SOLO, KOMPAS.com — Keluarga Jokowi, termasuk ibu dan anak-anaknya, mendapat pengawalan ketat dari aparat menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (22/7/2014) sore. Pengawalan juga diberlakukan untuk putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, di salah satu tempat usaha kateringnya, di daerah Sumber, Solo.

Ketika para jurnalis ingin mewawancarai Gibran, dua pria berbadan tegap datang dan menghalangi. Sempat terjadi perdebatan karena para petugas mempertanyakan tujuan untuk bertemu dengan Gibran.

Saat ditanyakan identitasnya, pria berambut cepak sempat kelabakan dan mengaku sebagai petugas keamanan perusahaan katering. Izin untuk mewawancarai tidak juga diberikan.

Selain dua pria tersebut, di lokasi tersebut tampak dua petugas kepolisian berjaga-jaga dengan membawa senjata api laras panjang.


http://regional.kompas.com/read/2014....Dikawal.Ketat

______________________

ini "aib" tabu yang harus dijaga dari kubu pengusung jokowi krn bisa menjatuhkan jokowi kapanpun



[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2116464/inilah-pt-rakabu-sejahtra-milik-jokowi#.U9d6paMem50[/url]

-----------------------------

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pengumuman laporan harta kekayaan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2014, Selasa (1/7), di Ruang Sidang Utama lantai II KPU RI.

Dalam sambutannya, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan, laporan harta kekayaan capres dan cawapres ini telah disampaikan kepada Komisi Pemberanatasan Korupsi (KPK), sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh Capres dan Cawapres peserta Pemilu 2014. Hal itu sebagaimana diatur Pasal 5 Huruf F UU Nomor 42 tahun 2008.

“Berdasarkan Pasal 24 PKPU 15 Tahun 2014 Ayat 1 disebutkan, pasangan capres-cawapres mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi hasil verifikasi dan klarivikasi KPK kepada masyarakat, paling lambat dua hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di luar negeri, dengan difasilitasi oleh KPU,” jelas Ketua KPU.

Sebagaimana telah ditetapkan KPU, hari pemungutan suara di luar negeri berlangsung dari hari Jumat-Minggu (4-6 Juli 2014). Oleh karena itu, Ketua KPU bersyukur kegiatan ini dapat terselenggara pada Selasai (1/7) ini. “Atas nama KPU, kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pimpinan KPK serta seluruh jajarannya yang telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan laporan harta kekayaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Husni.

Ketua KPU juga mengucapkan terimakasih kepada masing-masing pasangan capres-cawapres karena telah mengikuti semua agenda, yang dijadwalkan KPU dan KPK dalam rangka memenuhi ketentuan UU Nomor 42 Tahun 2018.

Kemudian, seusai sambutan dari Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, masing-masing capres dan cawapres membacakan laporan hasil kekayaannya yang telah diverifikasi dan diklarifikasi oleh KPK secara sendiri-sendiri. Mulai dari capres nomor urut 1. H. Prabowo Subianto, dilanjutkan cawapres nomor urut 1. Ir. H.M. Hatta Rajasa. Lalu capres nomor urut 2. Ir. H. Joko Widodo, diteruskan cawapres nomor urut 2. Drs. H.M. Jusuf Kalla. (bow/red. FOTO KPU/dosen)

Berikut Laporan Hasil Kekayaan Capres-Cawapres Pemilu 2014 yang telah diverifikasi dan diklarifikasi oleh KPK Klik di sini

http://www.kpu.go.id/index.php/post/...es-Pemilu-2014



----------------------------------

Jokowi Jawab Isu soal Anaknya Terima Uang Transjakarta Berkarat

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi santai isu yang beredar di dunia maya bahwa anggaran pengadaan transjakarta melibatkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming.

Menurut Jokowi, pada tahun politik, tak sedikit pihak yang mencoba melakukan kampanye hitam atau black campaign.

"Lha wong namanya isu politik, diaduk-aduk, sudah biasa itu dalam situasi politik sekarang," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (7/4/2014).

Isu yang beredar menyebutkan bahwa Jokowi akan menjadi tersangka pengadaan transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) berkarat.

Dalam isu itu disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima bukti aliran dana dari mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, ke rekening Michael Bimo Putranto.

Disebutkan pula, Bimo pun menyerahkan sejumlah uang, puluhan miliar rupiah, ke rekening putra sulung Jokowi, membayar sebesar Rp 40 miliar ke tim sosial media, memberikan uang Rp 20 miliar kepada pengurus PDI-P pusat, serta membelikan mobil dan rumah kepada wartawan.

Menanggapi semua itu, Jokowi mengaku telah mendapat kampanye hitam sejak dulu dan mengikutsertakan keluarganya. "Embah (kakek) saya dibilang dapat, anak saya juga dibilang dapat (proyek). Anak sulung saya itu cuma usaha catering. Itu pun kecil-kecilan, enggak ada urusan," kata Jokowi.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...karta.Berkarat