BATAM – swarakepri.com : Buruknya kinerja Pemerintah Kota Batam dan Aparat Hukum dijajaran Polda Kepri untuk memberikan kepastian hukum terhadap dunia usaha di Batam dimanfaatkan oleh para mafia berkantong tebal untuk mengeruk keuntungan besar dengan membangun kerajaan bisnis ilegal. Dengan kekuatan uang upeti, para mafia ini dengan leluasa menjalankan bisnis maksiat di Batam diantaranya narkotika, Judi Gelanggang Permainan(Gelper) dan prostitusi.

Dari informasi yang dihimpun SWARAKEPRI.COM dilapangan, keberadaan bisnis maksiat yang marak di Batam ini menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, Ormas dan wartawan serta elemen masyarakat lainnya untuk mengais rejeki dengan "mengemis" upeti atau dalam bahasa populernya meminta jatah.

Perilaku para oknum-oknum "PENGEMIS" ini tentu saja sangat merugikan masyarakat termasuk instansi yang diwakilinya, bahkan para pucuk pimpinan yang ada di Pemko Batam dan jajaran Kepolisian Polda Kepri terkesan membiarkan dan tidak mampu berbuat banyak untuk menertibkan ulah oknum-oknum tersebut. Hal yang sama juga terjadi di lingkungan Media yang ada, beberapa oknum wartawan bahkan secara terang-terangan datang "Mengemis" ke lokasi-lokasi tempat maksiat yang ada di Batam. Anehnya ulah para oknum ini juga terkesan dibiarkan merajela oleh para pimpinan medianya masing-masing.

Bagaimana dengan oknum LSM dan Ormas? ulah para oknum yang ada di dua lembaga yang berfungsi sebagai sosial kontrol masyarakat ini justru lebih maju. Oknum-oknum yang ada bahkan banyak yang terang-terangan "berkolaborasi" dengan mafia pemilik bisnis maksiat tersebut. Dalam prakteknya para oknum-oknum ini berperan sebagai beking dari usaha maksiat yang dijalankan.

Kondisi inilah yang diperkirakan membuat para mafia bisnis maksiat di Batam makin merajalela dan tidak bisa ditindak tegas. Dengan kekuatan uang, para mafia bisnis maksiat ini berhasil membungkam oknum-oknum pejabat Pemko Batam, Aparat Hukum di Jajaran Polda Kepri, LSM dan Ormas serta Wartawan.

Dari berbagai razia yang sudah pernah digelar Pemko Batam dan aparat Kepolisian di jajaran Polda Kepri dibeberapa lokasi maksiat yang ada nyaris tidak pernah ditemukan tindak lanjut yang jela dan transparan. Seperti halnya razia Gelper yang digelar beberapa hari lalu, justru kuat dugaan hanya akal-akalan untuk melakukan pembohongan publik.

Pasca razia, lokasi gelper juga langsung buka kembali. Anehnya aparat Kepolisian dan Pemko Batam justru saling lepas tanggung jawab dan saling menyalahkan atas beroperasinya usaha Gelper di Batam.

Pertanyaannya kemudian adalah sampai kapan ketidakpastian hukum ini akan terus berlangsung di Batam? Jawabannya tentu ada pada petinggi Kepolisian Polda Kepri dan Pemko Batam.(swarakepri.com)