Ahok Mau Hapus Subsidi BBM Mulai 2015, Jokowi: Saya Belum Tahu
Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menghapus subsidi BBM dari Jakarta mulai 1 Januari 2015. Namun Gubernur Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum tahu.

"Wah saya belum tahu, saya belum tahu," ujar Jokowi usai mengunjungi kantor Tim Transisi di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Sebelumnya, Ahok mengatakan, dirinya sudah bicara dengan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk penghapusan subsidi BBM ini.

"Saya sudah ngomong ke Sekda saya, sekarang lagi mau menyurati semua SPBU untuk tidak menjual BBM subdisi mulai Januari depan di Jakarta. Kalau mereka masih jual, license-nya akan kita tarik," kata Ahok.

"Saya bukannya mau melawan kebijakan pemerintah pusat soal BBM subsidi ini. Tapi saya hanya ingin membatasi Anda menjual BBM subdisi di Jakarta. Ini sangat penting untuk membantu pemerintah pusat untuk menghapus BBM subsidi di seluruh Indonesia," lanjut Ahok.

Ahok Hapus BBM Subsidi di Jakarta, Pemerintah Hemat Rp 30 Triliun/Tahun
Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melarang SPBU di Jakarta menjual BBM subsidi mulai 1 Januari 2015. Jika hal tersebut direalisasikan maka pemerintah bisa hemat Rp 30 triliun per tahun.

"Kuota BBM subsidi untuk DKI Jakarta itu setahun rata-rata mencapai 3,5 juta kilo liter (KL) lebih. Jika itu dihilangkan karena DKI Jakarta tidak lagi mendapatkan kuota BBM subsidi maka negara bisa hemat sekitar Rp 30 triliun, karena subsidi per liternya sekitar Rp 5.000-Rp 7.000 per liter," papar Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa, kepada detikFinance, Jumat (8/8/2014).

Fanshurullah mengungkapkan, BPH Migas mempunyai wewenang untuk membagikan jatah BBM subsidi yang ditetapkan APBN.

"Kalau pemerintah selanjutnya tetap mengalokasikan BBM subsidi, tugas kita membagi secara proporsional seluruh daerah se-Indonesia. Tapi dengan adanya kebijakan itu DKI Jakarta tidak kita berikan," katanya.

Ia mengharapkan, Pemprov DKI Jakarta benar-benar merealisasikan rencana penghapusan BBM subsidi tersebut.

"Itu kebijakan sangat bagus, kami berharap ini tidak sekedar wacana-wacana lagi," tutupnya.

Ahok Hapus Subsidi BBM di DKI, Siapa Lagi Kepala Daerah yang Berani?
Jakarta -Menteri Perindustrian MS Hidayat menyambut baik niat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang mau mencabut BBM subsidi di Jakarta. Hidayat berharap, ini bisa diiukti oleh pemerintah daerah lain.

Hidayat mengatakan, keberanian Ahok untuk mau menghapus BBM subsidi di wilayahnya adalah angin segar untuk program penghematan subsidi BBM. Ahok bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lain.

"itu akan memberikan indikasi yang kuat, dan pasti ada dampaknya ke daerah," kata Hidayat kepada detikFinance, Jumat (8/8/2014).

Hidayat juga mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan BBM subsidi ini, caranya adalah dengan menghapus subsidinya.

"Saya sendiri secara pribadi, menteri, pemerintah sudah menganjurkan, kalau mau menyelesaikan secara komprehensif, maka BBM subsidi dihilangkan,"

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi di Jakarta. Politisi yang biasa disapa Ahok ini menyatakan dia akan mencabut subsidi BBM di seluruh wilayah Jakarta per Januari 2015.

"Saya sudah ngomong ke Sekda saya, sekarang lagi mau menyurati semua SPBU untuk tidak menjual BBM subdisi mulai Januari depan di Jakarta. Kalau mereka masih jual, license-nya akan kita tarik," kata Ahok.

Ahok Larang SPBU Jual BBM Subsidi, Bagaimana Angkot dan Taksi?
Jakarta -Pemprov DKI Jakarta akan melarang SPBU di wilayah Jakarta jual BBM subsidi mulai 1 Januari 2015. Namun, Organda DKI Jakarta memastikan kendaraannya akan tetap dapat BBM subsidi.

"Kita tadi ikut rapat sama Wamen ESDM, BPH Migas, Organda dan Pemprov DKI Jakarta, memang direncanakan tahun depan di Jakarta BBM subsidi dihapus, tapi angkutan umum tetap dapat BBM subsidi," ucap Ketua Dewan Pengurus Daerah Organda DKI Jakarta Safruan Sinungan kepada detikFinance, Jumat (8/8/2014).

Safruan mengatakan, angkutan umum artinya setiap kendaraan berplat kuning tetap dapat BBM subsidi, sedangkan untuk plat hitam dilarang.

"Plat kuning itu dari Metro Mini, Kopaja, truk sembako sampai taksi tetap boleh beli BBM subsidi, jadi yang plat hitam yang dilarang," ungkapnya.

Dengan masih mendapatkannya alokasi BBM subsidi untuk plat kuning, pihaknya yakin tidak akan berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan dan tarif angkot.

"Gejolaknya kecil, karena angkutan umum tetap dapat BBM subsidi, tarif angkot juga akan tidak naik," tutup Safruan.