Original Posted By si jablay►Jokowi: Saya ingin yang jadi menteri lepas dari partai

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih menggodok calon-calon menterinya. Dia akan memilih menteri dari partai asalkan setelah ditunjuk jadi menteri melepaskan jabatannya dari parpol.

"Masih digodok tapi saya ingin yang jadi menteri lepas dari parpol," kata Jokowi usai rapat di Kantor Transisi Jakarta, Sabtu (9/8).

Namun Jokowi tidak menjabarkan alasan detailnya. "Nantilah, ini baru digodok," ujarnya.

Partai koalisi yang baru terang-terangan menyodorkan nama hanyalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB telah menyodorkan nama Muhaimin Iskandar, Rusdi Kirana, dan Imam Nahrawi sebagai calon menteri. Namun PKB menyerahkan keputusan akhir pada Jokowi.

Sedangkan PDIP, Partai NasDem, Partai Hanura dan PKPI belum secara blak-blakan menyodorkan nama. Jokowi saat ini masih menggodok calon-calon menterinya. Jokowi rencananya baru mengumumkan calon menterinya pada pertengahan Oktober.

http://www.merdeka.com/politik/jokow...ri-partai.html

Menteri Sebaiknya Jangan Dibebani Urusan Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo untuk memilih menteri yang tidak terikat dengan partai politik. Anggota kabinet dari partai politik harus lepas jabatan strukturalnya dalam partai sehingga tidak dibebani urusan kelompok politiknya.

"Kalau mau urus negara dengan baik, jangan bebani dengan urusan di luar tugas utamanya," kata Nico di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).

Dia mengatakan, mengurus parpol sebagai salah satu pilar demokrasi sama mulianya dengan mengurus negara. Oleh karena itu, urusan partai harus dipisahkan dari urusan negara.

Nico menilai wajar jika partai pengusung Jokowi-Jusuf Kalla kini mulai mengajukan nama-nama calon menteri. Suatu partai politik, menurut dia, pasti berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baru. Dia juga mengapresiasi langkah Jokowi yang mencari masukan masyarakat mengenai calon menteri.

"Yang membedakan sekarang, Jokowi pilih rumuskan program dulu, baru seleksi individu. Kalau ada parpol, relawan, masyarakat, akademisi, dan lainnya dijaring seleksi nama yang cocok, bagus, itu sah-sah saja dan dari politik itu bagus karena Jokowi dan JK punya lebih banyak pilihan," ujarnya.

Jokowi telah menyatakan keinginannya agar menteri dari parpol dalam pemerintahannya nanti melepaskan diri dari jabatan parpolnya. Ia mengatakan masih mengkaji sejumlah kandidat menteri tersebut.

Saat ini, Tim Transisi Jokowi-JK tengah bekerja untuk merampungkan arsitektur kabinet. Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto membenarkan bahwa tim transisi juga membahas kemungkinan merampingkan struktur kabinet.

Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan, kabinetnya akan berisi kalangan profesional. Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa tidak akan ada dikotomi apakah kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Menurut dia, yang terpenting adalah menteri yang dipilih menguasai bidangnya. Jokowi menyebutkan, banyak orang partai yang juga profesional. Mengenai persentase perbandingan profesional dari partai dan nonpartai, Jokowi belum bisa memutuskan hal tersebut.

http://nasional.kompas.com/read/2014....Urusan.Partai

Ini Alasan Jokowi Ingin Menteri Bukan dari Parpol

VIVAnews - Presiden terpilih, Joko Widodo, Sabtu 9 Agustus 2014, menyatakan bahwa pembahasan kabinet pemerintahan mendatang oleh Tim Transisi masih belum mencapai tahap final.

Menurut Jokowi --sapaan Joko Widodo--, sebaiknya menteri dalam kabinet mendatang tidak memiliki jabatan di partai politik.

"Masih digodok. Saya ingin agar yang menjadi menteri lepas dari parpol," ujar Jokowi di Jakarta.

Tidak dijelaskan lebih rinci mengenai pembahasan dalam tim. Namun, Jokowi menegaskan bahwa tim bekerja dengan sungguh-sungguh.

Dalam kesempatan terpisah, Hasto Kristiyanto selaku Deputi Tim Transisi menjelaskan bahwa Jokowi menginginkan menteri yang menjabat di kabinet mendatang dapat fokus bekerja di pemerintahan.

"Salah satu kebijakan Pak Jokowi itu supaya tidak ada jabatan rangkap. Bagaimana pun juga kami melihat, mengelola partai itu juga sama dengan mengelola negara dan menteri-menteri juga sama dengan mengelola pemerintahan negara," kata dia.

Permasalahan yang diihadapi negara di masa mendatang, ia melanjutkan, ditengarai akan begitu berat. Oleh karena itu, diharapkan para menteri di kabinet nanti bebas kepentingan dalam bekerja.

"Diperlukan suatu gerak perubahan yang cepat dan tidak ada kepentingan selain kepentingan rakyat," kata Hasto. (one)

http://politik.news.viva.co.id/news/...an-dari-parpol

----------------------------------

Masih kurang jelas? perlu dijabarkan lagi? atau sumbernya kurang suci?