Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) hadir pada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam. KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan memperoleh 53,15 persen suara. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Jokowi Diminta Tegaskan Penyusunan Kabinet Otoritasnya, bukan Diatur-atur Partai PDIP atau Megawati doank!
Jumat, 25 Juli 2014 | 14:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyambut baik langkah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang menerima masukan mengenai susunan kabinet pemerintahan. Namun, Syamsuddin meminta Jokowi tegas sejak awal untuk menghindari kekecewaan publik kepada menteri-menteri di kabinetnya nanti.

Syamsuddin menjelaskan, saat Jokowi berinisiatif menggalang masukan dalam membentuk kabinet, publik pasti menyambutnya dengan sukacita. Hanya, Jokowi harus sadar bahwa tak semua aspirasi itu dapat ia wujudkan. "Tentu sangat positif, tapi Jokowi harus hati-hati, harus tegas menyampaikan bahwa urusan menteri menjadi otoritasnya. Jelaskan sejak awal supaya publik tidak kecewa dengan susunan kabinetnya," kata Syamsuddin, saat dihubungi, Jumat (25/7/2014).

Syamsuddin menyarankan, Jokowi sebaiknya terus menyampaikan kepada publik mengenai otoritasnya menyusun kabinet. Semua figur yang diusulkan hanya bersifat masukan dan tak ada jaminan figur tersebut mengisi posisi tertentu dalam kabinet.

"Masyarakat ini kan aspirasinya macam-macam, Jokowi harus buka dari sekarang soal otoritasnya, jangan menunggu nanti," ujarnya.

Jokowi mulai memikirkan penyusunan kabinet pemerintahannya bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Jokowi terlebih dulu meminta pandangan publik sebelum menyusun kabinetnya.

Dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di Facebook dengan nama Jokowi Center, publik diminta berpartisipasi dalam memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden periode mendatang.
http://nasional.kompas.com/read/2014...et.Otoritasnya


Jokowi Disarankan Pilih Menteri yang Antikorupsi dan Berani
Jumat, 25/07/2014 10:53 WIB

Jakarta - Presiden terpilih Jokowi dan wakilnya JK diminta benar-benar memilih menteri yang memiliki rekam jejak baik. Yang paling utama, sesuai harapan publik yakni sosok menteri yang bersih dan antikorupsi. "Perlu mengaitkan kompetensi dan bersih dari korupsi ini dengan rekam jejak yang kuat dan memadai serta sosok yang berani. Jadi sebaiknya debat substansi itu lalu baru bicara bursa orang," terang pengamat politik UGM, Arie Sudjito saat dikonfirmasi, Jumat (25/7/2014).

Menurutnya, kabinet Jokowi JK perlu bicara soal orientasi indikator dan arah sebelum bicara orang. Jadi yang paling utama kriteria lebih dahulu baru nama orang yang dirujuk. "Kita perlu bicara pembaruan struktur dengan mengevaluasi struktur kabinet. Kelemahan yang ada selama ini lalu dengan evaluasi itu bagaimana kabinet kedepan yang tepat untuk mendukung pemerintah Jokowi JK," imbuh dia.

"Saya yakin memang diperlukan terobosan baru soal kabinet. Jangan sampai keliru memilih kabinet agar tidak membebani pemerintahan Jokowi JK. Sebaliknya kabinet harus berdampak positif menjalankan tugas pemerintahan untuk menciptakan sentimen positif," tutupnya.
http://news.detik.com/pemilu2014/rea...psi-dan-berani


Gurubesar UI: Skandal Serupa BLBI Bisa Terulang Jika PDIP Berkuasa
Rabu, 26 Maret 2014 , 11:38:00 WIB

RMOL. Skandal fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di masa rezim pemerintahan Megawati Soekarnoputri dikhawatirkan bisa kembali terulang jika PDI Perjuangan berkuasa. Demikian disampaikan Gurubesar Ekonomi Universitas Indonesia, Taufik Bahauddin saat dihubungi wartawan beberapa saat lalu (Rabu, 26/3)

Menurut Taufiq, kekhawatiran tersebut mencuat setelah pengumuman calon presiden (capres) dari PDIP yakni Joko Widodo, dilakukan sehari setelah para pengusaha bertemu Megawati di DPP PDI Perjuangan. Padahal dalam skandal fasilitas BLBI, banyak pengusaha yang disebut-sebut menikmati penyalahgunaan fasilitas tersebut. "Bisa saja terulang kalau PDIP berkuasa lagi. Kan bukan BLBI saja. Jual Indosat, jual kapal tanker VLCC Pertamina, jual gas murah ke China. Nanti bentuknya bisa lain lagi," ujar Taufik.

Bisa terulang, kata Taufik, berdasarkan pada kualitas berpikir pemimpinnya. Sudah menjadi rahasia umum jika Jokowi sangat manut terhadap apapun yang diperintahkan Megawati. "Putusan seseorang adalah gambaran kualitas berpikirnya. Itu semuanya kan nyangkut ke korupsi. Kalau pola berpikirnya seperti itu, nilai-nilainya tidak berubah. Merasa malu tidak? Kan kira-kira begitu," tutur Taufik.

Mengenai upaya PDIP yang mengangkat sosok Jokowi sebagai capres supaya dosa lama tak kembali diingat, Taufik menilai hal itu tidak berpengaruh. Apalagi, kata Taufik, Jokowi sebenarnya belum benar-benar teruji mengatasi masalah Jakarta. "Dia (Jokowi) kan belum teruji. Di Jakarta sudah berhasil apa? Pencitraannya blusukan. Yang kita perlukan hasilnya apa, yang dinikmati rakyat. Ini kan belum. Monorail macet, pengadaan bus Transjakarta korup juga," sindir Taufik

Seperti diketahui, penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) membuat kasus BLBI dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Kejaksaan Agung di masa pemerintahan Megawati. SKL BLBI diterbitkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No.8/2002. Berdasarkan SKL dari BPPN itu, Kejaksaan Agung menindaklanjutinya dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).
http://politik.rmol.co/read/2014/03/...PDIP-Berkuasa-



-----------------------------

Ada upaya untuk mengalihkan perhatian beberapa kebusukan yang disandang dari parpol pendukung utama Jokowi di pemerintahan yad, PDIP, yang selama ini dikenal parpol terkorup. Kesalahan lalu dikambing-hitamkan ke PKS, yang memang ada 1 elitnya pernah tersangkut kasus korupsi sapi, tapi nilainya kalau dibanding era Megawati jadi presidendulu, tak seberapalah, cincai doank! Dulu uang Negara yang 'ditilep' zaman PDIP berkuasa dengan Megawati presidennya seperti menjual INDOSAT, Tanker raksasa Pertamina, jual murah gas Tangguh di Papua, Pengampunan bagi pengemplang BLBI, penjualan murah asset-asset lewat BPPN, tidak sebanding itu dengan nilai korupsi sapinya LHI. Dan belum tentu juga bila Jokowi menjabat Presiden kelak, masivnya korupsi seperti zaman PDIP berkuasa dulu, tak akan terulang kembali.

Jadi selama Jokowi - JK terlalu diatur-atur PDIP, dan megawati, keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang besrsij, rasa-rasanya sangat musykil bisa terjadi