Pimpinan KPK

Hasil Sidak KPK: Rata-rata TKI Diperas Rp 2,5 Juta di Bandara
26 Jul 2014 16:34

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Mabes Polri, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Angkasa Pura II melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandara Soekarno-Hatta. Sidak dilakukan terkait dugaan pemerasan terhadap TKI.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pemerasan terhadap pahlawan devisa itu sangat masif. Para oknum instansi terkait dan preman mengambil uang mereka dengan paksa. Padahal, para TKI mendapatkan uang dengan bekerja keras di luar negeri, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa. "Rata-rata TKI diperas oleh oknum tak bertanggung jawab dan preman sebesar Rp 2,5 juta," ujar Bambang, Sabtu (26/7/2014).

Dari kajian KPK, tercatat ada 360 ribu TKI yang pulang ke Tanah Air per tahunnya. Sementara para TKI dipaksa mengeluarkan uang sedikitnya Rp 2,5 juta sebagai kompensasi mengeluarkan mereka dari bandara, mark up atau penggelembungan biaya transportasi, biaya pengeluaran barang, dan paksaan menukar uang dengan kurs tinggi.

Bambang menjelaskan, jumlah hasil pemerasan terhadap TKI terhitung sangat fantastis. Misalkan 130 ribu TKI diperas 2,5 juta, maka sama dengan Rp 325 miliar rupiah per tahun yang didapatkan oleh oknum dan preman yang ditengarai adalah sindikat pemerasan ini. Apalagi diduga ada oknum Polri dan TNI yang terlibat pemerasan ini. "Inilah putaran hasil pemerasan yang dinikmati oknum polisi, angkatan dan penyelenggara negara lainya bersama para preman," kata Bambang.

Sebelumnya, dalam sidak terhadap Pelayanan Kepulangan TKI di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat malam hingga dini hari tadi, petugas mengamankan setidaknya 18 orang, di antaranya 1 oknum TNI dan 2 oknum Polri. Termasuk preman yang juga berperan sebagai calo TKI.

KPK bersama Polri akan menindaklanjuti proses hukum terhadap 18 orang yang tertangkap dalam sidak tersebut. Bukan tak mungkin, BNP2TKI sebagai salah satu instansi pemerintah yang paling bertanggung jawab, ikut terlibat.

Karenanya, KPK juga akan mendalami permasalahan ini. Jika diperlukan, pendalaman juga akan menyasar ke instansi-instansi terkait. "Kita akan gali lebih jauh pihak-pihak lain yang terlibat. Itu tidak bisa terlepas begitu saja dari BNP2TKI. Pada waktunya, kita akan gali lebih jauh sejauh mana keterlibatan BNP2TKI," ujar Ketua KPK Abraham Samad di Bandara Soetta, dini hari tadi.
http://news.liputan6.com/read/208379...uta-di-bandara


TKI

KPK: Mafia TKI Bandara Soekarno-Hatta Raup Rp 325 Milyar per Tahun
Sunday, 27 July 2014 09:23

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir, oknum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, aparat keamanan, dan mafia tenaga kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soerkaro-Hatta meraup untung paling tidak, Rp 325 milyar per tahun dari hasil memeras TKI. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta, Minggu (27/7), menyampaikan perkiraan tersebut berdasarkan hitungan kasar atas pemerasan oknum petugas di Bandara Soekarno-Hatta.

Angka itu muncul karena ada sekitar 360 ribu TKI setiap tahunnya dan oknum petugas dan mafia memeras TKI sekitar Rp 2,5 juta dengan dalih berbagai biaya yang harus dibayar. "Rata-rata TKI diperas oleh oknum tak bertanggung jawab dan preman sebesar Rp 2,5 juta, yang meliputi biaya mengeluarkan TKI dari bandara, dipaksa tukar uang dengan selisih kurs yang gila-gilaan, mark up biaya transportasi, biaya pengeluaran barang, dan lainnya," ungkap Bambang.

Menurut pria yang akrab disapa BW ini, bila hanya 50% TKI yang mengalami pemerasan tersebut, maka maka jumlah hasil pemerasan itu ternyata sangat fantastis, yaitu kira-kira sebesar 130.000 x Rp 2,5 juta, sama dengan Rp 325 milyar per tahun. "Inilah putaran hasil pemerasan yang dinikmati oknum polisi angkatan dan penyelenggara negara lainya bersama para preman," tandas BW.
http://www.gatra.com/hukum-1/57757-k...5-m-tahun.html


Mengadu nasib di negeri jiran ..

KPK dan Polri Bidik BNP2TKI soal Pemerasan TKI
Minggu, 27 Juli 2014 | 10:45 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polri bakal mengusut secara tuntas keterlibatan berbagai pihak dalam kasus dugaan pemerasan tenaga kerja Indonesia (TKI). Termasuk dugaan keterlibatan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam kasus tersebut. "Kami akan gali lebih jauh pihak-pihak lain yang terlibat. Itu tidak bisa terlepas begitu saja dari BNP2TKI. Pada waktunya, kami akan ungkap sejauh mana keterlibatan BNP2TKI," kata Ketua KPK Abraham Samad, Minggu (27/7/2014).

Terlebih, lanjut Samad, dugaan pemerasan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta terjadi sudah 10 tahun. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan keterlibatan BNP2TKI dalam pemerasan tersebut. Bahkan pihaknya bakal menelisik adanya perbuatan tindak pidana korupsi. "Tidak menutup kemungkinan ada tindak pidana korupsi (tipikor) di dalamnya. Oleh karena itu, kami akan konsen," ujar Samad.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius mengemukakan hal senada. Menurutnya, penangkapan terhadap 18 oknum pemeras TKI barulah titik awal dan masih akan didalami. Sebab itu, masih terbuka kemungkinan pihak-pihak lainnya ikut terlibat. "Nanti kami lihat dari unsur-unsur pidananya. Ini hanya titik awal, akan kami lacak lagi. Jaringannya, akan kami ungkap," kata Suhardi.

Seperti diberikakan, KPK bersama Polri mendampingi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Angkasa Pura II melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta. Sidak dilakukan pada Jumat malam (25/7/214) hingga Sabtu dini hari (26/7/2014). Dari sidak tersebut berhasil dibekuk 18 orang. Dua di antaranya adalah anggota Polri dan satu anggota TNI AD. Sedangkan sisanya adalah preman yang berhasil dibekuk lantaran tengah menjalankan aksinya.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2123185/kpk-dan-polri-bidik-bnp2tki-soal-pemerasan-tki#.U97A2aNVZ6g[/url]


Meja pemerasan di negeri sendiri bila akan pulang kampung?

ICW Minta Muhaimin Tanggungjawab Pemerasan TKI
Senin, 4 Agustus 2014 | 01:03 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Muhaimin Iskandar selaku Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terkait kasus pemerasan TKI. "Menakertrans harus dipanggil presiden. Kemana presiden, ketika ada persoalan serius ada warganya yang memeras warganya sendiri," kata Emerson di Jakarta, Minggu (3/8/2014).

Menurut dia, kasus ini sangat memprihatinkan khususnya bagi tenaga kerja Indonesia. Sebab, ini bukan kejahatan biasa tapi terorganisir dimana melibatkan banyak aktor yang terlibat. "TNI dan Polri harusnya melindungi, tapi ini menjadi pelaku. Menakertrans harus ada teguran, ini masih tanggung jawab pak menteri. Sayangnya presiden tidak menyikapi kasus ini," ujarnya.

Untuk itu, kata Emerson, aspek penegakan hukum dan pencegahan perlu diterapkan supaya tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Menurut dia, penegakan hukum yang bersalah harus ditindak. Sementara, pencegahan itu perlu memperbaiki sistem agar TKI tidak lagi diperas bangsanya sendiri. "Padahal TKI adalah pahlawan devisa. Jika SBY tidak bisa jadi presiden, dia bisa bertindak atau alihkan ke wakil presiden," tandasnya
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2124369/icw-minta-muhaimin-tanggungjawab-pemerasan-tki#.U97AoKNVZ6i[/url]


Muhaimin Iskandar

Pemerasan TKI, SBY Didesak Panggil Menakertrans
Rabu, 30 Juli 2014 | 18:30 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak memanggil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI), terkait kasus dugaan pemerasan oleh oknum polisi dan TNI pada TKI di Bandara Soekarno-Hatta. Penegasan tersebut disampaikan Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho saat dihubungi wartawan pada Rabu (30/7/2014). Menurut dia, hal itu perlu didalami mengingat yang ditindas adalah kaum buruh. "Presiden perlu panggil dan minta keterangan dari Menakertrans dan Kepala BNP2TKI karena dianggap lalai dan bertanggung jawab terhadap merebaknya praktik pungli terhadap TKI di bandara," katanya.

Ia menerangkan, bukan kali pertamanya TKI mendapat perlakukan kasar yang berujung pada pemerasan. Hal itu sudah terjadi sudah lama. Ironisnya kasus tersebut baru mendapat sorotan yang serius setalah KPK turun tangan. "Presiden juga jangan ragu untuk memecat satu atau keduanya jika memang diperlukan. Sekaligus instruksi untuk melakukan pembenahan sistem yang berikan perlindungan terhadap TKI," ujarnya. Selain itu, instansi terkait dugaan pemerasan oleh TNI dan polisi juga harus ditindak tegas oleh masing-masing institusinya. Sebab, tindakan segelintir orang tersebut telah mencoreng nama baik institusinya.

Mabes Polri, kata dia, juga perlu mengambil tindakan pendisiplinan baik berupa teguran keras maupun pencopotan terhadap Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang juga lalai melakukan pengawasan. Sebab itu, dia juga menyarankan Menkum HAM merekomendasikan pada presiden memecat oknum polisi dan TNI yang ditugaskan di Bandara Soetta. "Menteri Hukum dan HAM harus copot dan mengganti semua pegawainya yang dinilai terlibat atau membiarkan praktik pungli TKI ini terjadi di Bandara Soetta. Jika tindakan tegas tidak dilakukan maka kejadian pemerasan atau pungli berpotensi kembali terjadi," jelasnya
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2123724/pemerasan-tki-sby-didesak-panggil-menakertrans#.U97A1qNVZ6g[/url]

----------------------------

Si Muhaimin, pakdenya saja (Gus Dur) dikhianati. Gitu mau dijadikan Menko Kesra atau minimal menteri Perindustrian di kabinet Jokowi kelak? Ancooor dah!