RMOL. Hasil penghitungan suara Pilpres 2014 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli lalu, terus menuai polemik di tengah masyarakat. KPU telah mengumumkan hasil pilpres dengan dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK.

Berdasarkan tahapan dan jadwal pilpres yang telah ditetapkan KPU, setelah pengumuman resmi oleh KPU tanggal 22 Juli lalu, masih ada dua tahapan sisa. Yaitu, sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dan pelantikan presiden dan wakil presiden oleh MPR pada 20 Oktober 2014.

Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Fadli Nasution, SH, MH mengungkapkan, jika pasangan Prabowo-Hatta menggugat ke MK, maka pasangan Jokowi-JK harus bersabar dulu, sampai adanya putusan MK yang final.

"Kita belum bisa memprediksi bagaimana nantinya putusan MK, apakah akan ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau seperti apa," kata Fadli kepada redaksi, Jumat (25/7).

Menurut Fadli, sampai tanggal 1 Oktober nanti parlemen masih didominasi oleh Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta yang berencana akan membentuk Pansus Pilpres yang akan melakukan audit kinerja terhadap KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu.

Selain itu, masih ada satu momentum lagi yang tudak kalah pentingnya, yaitu pelantikan pelantikan presiden dan wakil presiden oleh MPR pada 20 Oktober 2014 nanti.

"Jika sidang MPR tidak terpenuhi quorum 2/3 anggotanya karena Koalisi Merah Putih walk out, bagaimana mungkin Presiden dan Wapres terpilih dilantik dan mengucapkan sumpah janji, padahal konstitusi kita mensyaratkan hal itu," terangnya.

Ditambahkan Fadli, proses tahapan pilpres belum selesai, masih panjang, setidaknya sampai Oktober 2014, jadi jangan buru-buru dulu dengan euforia kemenangan yang baru diumumkan KPU.

"Saya kira sekitar 60 juta pemilih dan pendukung Prabowo-Hatta tidak akan tinggal diam karena merasa dicurangi, pungkasnya. [rus]

sumber http://politik.rmol.co/read/2014/07/...maskan-Jokowi-