Tim Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Sahroni mempertanyakan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan surat edaran untuk membongkar kotak suara. Hal tersebut diduga sebagai langkah untuk membela salah satu kandidat Capres-cawapres saja.

Menurut dia, meski saksi dari pihaknya protes terkait pembongkaran tersebut, namun pihak KPU tetap saja membongkarnya. Padahal selaku penyelenggara pemilu, KPU tidak punya dasar kewenangan yang eksklusif atas seluruh arsip pemilu. Bahkan, KPU tak boleh memihak meski untuk kepentingan lembaganya.

"Ini melanggar, berdasarkan UU Pihak penyelenggara pemilu bertidak arif dan tidak memihak. Kalau begitu KPU bela siapa? Ini yang harus dicermati. Amanat uu tidak memihak sekali pun untuk kepentingan sendiri," kata Sahroni kepada INILAHCOM, Senin (4/7/2014).

Dia menilai, akan lebih elegan bila KPU mendengarkan pihak yang memprotes langkah tersebut. Sebab, lanjut Sahroni, seluruh peserta sejatinya punya hak yang sama dengan penyelenggara pemilu atas dokumen dan arsip pemilu presiden. Terlebih, adanya gugatan terkait hasil pemilu presiden itu.

"Apabila ada keberatan oleh satu pihak, maka KPU bisa menunda membongkar (kotak). Ini sebenarnya elegan. Kemudian pembukaan masa libur. Kalau Bawaslu libur kenapa KPU tidak libur? Ini yang etikanya tidak paham, dalam rangka merayakan hari raya. Sepertinya ada suatu pelanggaran etika," beber Sahroni.

Dia meyakini, KPU telah menggar janjinya untuk tidak meihak pada salah satu golongan untuk satu alasan apapun. "Intinya kejahatan terhadap mandat rakyat," tutup Sahroni.

Adapun KPU memang mengeluarkan surat edaran (se) Nomor 1446/KPU tertanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Surat Edaran itu memerintahkan untuk membuka kotak suara.

Alasannya, KPU mengantisipasi keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pilpres secara nasional.[jat]

[URL="http://nasional.inilah..com/read/detail/2124387/kpu-terindikasi-melanggar-mandat-rakyat#.U99SkPlxWFw"]inilah[/URL]