Direktur Riset Badan Pemerhati Migas (BP Migas) Syafti Hidayat, menuding Hatta Radjasa terlibat dalam mafia migas bersama Muhammad Riza Chalid. Untuk itu, dirinya mendesak kepada Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) untuk berpihak kepada rakyat kecil, dan mengadukan Hatta dan Riza kepada yang berwajib. “Selama ini Indonesia terus bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) impor, sengaja tidak mendirikan kilang pengolahan, hanya supaya impor jalan terus dan komisi diperoleh mafia,” ujar Syafti Hidayat, Direktur Riset Badan Pemerhati Migas (BP Migas), dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis 5 Juli 2014. Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy pernah mengatakan bahwa Muhammad Riza Chalid sebagai mafia minyak yang sudah dikenal sejak era Soeharto.Sepak terjang Riza sungguh luar biasa dan sangat di takuti lawan dan kawan di dalam negeri serta di luar negeri karena telah menguasai Petral. Tudingan terhadap Riza yang telah menguasai Petral selama puluhan tahun itu dikatakan terjalin dari kerja sama dengan lima broker minyak, antara lain dengan Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Singapura, bahkan terdaftar di Virgin Island sebuah wilayah bebas pajak. Sehingga kelima perusahaan inilah digadang- gadang sebagai mitra utama Petral. Hatta juga dilaporkan oleh Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut kelompok SKK Migas ini, Hatta diduga terlibat dalam kasus impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Koordinator SKK Migas, Ferdinand Hutahaean, mengatakan sewaktu menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta berkuasa mengatur pengadaan minyak. Pengaturan PT Pertamina dan anak perusahaannya, PT Petral, dalam impor minyak itu dilakukan sepenuhnya oleh Hatta. "Hatta dengan kewenangannya menghambat pembentukan kilang minyak dan menurunkan produksi minyak mentah sehingga ada celah impor yang lebih besar," ujar Ferdinand

Selengkapnya