source: http://www.edisinews.com/berita-syar...si-migas-.html

Syarat Capres 2014, Berani Lakukan Nasionalisasi Migas
Senin, 09 September 2013 - 01:02 WIB

Jakarta - Rezim penguasa dikenal lebih melayani kepentingan asing ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Korupsi pun merajalela diantaranya setiap tahun duit negara hilang Rp7.200 triliun digondol maling sindikat mafia migas sebagaimana diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad saat ceramah dalam Rakernas III PDIP di Jakarta, kemarin.

Karena itu, Rakernas PDIP memberikan kualifikasi kepemimpinan nasional adalah pasangan Capres dan Cawapres yang memiliki kemampuan mengelola negara sebagaimana digambarkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Sikap PDIP ini didukung Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) yang berharap Presiden RI 2014 mendatang adalah sosok yang bukan antek asing serta berani melakukan nasionalisasi migas yang kini banyak dikuasasi asing kepemilikannya.

“Dengan keberanian melakukan atau punya komitmen nasionalisasi migas yang akan mendatangkan pendapatan negara dari sektor migas yang dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun setiap tahunnya, maka agenda transformasi kepemimpinan nasional akan mudah terpenuhi,” tegas Koordinator Eksekutif GNM Muslim Arbi yang juga Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU), Minggu (8/9/2013) malam.

“Kami di GNM yakin akan hal itu, asalkan Capres 2014 yang diajukan PDI Perjuangan benar-benar berani menyatakan akan melaksanakan nasionalisasi migas sebagaimana juga diharapkan oleh Ketua KPK Abraham Samad,” tambahnya.

Sebelumnya, hasil Rapat Kerja Nasional Ketiga (Rakernas III) PDI Perjuangan (PDIP) yang digelar di Ecovention Hotel Ecopark Ancol, Jakarta, 6-8 September 2013, menyatakan bahwa penetapan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan diusung pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014, kembali diputuskan untuk diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan hasil Rakernas tersebut di acara penutupan Rakernas, Minggu (8/9).

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga membacakan hasil rakernas yang menegaskan bahwa kepemimpinan nasional PDI Perjuangan merupakan kepemimpinan transformatif yang mampu menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan tantangan sosial yang berat. Selain itu, lanjut Puan, pemimpin nasional PDI Perjuangan itu juga harus mampu mengatasi krisis melemahnya kesadaran nasional dan ketergantungan pada kebijakan impor. Atas dasar itu, Rakernas PDI Perjuangan memberikan kualifikasi kepemimpinan nasional ke depan, adalah pasangan Capres dan Cawapres yang memiliki kemampuan mengelola negara sebagaimana digambarkan dalam Pancasila dan UUD 1945, yang didukung kemampuan manajemen yang andal dan mempunyai agenda transformasi kepemimpinan nasional.

Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) Binsar Effendi Hutabarat yang Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) selain menyampaikan ucapan selamat dan sukses, juga menyambut baik hasil Rakernas III PDI Perjuangan yang secara substansial mengandung masuknya makna pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, yang pada hari Sabtu (7/9/2013) di tempat yang sama, menyatakan mendorong Pemerintah untuk menasionalisasi potensi kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) yang menurut Samad, 70 persen justru telah dikuasai oleh perusahaan asing.

“Ini juga selaras dengan tekad GNM untuk memperjuangkan nasionalisasi migas, yang menurut jurubicara GNM Teddy Syamsuri, sempat kirim sms kepada Sekjen PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo dan salah satu ketua DPP Rokhmin Dahuri, untuk berkenan memasukan nasionalisasi migas menjadi program kerjanya” kata Binsar Effendi dalam keterangannya kepada pers (9/9/2013).

Nasionalisasi migas yang sudah dikomandokan semasa Bung Karno dan menghasilkan pendirian Pertamina pada 10 Desember 1957, menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966, tidak akan terlepas dari roh Pancasila yang terkandung di butir kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga telah memenuhi amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Beberapa dekade ketika Pertamina menggunakan undang-undangnya sendiri, yakni UU No. 8 Tahun 1971. Pertamina telah berhasil membangun puluhan ribu SD Inpres bersama gurunya, ribuan Puskesmas dengan dokter bantunya, dan beberapa ribu Pasar Inpres dengan kredit untuk pedagang modal lemahnya. Setelah dibawah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas atau UU Migas, seperti tender menjadi sederajat dengan kontraktor melalui BP Migas atau SKK Migas, roh Pancasila dan amanat UUD 1945 itu kesannya jadi terabaikan, karena Pertamina menjadi persero dan diperintahkan oleh Pemerintah hanya untuk mengejar profite” tandasnya.

Dalam Rakernas PDIP, Abraham Samad menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Menurutnya, dari 45 blok migas (minyak dan gas bumi) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tidak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan dalam pengelolaan migas tersebut. Ia pun memaparkan, bila ditotal pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya bisa mencapai Rp 20.000 triliun. Konyolnya, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan. "Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta," bebernya.

Akibat kekonyolan tersebut, Abraham menyerukan agar pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Ia juga mendesak pemerintah memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. "Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, dan supaya Indonesia kembali ke kejayaannya," tutur Ketua KPK. (
http://www.edisinews.com/berita-syar...si-migas-.html



Jokowi Tak Tertarik Nasionalisasi Aset Asing
Jumat, 16 Mei 2014 | 19:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo mengaku tak tertarik menasionalisasi aset asing. Saat bertemu dengan sejumlah pakar hukum di Plasa Astolm, Jalan TB Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2014) sore, Jokowi mengatakan bahwa ia menghormati kontrak kerja yang telah ada. "Karena kalau langsung diputus, kita malah bisa dibawa ke arbitrase. Kalau kontrak habis, kita lihat, renegosiasi, apa menguntungkan rakyat atau tidak. Itu kewajiban kita," ujarnya. "Tapi kalau menasionalisasi aset, saya kira itu terlalu jauh," lanjut Jokowi.

Selain renegosiasi, Jokowi memilih kebijakan pembelian saham. Hal tersebut, kata Jokowi, dilakukannya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pembelian saham PT Palyja, perusahaan penyedia air baku. "Pendekatan itu lebih menghargai kontrak yang ada. Kalau bisa beli, ya lebih baik seperti itu," lanjut Jokowi.

Jokowi menampik kebijakannya itu salah satu bentuk pro terhadap kepentingan asing di Indonesia. Menurut dia, investasi asing dalam negeri tetap dibutuhkan. Yang penting jangan mengorbankan rakyat dan nilai nasionalisme. "Kita tegas, tapi tetap di jalur yang ada," ujarnya.
http://nasional.kompas.com/read/2014...asi.Aset.Asing


Bung Karno Nasionalisasi Aset Asing, Megawati Jual Aset Negara
Senin, 31 Maret 2014 14:07 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan bakal calon Presiden (capres) dari PDI Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi yang cenderung membela mantan Presiden Megawati Soekarnoputri saat menjual aset negara, menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta tersebut kurang memahami nasionalisme model Bung Karno. Demikian dikatakan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Agung Suprio, dimana menurutnya ada dua tipe nasionalisme kontemporer yakni nasionalisme aktif dan nasionalisme pasif.

Ia memaparkan nasionalisme aktif yakni nasionalisme yang mempromosikan kebijakan berdikari, anti terhadap intervensi asing dan imperialisme ekonomi. Sedangkan nasionalisme pasif, kata Agung, yakni yang berdiam diri terhadap kebijakan privatisasi sekalipun membenci. "Tidak ada pernyataan menyesal dari Jokowi terhadap kebijakan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pada masa lalu yang menjual aset negara, menandakan bahwa Jokowi kurang memahami nasionalisme model Bung Karno," ujar Agung kepada Tribunnews.com, Senin (31/3/2014). "Nasionalisme model Bung Karno itu berdikari, bahkan sempat menasionalisasi aset-aset asing di Indonesia," lanjutnya.

Agung menjelaskan sikap Jokowi yang membela kebijakan Megawati menjual aset negara di masa lalu, menunjukkan bahwa Jokowi termasuk kategori nasionalisme pasif. Untungnya, kata Agung, sampai saat ini belum ada capres atau parpol yang dicap sebagai pengkhianat nasionalisme. "Jokowi termasuk kategori nasionalisme pasif jika ditinjau dari statementnya yang membela kebijakan Megawati di masa lalu," tuturnya. "Untungnya sampai saat ini, belum ada capres atau partai yang dicap sebagai pengkhianat nasionalisme yang ditandai semangat untuk privatisasi dan rela menjadi antek asing. Jika ada, maka capres atau partai tersebut merupakan musuh ideologis Bung Karno," imbuhnya.
http://www.tribunnews.com/pemilu-201...al-aset-negara

-----------------------------

Sebagai "Petugas Partai" yang baik, sudah seharusnyalah Jokowi menjalankan amanah dan perintah partai, jangan sekali-kali menolak dan mengingkarinya!