Di dunia perwayangan lakon “Petruk Jadi Raja” sering dipakai sebagai simbolisasi narsisme seseorang yang belum apa-apa sudah tergopoh-gopoh membayangkan dirinya telah menjadi raja sungguhan.

Padahal baru berupa penunjukkan akan jadi raja, belum secara resmi dilantik dinobatkan menduduki singgasana raja. Tapi kelakuannya sudah narsis duluan.

Dan akting panggungnya pun over acting bak orang yang sudah resmi dilantik dan dinobatkan sebagai raja. Begitulah setidaknya gambaran simbolisasi “Petruk Jadi Raja” di dunia perwayangan.
Setidaknya kesan kisah “Petruk Jadi Raja” juga kita tangkap dari akting Jokowi selaku presiden terpilih di Pilpres 2104 versi KPU ini sudah tergopoh-gopoh.

Sementara finalisasi penetapan penunjukkan keterpilihan Jokowi sebagai presiden versi KPU ini belum final, masih berproses di sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga akting Jokowi ini bukan saja dinilai terburu nafsu, tapi juga terkesan over acting.
Ronde pertama laga Pilpres 2014 versi KPU memang telah usai. Bersamaan digelarnya sengketa Pilpres 2014 di MK, panggung politik pemilihan presiden inipun kini memasuki pertarungan ronde kedua atas dugaan bahwa telah terjadi kecurangan di hasil rekapitulasi hitungan suara ronde pertama yang dibuat KPU.

Sehingga finalisasi penetapan penunjukkan Jokowi sebagai presiden versi KPU belum final. Masih menunggu penetapan hasil putusan MK pada 21 Agustus nanti.

Keputusan MK inilah yang nantinya menjadi putusan final, mengikat, harus diterima dan dihormati oleh semua pihak terkait didalamnya, apapun itu hasil penetapan putusannya. Hasil putusan sidang MK itu yang kini ditunggu oleh rakyat Indonesia, siapa sejatinya Presiden Indonesia 2014 pilihan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sambil menunggu putusan sidang yang sedang bergulir, apapun itu hasilnya nanti. Hendaknya Jokowi selaku presiden terpilih versi KPU bisa bersabar menahan diri untuk tidak bersikap berlebihan, over acting, apalagi jumawa. Hendaknya Jokowi tidak show force dengan akting politik “Petruk Jadi Raja”.
Kalau memang Jokowi sudah yakin bakal dilantik dinobatkan jadi presiden terpilih di SU MPR pada 22 Oktober nanti, gunakan saja masih ada jedah waktu 2,5 bulan lagi untuk fokus beres-beres pada pekerjaannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sehingga begitu meninggalkan Balai Kota tidak meninggalkan piring kotor. Khusus urusan banjir dan kemacetan biar nanti ditangani Ahok atau penggantinya.

Justru di luar urusan banjir dan kemaccetan masih ada perkerjaan yang kini menjadi perhatian publik yaitu penuntasan dugaan kasus korupsi bus Transjakarta yang ikut menyandera nama dirinya selaku Gubernur DKI Jakarta. Itu justru lebih penting untuk segera dituntaskan.

Sementara yang kita saksikan hari ini di mana presiden versi KPU ini lebih banyak melakukan show force rilis omongan mengenai bursa calon menterinya, siapa dan apa saja yang ada di kabinet, sampai pembentukan pokja transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi.

Dalam politik tak ada yang tak ada, segala kemungkinan bisa terjadi. Begitu hal dalam hasil putusan sengketa Pilpres di MK nanti, segala kemungkinan bisa terjadi. Presidennya bisa tetap versi KPU, atau malah membalik keadaan. Kita tunggu hasilnya.
Sambil menunggu putusan MK, apapun itu hasilnya.

Sekali lagi hendaknya Jokowi tidak terburu-buru over acting dan terkesan narsis, apalagi sampai mengarah jumawa. Malah justru rakyat akan memberi acungan jempol kepada Jokowi kalau sebelum meninggalkan Balai Kota mampu menuntaskan dugaan kasus korupsi bus Transjakarta yang ikut menyandera namanya.

Karena hal ini terkait langsung menyangkut pertaruhan pencitraan politik “Revolusi Mental” Jokowi yang diagungkan sebagai pemimpin sosok yang jujur sekaligus untuk menakar komitmennya dalam memerangi korupsi ke depannya nanti. Ketimbang show force dengan politik “Petruk Jadi Raja”.
Judul “Petruk Jadi Raja” (2008) ini pernah dibukukan oleh Drs. Suryadi yang juga akrab dipanggil Pak Raden. Lewat buku ini Pak Raden ini ingin menyampaikan pesan moral bahwa jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Petruk yang tidak memiliki watak dan dasar kepemimpinan yang baik, ketika memimpin kerajaan, kerajaan tersebut menjadi kacau balau.

Sementara kalau kita pinjam kutipan pernyataan fenomenal Jusuf Kalla dengan apa yang terkait pesan moral di buku “Petruk Jadi Raja”, bisa hancur negeri ini.
* Alex Palit, citizen jurnalis, anggota “Forum Masyarakat Selamatkan Indonesia”