Jakarta - Keinginan Jokowi agar menteri dalam kabinetnya melepas jabatan dari parpol menuai protes dari partai koalisinya yakni PKB. Seperti apa tanggapan Jokowi?

PKB memang bersikeras menolak keinginan Jokowi agar menteri harus melepas jabatan di parpol. PKB beralasan di negara maju pun ada menteri yang merangkap jabatan di parpol, jadi tidak boleh mendikotomikan menteri dari parpol dan non parpol.

"Jadi jangan ada dikotomi antara anggota partai dan non partai karena yang penting punya integeritas dan punya kualifikasi," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014).

PKB memang telah menyebut sejumlah kandidat menteri. Antara lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Waketum Rusdi Kirana, dan Sekjen Imam Nahrawi.

Sikap PKB ini cukup berbeda lantara Partai Hanura dan Partai NasDem yang juga mendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014 silam mengapresiasi keinginan Jokwoi terebut demi profesionalisme kabinet Jokowi-JK lima tahun mendatang.

Jokowi menanggapi perbedaan sikap PKB ini dengan sindiran. Jokowi menegaskan sampai saat ini belum membicarakan masalah menteri.

"Kita belum bicara menteri dan susunan kabinet. Sudah jelas. Apalagi bicara orang, apalagi berbicara jatah. Dulu sudah saya sampaikan, syaratnya itu tanpa syarat. Sudah jelas toh?" kata Jokowi usai menghadiri perayaan HUT Veteran RI ke-65 di Balai Sarbini, Jakarta.

http://news.detik.com/pemilu2014/rea...syarat?9911012

parah trit gue yg ini di delete, mesti bikin lagi