Aktivis Nilai Prabowo Tak Mampu Atasi Kebocoran Negara

Jakarta - Beberapa aktivis menilai calon presiden (capres) Prabowo Subianto tidak akan mampu mengatasi kebocoran aset negara. Reputasi serta kecenderungan capres bernomor urut satu untuk melanjutkan kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi dasar penilaian itu.

Hal itu disampaikan saat diskusi Gerakan Dekrit Indonesia dengan tajuk "Negara Kuat Anti Intimidasi dan Ketahanan Nasional Anti Kekerasan: Menilik Debat Putaran Ketiga" yang digelar di Cafe Deli, Jakarta, pada Senin (23/6/2014).

Hadir dalam acara ini Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Riza Damanik, Peneliti Institute for Development and Democracy Arif Susanto, Koordinator Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad, Pengamat Ekonomi Danny Setiawan, Direktur Eksekutif Pro Patria Hari Prihartono serta Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti.

"Kalau (kebijakan) SBY dilanjutkan Prabowo, maka saya pastikan diatidak sanggup menyelesaikan bocor bocor bocor itu. Saya tidak yakin Prabowo akan melakukan koreksi terhadap WTO. (Nanti) Freeport boleh melanjutkan tambangnya di situ," kata Chalid.

Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini telah sangat merugikan aset bangsa. Apabila Prabowo berniat melanjutkan kebijakan SBY, aset negara akan tetap dikuasai asing.

Chalid juga menyoroti pernyataan Prabowo yang mengatakan akan menjalin hubungan yang baik dengan negara tetangga.

"Kalau dia menjadi tetangga yang baik dengan semuanya, maka akan menghindari renegosiasi kontrak, karena hal ini menyebabkan ketengangan dengan negara lain," ujar Chalid.

Ia mengatakan presiden yang baru perlu merenegosiasi perjanjian dengan negara lain agar tidak lagi menyebabkan aset negara berpindah ke tangan asing. Contohnya saja, renegoisasi perjanjian dengan PT Freeport.

"Masalah lain yang perlu disoroti adalah Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I). Motornya adalah Hatta Rajasa. Ini bagaikan karpet merah bagi investor untuk eksploitasi sumber daya alam," jelas Chalid. Pria asal Sulawesi ini sangat menyayangkan konversi hutan secara besar-besaran untuk pelaku ekonomi.

Sementara itu, Haris Azhar menyangsikan Prabowo bisa menjalin hubungan baik dengan negara lain. Alasannya, lagi-lagi tersandung masalah Hak Asasi Manusia (HAM). "Kalau di Eropa persoalan seperti itu sangat agung. Orang seperti itu bisa dicekal, meskipun dalam beberapa kasus, pencekalan dicabut ketika orang bersangkutan jadi presiden," terang Haris.

Kapasitas Prabowo yang dinilainya masih kurang juga menjadi kendala apabila ingin melanjutkan politik luar negeri SBY. "Harus kita akui, untuk kawasan Asia, SBY termasuk sosok senior dan dihormati," ujarnya.

http://news.detik.com/pemilu2014/rea...bocoran-negara