RMOL. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak keinginan sejumlah pihak agar seorang menteri dalam kabinet 2014-2019 bisa melepas jabatannya di partai politik.

Bagi, Wasekjen PKB, Jazilul Fawaid, usul tersebut sangatlah tidak relevan dengan situasi saat ini. Dia tekankan, partainya tetap mengacu pada konstitusi. Selama tak ada aturannya, PKB tetap memperjuangkan kadernya untuk maju sebagai menteri.

“PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi. Kami memperjuangkan kader yang mampu memimpin, rakyat pun hanya ingin menteri yang menyelesaikan masalah dan kesejahteraan,” tegas Jazil dalam keterangan tertulis yang diterima Rakyat Merdeka Online, Minggu (10/8).

Menteri, kata dia, adalah jabatan selevel leader, manajer, direktur sekaligus pelaksana sebuah organisasi. Semua watak tersebut berkumpul dalam sebuah pribadi pimpinan parpol dan kader parpol yang sudah terlatih dalam lingkungan birokrasi internal.

Jazil menekankan, alasan bahwa menteri yang juga kader partai tak akan fokus mengurus rakyat adalah blunder. Justru, dengan jam terbang mengelola organisasi yang tinggi, sosok menteri dari kalangan parpol sudah terlatih membagi waktu secara profesional.

Di internal partai pun, roda organisasi tidak hanya tertumpu pada satu orang. Dia menjamin kader partai yang ditugaskan baik di eksekutif maupun legislatif akan fokus di pos masing-masing.

“Masih ada ketua, sekjen, wasekjen, dan pengurus lain yang bisa fokus membantu tugas-tugas kepartaian,” terangnya.

Lagian, menurut Jazil, partai sebagai sebuah organisasi di negara demokrasi pada hakikatnya dibentuk untuk merebut kekuasaan demi kemaslahatan rakyat. Karenanya, sah-sah saja jika ada kader partai menempati pos-pos penting baik di pemerintahan maupun parlemen.

Bertolak dari fakta-fakta di atas, Jazil menegaskan bahwa PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, maka pihaknya memperjuangkan kader yang mampu memimpin.

Wacana menteri harus non-partai pernah dihembuskan oleh presiden terpilih, Joko Widodo. Jazil meyakini bahwa wacana itu bukanlah keinginan Jokowi. Tapi, ‎ada pihak-pihak yang sengaja menyarankan untuk menyalurkan syahwat politiknya yang mendapat porsi di pemerintahan. Padahal faktanya, kader parpol terlatih mengatur waktunya antara kepentingan mengurus tugas kementerian maupun politik secara bersamaan.

“Saya berharap ide-ide yang tidak diatur dalam konstitusi tak dikembangkan karena menjadi kontraproduktif. Kami mendukung jajaran menteri Jokowi harus fokus pada tugasnya. Tapi, kami menolak ide tersebut, walaupun itu semua hak prerogatif presiden untuk memilih pembantunya,” tutup Jazil.

http://politik.rmol.co/read/2014/08/...ak-Ide-Jokowi-

maunya PKB apa nih sekarang??