JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo agar dapat memenuhi panggilan yang sudah dilayangkan terkait dugaan pelanggaran kampanye saat pengambilan nomor urut di Gedung KPU, 1 Juni 2014.

Pasalnya, pihak Jokowi baru menyerahkan surat klarifikasi saja terkait apa yang dilakukan dengan mengajak untuk memilih nomor 2. "Surat yang disampaikan pak Jokowi belum cukup. Kami putuskan harus hadir pak Jokowi-nya," kata Ketua Bawaslu Muhammad di kantornya, Kamis (5/6/2014).
Jika Gubernur DKI nonaktif itu tetap tidak datang pada pemanggilan kedua yang diagendakan pada hari ini, maka Bawaslu kembali memanggil untuk ketiga kalinya. "Panggilan ketiga panggilan terakhir. Setelah itu kita putuskan sikap berdasarkan keterangan yang ada saja," ujarnya.

Sekedar diketahui, hari ini Jokowi menyambangi tanah Papua untuk melakukan kampanye terbuka. Kemungkinan, ia kembali tak hadir dalam pemanggilan kedua dari Bawaslu.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi mengirim Tim Hukum dan advokasi, Alexander Lay datang untuk menyampaikan surat izin dan surat klarifikasi atas pemanggilan Bawaslu.

"Jokowi-JK ada agenda lain, datang ke Bawaslu untuk klarifikasi karena ada tuduhan kampanye dini, diundang untuk itu. Kemarin undangan dua hari atau sehari sebelumnya. Jadwalnya sudah dibuat (agenda kampanye) nanti pukul 13.00 WIB tidak bisa hadir. Disampaikan adalah surat tertulis dan klarifikasi," kata Alex, kemarin.