Gugatan Prabowo ke MK: Kami Menang 50,25%
Minggu, 27 Juli 2014 | 07:00


Tim Gugatan Prabowo ke MK: Kami Menang 50,25%m Advokat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menunjukkan alat bukti saat mengajukan gugatan Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (25/7) malam.

Jakarta – Calon presiden Prabowo Subianto bersikeras pihaknya telah memenangi pemilihan presiden 9 Juli 2014 meskipun hasil rekapitulasi resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan kubu Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemenang.

Dalam keputusannya pada 22 Juli, KPU menyatakan Jokowi menang dengan keunggulan 8,42 juta suara atau unggul 53% lebih.

“Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditetapkan termohon (KPU) adalah SALAH, sedangkan seharusnya dalam hal (ini) termohon jujur mandiri dan tidak memihak kepada pasangan calon nomor urut 2,” demikian petikan bunyi gugatan Prabowo.

“Maka perolehan suara yang benar menurut berita acara formulir C1 KWK KPU (dan seterusnya)... adalah sebagaimana rekapitulasi berikut:

Nomor urut/ nama pasangan calon/suara/ %
1. H Prabowo Subianto – Ir. HM Hatta Rajasa 67.139.153 50,25%
2. Ir. H Joko Widodo – Drs. HM Jusuf Kalla 66.435.124 49,74%
Jumlah: 133.574.277

Dengan hasil penghitungan sendiri itu, menurut dokumen gugatan di MK tersebut, pasangan Prabowo-Hatta mengklaim unggul 704.029 suara atas Jokowi-Kalla.

“Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum bagi majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemohon (Prabowo-Hatta) sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014,“ bunyi permohonan itu.

KPU Berkomplot dengan Jokowi

Calon presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataannya sebelum pengumuman pemenang pilpres oleh KPU, di Jakarta pada 22 Juli 2014. Prabowo menolak hasil rekapitulasi suara pilpres. (sumber: AFP Photo / Bay Ismoyo)
Jakarta – Dokumen permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden yang diajukan pasangan calon presiden/wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terang-terangan menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membantu pasangan lawan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dengan cara yang curang.

Seperti diketahui, pada 22 Juli lalu KPU menetapkan Jokowi sebagai presiden terpilih dengan perolehan suara 70.997.833 dibandingkan 62.576.444 suara yang didapat Prabowo, atau selisih 8.421.389 suara.

“Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara .... diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh termohon (KPU) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pasangan nomor 2,” bunyi permohonan tersebut.

Cara-cara melawan hukum itu “Berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serus, yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 saja, dan sebaliknya merugikan pemohon (Prabowo-Hatta).”
http://www.beritasatu.com/nasional/1...nang-5025.html
http://www.beritasatu.com/nasional/1...an-jokowi.html



Akbar Tandjung:
Kami Ambil Sikap karena Ingin Bangun Sistem Politik yang Jujur
Selasa, 22 Juli 2014 | 20:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Akbar Tandjung, menegaskan, kubu Prabowo-Hatta menarik diri dari proses rekapitulasi yang sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum karena ingin membangun sistem politik demokrasi yang bersih dari kecurangan.

Untuk itu, Akbar sudah menginstruksikan, khususnya kepada Partai Golkar sebagai salah satu pendukung capres nomor urut satu, untuk mengambil sikap yang sama dengan apa diambil oleh Prabowo.

"Kita ingin membangun sistem politik, di mana sistem politik agar betul-betul berjalan. Itu antara lain pemilu yang adil, bersih, tidak terjadi suatu praktik kecurangan. Itulah yang mesti kita bangun," ucap Akbar di Rumah Polonia Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).

Akbar menyayangkan sikap KPU yang tidak melakukan tindakan sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu.
http://indonesiasatu.kompas.com/read...tik.yang.jujur

Demi Bangsa dan Negara, Data Cikeas Center Harus Dibuka!
Selasa, 22 Juli 2014 , 12:16:00 WIB

RMOL. Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu belakangan ini jadi diragukan karena bukti-bukti ketidakberesan dan desakan pemungutan suara ulang. Demikian disampaikan Koordinator Nasional (Kornas) Relawan Gema Nusantara, Muhamad Adnan dalam rilisnya, Selasa (22/7).

Menurutnya, di saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sulit dipercaya menjadi rujukan utama maka situasi mendekati chaos menjadi tak terhindari. Apalagi KPU tetap melanjutkan proses rekapitulasi suara nasional di tengah begitu banyak kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana.

Adnan mengatakan, TNI dan Polri melibatkan diri menjadi petugas penyelenggara pemilu dengan mendokumentasikan dalam bentuk foto seluruh hasil penghitungan suara di tiap TPS dan PPK dengan maksud untuk menjaga dan menghindari kecurangan pemilu.

Namun, menjadi pertanyaan besar apabila data "pembanding" tersebut hanya untuk user, yang dalam hal ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Adnan mengutip pernyataan analis intelijen dari Centre for Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh, yang mengamati operasi intelijen TNI-Polri selama pilpres. Umar mengatakan bahwa hasil dari dokumentasi TNI-Polri yang telah disampaikan ke Cikeas tiga hari pasca hari pencoblosan menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Hatta unggul 53 persen.

Untuk itu, agar pelaksanaan proses pilpres ini berjalan jujur, adil dan bermartabat, Gema Nusantara mendesak TNI-Polri membuka semua data hasil dokumentasi C1 TPS dan PPK kepada seluruh rakyat Indonesia. "Kita akan melihat apakah TNI-Polri yang terikat sumpah dan sapta marga untuk setia bersama rakyat, negara dan konstitusi atau tunduk kepentingan besar kekuasaan dan kepentingan asing yang sangat berkepentingan dengan hasil pilpres kali ini," ujar Muhammad Adnan.
http://www.rmolsumsel.com/read/2014/...Harus-Dibuka!-

Megawati: Jika Allah Menghendaki, Dia Jadi Presiden
Rabu, 9 Juli 2014 - 13:01 wib


Mega dan Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan kepada seluruh rakyat yang masuk daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya. "Saya ingin menyatakan kepada saudara sebangsa setanah air gunakan hak pilihnya. Hak pilih ini punya kita, maka harus menggunakan punya kita," kata Megawati usai mencoblos di TPS 026, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2014).

Megawati menambahkan, sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, marilah secara demokratis menentukan pilihan untuk mendapatkan pemimpin 'Indonesia Baru'. "Sekiranya Allah menghendaki maka dia itu akan menjadi Presiden RI untuk lima tahun ke depan," tegasnya.

Mega berharap rakyat yang belum datang ke TPS bisa mendengar pesannya. Menurutnya, masalah teknis seperti waktu pencoblosan atau kertas suara habis jangan sampai menghalangi warga mencoblos. "Kita buka lembaran baru dalam pemilu, dilakukan dua tahapan pileg dan pilpres dan wakil presiden secara subtansial mencari pemimpin lima tahun," terangnya.

Ibunda Puan Maharani ini pun berharap tak ada pihak-pihak yang berusaha mencederai proses demokrasi lima tahunan ini. "Saya mengucapkan terima kasih kepada warga bangsa yang menggunakan haknya, karena ini pesta demokrasi jangan ada yang menodai," tuntasnya
http://pemilu.okezone.com/read/2014/...-jadi-presiden

--------------------------

Waktu sidang hanya 14 hari kerja di MK itu, mulai 6 Agustus 2014 hingga 21 Agustus 2014. Artinya, MK sudah bisa menetapkan Presiden sah dan difinitif pada tanggal 21 Agustus tersebut. Pelantikannya tanggal 20 Oktober 2014? Kalau Allah mengizinkan, yaa pasti bisalah!