Medan, Seruu.com - Puluhan Masyarakat yang tergabung dalam Forum Penyelamat Kabupaten Nias Selatan (FPKNS) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (5/8/2014).

Berita Terkait
Gerakan Rakyat Melawan Lupa: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM
SENIN, 2 JUNI 2014 - 12:41
81 Pasien RSJ di Bali Gunakan Hak Pilihnya
RABU, 9 JULI 2014 - 12:43
Aliansi Mahasiswa Antar Kampus se-Makassar Gabung Pospera Sulsel
MINGGU, 8 JUNI 2014 - 18:32
Satpol PP Bersihkan Atribut Kampanye di Bandung
MINGGU, 6 JULI 2014 - 18:35
Massa aksi menuntut dan memprotes terkait dugaan kecurangan pemilu yang terjadi saat penyelenggaraan Pilpres di Kabupaten Nias Selatan.

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi kami terkait adanya kecurangan pada saat Pemilihan Presiden di Kabupaten Nias Selatan," kata pimpinan aksi Tomas Lature dalam orasinya.

Ia juga mengatakan, kecurangan yang terjadi itu seperti adanya dugaan rekayasa jumlah DPT di setiap TPS dengan jumlah yang lebih besar dari sebenarnya di 27 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.

"Dugaan rekayasa jumlah pemilih yang hadir di setiap TPS yang rata-rata 50%, tapi di dalam rekapitulasi KPU Nias Selatan, melebihi jumlah tersebut, bahkan sampai lebih dari 100% dari jumlah DPT," katanya

Berdasarkan fakta yang ditemukan itu, katanya, pihaknya dengan tegas menolak hasil Pilpres di Nias Selatan yang telah diputuskan KPU RI, yang kenyataannya masih menyimpan banyak masalah.

"Kami mendesak KPU Provinsi menindak tegas seluruh komisioner KPUD Nias selatan dan jajarannya yang diduga keras melakukan praktik-praktik kecurangan pada pilpres. Dan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Nias Selatan," sebutnya

Sementara itu Komisoner KPU Sumut, Evi Ginting Mengatakan, Pihaknya mengapreasi karena masyarakat telah terlibat dalam proses dan tahapan Pemilihan Presiden dan ini bentuk sebagai pengawasan.

"Terkait dugaan kecurangan disejumlah TPS di Nias Selatan, sudah melakukan pencermatan terhadap data-data di 27 kecamatan dan 287 TPS yang diduga terjadi kecurangan. Dan, ternyata banyak salah penjumlahan dan salah entri, dan sudah di clearkan di rapat pleno di KPU RI," katanya. [Bob]

seruu