Megawati: Setelah Puasa 10 Tahun, Ini Fenomena!
Rabu, 09 Juli 2014, 17:20 WIB


Megawati Soekarnoputri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terharu dengan hasil hitung cepat Pilpres 2014 yang menyatakan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Akhirnya, PDIP bisa menjadikan sang kader, Jokowi meraih kekuasaan.

"Setelah berpuasa sepuluh tahun. Mudah-mudahan dengan lindungan Allah SWT transisi Oktober nanti, presiden terpilih akan dilantik," kata Megawati dalam konfrensi pers di kediamannya Kebagusan IV No. 45, Jakarta Selatan, Rabu (7/9).

Dengan mata berkaca-kaca Megawati menyebut kemenangan Jokowi sebagai peristiwa monumental. Ini lantaran antusiasme besar rakyat Indonesia di dalam maupun luar negeri mengikuti pemilu secara tertib saat berpuasa. "Ini fenomena yang sangat monumental," ujar Megawati.

Rasa syukur tidak lupa diucapkan Megawati kepada Allah SWT. Dia juga menyampaikan rasa terimakasih kepada rakyat Indonesia, relawan, dan media massa yang membantu memenangkan Jokowi-JK.

"Sebagai ketua umum yang mengusung kedua beliau ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang menggunakan hal pilihnya dengan baik," kata Megawati.

PDIP terakhir memerintah pada tahun 2004 ketika Megawati menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid yang diberhentikan MPR. Setelah itu PDI Perjuangan harus puasa gelar selama 10 tahun lantaran Megawati sebagai calon presiden kalah di pemilu presiden 2004 dan 2009 melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
http://www.republika.co.id/berita/pe...n-ini-fenomena

Mega: Tak Ada Bagi-Bagi Menteri
Pembahasan dengan Koalisi Berdasar Kualitas
Selasa, 29 Juli 2014 , 05:58:00


Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama capres terpilih, Joko Widodo.

JAKARTA - Penyusunan kabinet menjadi salah satu tugas penting yang menunggu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di sela momentum silaturahmi pada hari pertama Lebaran kemarin, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung penyusunan tim pembantu presiden terpilih nanti.

Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto-lah yang mengungkapkannya. Meski tidak membahas secara khusus, menurut dia, Mega sempat mengutarakan keinginannya agar tidak ada bagi-bagi posisi menteri untuk partai-partai pengusung maupun pendukung.

"Secara kualitas, Bu Mega tegaskan kalau di kabinet Jokowi-JK tidak ada pembagian posisi menteri. Termasuk dari kami sendiri," ungkap Wiranto setelah bersilaturahmi di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (28/7).

Dia menggarisbawahi, kualitas akan menjadi ukuran utama bagi personel yang nanti mengisi kabinet. "Nanti ada brainstorming dengan asas kualitas. Jadi, bukan pembagian, tapi soal kualitas dan profesionalisme," tandas mantan Menko Polhukam tersebut.

Pembahasan wacana pembentukan kabinet Jokowi-JK saat ini, kata dia, juga masih melihat perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Semuanya ditujukan demi terbentuknya kabinet yang solid. "Kami sama-sama ingin berorientasi pada susunan kabinet di pemerintahan yang kuat, itu kesepahaman bersama kami," tandas Wiranto. Lalu, sudah adakah calon menteri dari Hanura? "Pasti ada, tapi nanti lah itu. Ini belum," dalihnya.

Pada kesempatan tersebut, berbeda dengan tahun sebelumnya, Megawati tidak lagi menggelar open house. Untuk kali ini, presiden kelima RI itu ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Selain karena masih masa berduka setelah ditinggal almarhum suaminya, Taufik Kiemas, putri Presiden Pertama RI Soekarno itu juga ingin rehat pascaproses panjang pilpres lalu. Kalaupun dia menerima tamu, sebatas kerabat dan orang-orang terdekat saja yang bisa menemui.

Selain Wiranto, para pimpinan parpol koalisi PDIP lainnya menyempatkan hadir. Meski datang secara terpisah, tampak ikut datang di kediaman Mega di waktu yang hampir bersamaan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Penasihat Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK Letjen (pur) Luhut Panjaitan termasuk yang ada di kediaman Mega saat itu.

Jokowi-JK yang datang lebih dulu dari pimpinan parpol anggota koalisi pulang paling akhir. Keduanya baru keluar dari kediaman Mega sekitar pukul 12.00, setelah sekitar sejam lebih berada di dalam. Tidak ada satu komentar pun yang keluar dari keduanya setelah ikut menerima kunjungan dari para pimpinan parpol koalisi ketika itu. Keduanya langsung masuk mobil masing-masing dan sama-sama bertolak melanjutkan silaturahmi ke Presiden SBY di Istana Negara.
http://www.jpnn.com/read/2014/07/29/...-Bagi-Menteri-

Jokowi Mulai Siapkan Kabinet Pemerintahannya
Rabu, 23 Juli 2014, 15:07 WIB


Presiden terpilih, Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan suara nasional dan luar negeri pemilihan Presiden 2014 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/7)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) langsung mulai menyusun kabinet. Jokowi mengatakan, kabinet di pemerintahannya nanti akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional, bukan kader partai.

Meski demikian, Jokowi mengaku tidak ada patokan khusus berapa persen kursi yang harus diisi oleh kalangan profesional dan berapa persen yang diisi orang partai. "Belum sampai berapa-berapa persen, tapi lebih banyak profesional," ujar pria yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta tersebut, Kamis (23/7).

Menurut Jokowi, saat ini ia dan timnya baru memetakan masalah-masalah dalam pemerintahan. Jika sudah terpetakan, barulah akan dipilih siapa sosok yang tepat untuk mengisi jabatan tertentu. "Artinya kita berkonsentrasi pada perencanaan. Masih ada waktu dua setengah bulan lagi," kata mantan wali kota Solo tersebut.

Jokowi menambahkan, penyusunan kabinet itu sudah mulai dilakukan oleh tim di kantor transisi. Draft final susunan menteri tersebut baru akan diserahkan pada Jokowi untuk disetujui.
http://www.republika.co.id/berita/pe...emerintahannya


PDIP Jamin Koalisi Aman Tanpa Bagi-bagi Kursi Menteri
Senin, 05/05/2014 06:03 WIB

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden sedari awal menegaskan, tak akan ada bagi-bagi kursi menteri saat membangun koalisi. Tanpa membagi kursi menteri, PDI Perjuangan dan Jokowi yakin sistem presidensial tetap bisa diperkuat. Sejumlah kalangan meragukan efefektivitas sistem koalisi yang akan dibangun PDI Perjuangan tersebut. Pasalnya selama ini tujuan partai politik di Indonesia adalah meraih kekuasaan di eksekutif, yakni di kabinet.

Tujuan itu salah satunya diraih dengan cara menjalin koalisi bersama partai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun keraguan itu ditepis oleh Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dia mencontohkan, pada tahun 2001, Megawati Soekarnoputri tidak menggunakan model bagi-bagi kursi menteri saat menyusun kabinet. "Sangat jelas, saat itu kabinet disusun atas semangat gotong royong, itu semangat kami ke depan," kata Hasto saat berbincang dengan detikcom, Minggu (4/5/2014).

Megawati sebagai presiden yang menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) leluasa memilih sendiri menteri-menteri yang duduk di kabinet. Sejumlah kebijakan pemerintahan pun tak banyak menemui kendala saat diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan

Sebelumnya Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dalam sistem presidensial hak menyusun kabinet sepenuhnya ada di tangan presiden terpilih. Bisa saja menteri yang diangkat bukan dari kader partai anggota koalisi. "Kalau Presiden merasa yakin bisa meyakinkan rakyat dan DPR dalam melaksanakan rencana program-programnya, amat mungkin kerjasama yang dibangun tak bertumpu pada bagi-bagi kursi menteri," kata Lukman saat berbincang dengan detikcom.

Semestinya menurut Lukman yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini, power-sharing tidak hanya dilihat dari sisi bagi-bagi kursi menteri. Namun harus dipahami sebagai wujud berbagi tanggung jawab dalam mengelola bangsa dan negara."Kompleksitas masalah yang kita hadapi tak mungkin hanya bisa dipikul oleh sa tu kelompok atau golongan saja, tapi menntut kebersamaan kita semua," papar Lukman yang mantan anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu.
http://news.detik.com/pemilu2014/rea...-kursi-menteri

-----------------------------

Memang seharusnya Jokowi dan Megawati tak usah menambah parpol koalisi lagi dengan konsekwensi harus menampung menteri dari parpol koalisi baru itu seperti dari PPP, Golkar atau Demokrat, apalagi dari PKS. Bahkan figur seperti Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Machfud MD, sebaiknya juga jangan dimasukkan lagi di kabinet Jokowi, karena mereka itu semua kesetiaannya ganda gara-gara dulu main dua kaki selama pilpres lalu. Pilh saja 80% personil kabinet Jokowi dari PDIP, asal berbau professonal (tak semata-mata politisi saja). Dan sekitar 20% diambilkan dari pensiunan Jenderal yang banyak membantu Jokowi di pilpres kemarin itu. Jadi jangan menolak menteri yang dari PKS saja, sekalian saja semua parpol yang bergabung di koalisi merah-putihnya Prabowo itu. Pokoknya, 'untal' semua itu kursi menteri dan Kepala Badan yang strategis di negeri ini