Prabowo: Didukung 6 Partai, Ini Koalisi Negarawan
Selasa, 20 Mei 2014 | 02:35 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebutkan, koalisi partai yang mendukung duetnya bersama Hatta Rajasa merupakan koalisi yang negarawan.

Prabowo pun mengakui, koalisi yang dibangunnya tidak mudah. Untuk itu dirinya mengapresiasi enam partai yang telah mendukung pencapresannya. "Karena itu penciptaan koalisi ini walaupun lika-liku, tapi lancar. Ada partai religius, partai nasionalis, tapi yang saya lihat adalah jiwa besar sikap negarawan," kata Prabowo, Senin (19/5/2014).

Sebelumnya dia mengaku, bahwa dirinya kurang lihai dalam berpolitik. Bekas Komandan Jenderal Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ini mengaku masih terus belajar. "Semua pengalaman saya di tentara belum ada apa-apanya dengan politik di Indonesia," ujarnya.

Untuk diketahui, Prabowo memulai karier politiknya dengan Partai Golkar. Namun kemudian dia mendirikan Partai Gerindra dan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada pemilu presiden 2009 lalu. Kini dia maju sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa sebagai wakilnya, beserta lima partai koalisi lainnya, PAN, PPP, PKS, PBB dan Golkar
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2102134/didukung-6-partai-prabowo-ini-koalisi-negarawan#.U71MrqglmSo[/url]

Indonesia harus kembali ke UUD 45 yang asli
Minggu, 28 Oktober 2012 − 15:16 WIB

Sindonews.com - Dalam rangkaian momentum Hari Sumpah Pemuda, kalangan pemuda mengusulkan perlunya bangsa Indonesia kembali ke Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli sesuai amanat the founding father.

Dengan begitu, bangsa Indonesia kembali ke jalurnya dengan benar secara sistem ekonomi dan sistem politik. "UUD 1945 yang asli adalah UUD Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, ini sebagai modal dasar strategis bangsa menuju Indonesia adi daya," kata Inisiator Sumpah Pemuda 2012 Thariq Mahmud dalam aksinya di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/10/2012).

Perlunya kembali ke UUD 1945 yang asli, lanjutnya karena saat ini praktek politik justru menumbuhsuburkan politik uang, korupsi, konflik horizontal, konflik elit dan tidak menghasilkan pemimpin berkualitas.
"Erosi kebangsaan kita dalam keadaan akut,"tegasnya

Oleh karena itu, sambung dia generasi muda harus siap menjadi pelopor bagi bangkitnya nasionalisme yang berjiwa patriotik sesuai dengan Pancasial dan UUD 1945 yang asli. "Kita menyatakan sikap untuk melakukan koreksi total terhadap pemerintahan saat ini dengan sebuah gerakan sosial dan gerakan moral melalui Sumpah Pemuda 2012," ucapnya.

Thariq menyampaikan argumentasi perlunya kembali ke UUD 1945 teks yang asli, seperti amandemen batang tubuh UUD 1945 yang diamandemen dengan mempraktekan demokrasi neoliberal dan ekonomi neoliberal. "Demokrasi dan sistem ekonomi Indonesia bukan demokrasi liberal tetapi demokrasi yang menempatkan musyawarah mufakat dengan representasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara," tandasnya.

Thariq juga melihat dalam isi amandemen batang tubub UUD 1945 tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. "Amandemen Bab 1 menghapus posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan telah menghilangkan ruh musyawarah sebagai identitas politik bangsa kita,"ujarnya.

Selain itu, amandemen Bab II telah merubah komposisi MPR, merubah model unicameral system menjadi bicameral system. Amandemen Bab III telah merubah pola pemilihan presiden secara langsung juga sangat liberalistik dan amandemen Bab IV tentang pemerintahan daerah yang melegitimasi pemilihan langsung kepala daerah adalah juga demokrasi liberalistik yang berbiaya mahal. "Amandemen batang tubuh UUD 1945 juga menjadi dumber bagi munculnya beragam problem politik dan ekonomi seperti tumbuh suburnya korupsi, {money politic} dan dominasi asing di sektor ekonomi," pungkasnya.
http://nasional.sindonews.com/read/6...d-45-yang-asli

MPR Didesak Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli
Jum'at, 22 Februari 2013 , 15:53:00 WIB

RMOL. UUD 1945 hasil amandemen telah membuat kerusakan sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, MPR harus segera menggelar sidang paripurna dengan agenda mengembalikan UUD 1945 ke naskah sebelum amandemen. Demikian disampaikan Koordinator Pusat Aliansi Mahasiswa Lintas Kampus (AMAL), Alfian Ramadhani, dalam diskusi bertema Mewujudkan Kemandirian Bangsa Dengan Kembali Ke UUD 1945 di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Publistik Thawalib Kwitang, Jakarta (Jumat, 22/2).

"Jika sampai 11 Maret 2013 MPR tidak merespon tuntutan kembalinya UUD 1945, maka pihaknya akan menggalang aksi mahasiswa dan rakyat yang besar hingga tuntutan kembali ke UUD 1945 dipenuhi oleh MPR," katanya.

Kata Alfian, dengan berlakunya amandemen UUD 1945 seperti yang sekarang ini, maka berlaku ssstem kapitalis, yang jauh dari cita-cita founding fathers. Dengan UUD hasil amandemen pun jurang kemiskinan semakin lebar. Alfian menegaskan, yang dibutuhkan untuk menyelamatkan bangsa ini adalah kembalinya UUD 1945, bukan dengan menuntut SBY mundur. Sebab, siapapun Presidennya, selama masih menggunakan amandemen UUD 1945, maka dia akan berperilaku sama karena memakai konstitusi yang sama.

"SBY itu persoalan kecil karena satu setengah tahun lagi rezim ini game over. Tetapi persoalan besar bangsa Indonesia masih tetap ada jika masih menggunakan UUD 1945 hasil amandemen," tegasnya. "Akar dari permasalahan ini adalah amandemen UUD 45. Nasionalisasi aset strategis maupun pertambangan hanya bisa dilakukan jika kita sudah kembali ke UUD 1945. Jika masih berlaku UUD yang liberal kapitalistik, tuntutan nasionalisasi itu hanya mimpi di siang bolong," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengingatkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Dia pun menjelaskan bahwa asing bisa berkuasa di Indonesia, karena menumbangkan Soeharto dengan misi menguasai asset dan memboncengi reformasi sehingga membelokkan arah saat ini. Oleh karena itu, solusi yang dia tawarkan adalah kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen dengan melaksanakan Pasal 33 secara artikulasi. Selain itu juga, Hari mendesak agar dilakukan rescehedule utang dan keluar dari IMF sebagai strategi untuk mandiri dan APBN tanpa hutang
http://www.rmol.co/read/2013/02/22/9...ke-Naskah-Asli

----------------------------------

Gara-gara Demokrasi Barat ala Amerika yang dipakai saat ini, kemudian "one man one vote" yang diberlakukan, berakibat suara seorang TKW pembokat di Hong Kong sama saja dengan suara seorang Professor Doktor yang mengajar di Universitas ternama. Seorang penjual sayur, nilai suaranya sama saja dengan seorang pengusaha besar seperti Bob Sadino atau Rusdi Kirana.

Lebih parah lagi kalau ada pemilu atau pilkada, kerja keras KPU bertahun-tahun, bisa disaingi dan dikalahkan dengan hasil "Quick Count" sesaat oleh lembaga survey politik swasta. Bahkan seperti saat ini, hasil "Quick Count" lembaga survei yang banyak berafiliasi dengan negara asing itu, bisa mengalahkan peran MPR di masa lalu dalam memilih figur Presiden RI. Lalu kita ini sebagai bangsa, sebenarnya hendak dibawa kemana?