti-bukti ketidakprofesionalan KPU dan kekacauan saat proses pembukaan kotak suara dilakukan. "Nanti ada laporan masuk semua, foto rekaman video. Ada data. Yang membongkar bukan orang KPU, tapi tukang," cetusnya

Sumur ARB