VIVAnews - Ketua Tim Hukum Prabowo-Hatta, Mahendradatta, mengatakan, timnya sudah siap mengikuti lanjutan proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 8 Agustus 2014.

Dalam agenda hari ini, MK menjadwalkan untuk mendengarkan keterangan para saksi.

"Kami telah siapkan para saksi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan hakim MK kemarin. Kami siapkan 25 saksi untuk tahap pertama. Para saksi yang kami hadirkan dari wilayah terdekat dulu," kata Mahendradatta kepada VIVAnews.

Mahendra menambahkan, para saksi yang akan dihadirkan merupakan saksi yang kompeten dan mengetahui langsung kondisi lapangan. Mereka merupakan saksi dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga terjadi kecurangan.

"Tahap pertama, saksi kami datangkan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka kredibel dan siap mengungkapkan kecurangan. Kami bicara bukti, nggak asal bukti seperti apa yang selama ini beredar," tuturnya.

Terkait teleconference para saksi dalam memberikan kesaksian, kata Mahendra, akan digelar pada sidang selanjutnya.

"Kami ingin hadirkan banyak saksi. Untuk itu, direncanakan teleconference. Ini belum dilakukan karena harus ada kesepakatan antara kami dan KPU serta pihak terkait di daerah. Ini akan dilakukan pada sidang lanjutan," jelasnya.

Sidang lanjutan ini merupakan rangkaian penting sebagai pembuktian atas data-data gugatan yang disampaikan tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kepada MK. "Kami mulai membuktikan dokumen, kami perlihatkan semua," tegasnya.

Pada sidang perdana, para Hakim MK memutuskan pihak yang bersengketa dipersilakan membawa saksi 25 orang untuk sidang hari ini. "Saksi kami batasi dulu. Bila memungkinkan saksi bisa ditambah," kata Ketua MK, Hamdan Zoelva.

Sumur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Merah Putih mempercayakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mengamankan suara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang.

Direktur Saksi dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) Jazuli Juwaeni mengatakan kader-kader PKS diakui sebagai kader yang gigih dan diyakini dapat mengawal suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Semua pihak sudah mengakui militansi kader PKS, dan seluruh level ketua TPS di tingkat daerah, kelurahan dan kecamatan juga mengakuinya," kata Direktur Saksi dan Advokasi Timkamnas Jazuli Juwaeni di sela Konsolidasi Nasional Koordinator Saksi di Jakarta, Selasa (24/6/2014).

Jazuli mengatakan bahwa keputusan ini adalah permintaan dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto. "Tapi yang lebih penting lagi terkait dengan saksi diamanahkan kepada PKS sebenarnya juga permintaan capres sendiri," ungkapnya.

Selain permintaan dari Prabowo, Jazuli menambahkan bahwa PKS selalu berargumen dengan data-data yang sangat kuat ketika terjadi perselisihan penghitungan. "Pak Mahfud MD menjadi saksi hidup, waktu beliau menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Jazuli.

Jazuli juga menyakini bahwa tugas yang diberikan kepada 684.599 saksi dari PKS ini akan dijalani dengan baik. Ia selaku Direktur Saksi dan Data Timkamnas yakin betul amanah ini bisa dijalankan dengan baik.

"Teman-teman dan kader-kader PKS semuanya adalah orang-orang yang amanah, jujur, memiliki dedikasi, militansi yang kuat, dan semangat yang tidak pernah padam," ujarnya.

PKS, menurut Jazuli, akan menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki untuk kemenangan pasangan Prabowo-Hatta. "Potensi kami pertama kader, kedua struktur dan ketiga lembaga publik dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Selanjutnya, tambah Jazuli, PKS akan berkoordinasi dengan partai lain di koalisi tatkala di tingkat TPS-TPS tertentu dimana tidak ada kader PKS yang bisa dijadikan saksi. "Tetapi sistem dan komando serta imam dari tahapan saksi ini dari PKS," jelasnya.

Sumur