RMOL. Saat ini, sidang yang dipimpin Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva sudah mulai mendengarkan keterangan saksi Tim Hukum Prabowo-Hatta dari Papua.

Salah seorang saksi asal Papua yang dihadirkan bernama Dedi Waluy. Di hadapan majelis hakim, Dedi mengungkapkan situasi pencoblosan di 10 distrik di Provinsi Papua.

"Tidak ada aktivitas pada tingkat TPS, PPS, sampai PPK, Yang Mulia, yang ada hanya langsung rekap di kabupaten," tutur Dedi.

Dari 10 distrik itu, Dedi menyebut ada 89.536 suara sah dan seluruhnya milik capres nomor urut dua. Hal janggal lain menurut dia, DPT yang digunakan 100 persen dan dari keseluruhan proses rekapitulasi bertahap yang dilakukan sama sekali tidak ada dokumennya.

"Bahkan Panwas saja tidak memegang dokumen, Yang Mulia, contohnya di Kabupaten Dogiyai, Pamwas juga nggak punya, baik form A1, D1 atau C1 jadi langsung yang ada hanya DP (rekap kabupaten)," bebernya.[wid]

http://politik.rmol.co/read/2014/08/...s-Pencoblosan-

-------------------------------------------------------------

ini sudah jelas merupakan tindak kecurangan yang terjadi secara terstruktur, massif dan sistematis karena tidak ada pencoblosan tp ada hasil. analogi gugatan Prabowo masuk akal, mustahil ratusan tps nol suara, dari suara parpol pendukung saja sudah terlihat bahwa Prabowo-Hatta lebih unggul di banding dengan jokowi-jk