Jokowi Janji Menteri dari Parpol Hanya 20 Persen
Jumat, 25 Juli 2014, 09:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Jokowi sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU pada 22 Juli lalu. Dia unggul enam persen dari saingannya, Prabowo. Janji pertama yang disampaikan Jokowi adalah membuat aturan untuk investor menjadi lebih mudah. "Kami membutuhkan menumbuh-kembangkan ekonomi. Untuk melakukan itu, kita harus lebih banyak investasi dan juga membangun infrastruktur, " kata Jokowi kepada Reuters, dikutip Japantimes

Untuk pertama kalinya, Jokowi mengungkap, hanya akan memberikan alokasi 20 persen menteri untuk parpol pendukungnya. 
Dengan 34 kementerian, Jokowi hanya mengalokasikan tujuh kursi menteri diisi politikus. Adapun, sebanyak 80 persen lainnya akan diisi kalangan profesional.
http://www.republika.co.id/berita/na...anya-20-persen

Jokowi: Kabinet Saya Akan Lebih Banyak Diisi Profesional
Minggu, 13 April 2014 19:06 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo alias Jokowi menegaskan, koalisi yang akan dibentuk bukanlah koalisi berbagi kekuasaan di kabinet.

Menurut Jokowi, kalau menjadi menjadi presiden, kabinetnya tidak akan diisi tokoh-tokoh yang tidak kredibel. Tapi, kata Jokowi, kabinetnya akan lebih banyak diisi tokoh-tokoh profesional dalam bidangnya masing-masing. Bukan jabatan dari hasil bagi-bagi 'kue' koalisi di kabinet. "Yang banyak profesional," tutur Jokowi di sela-sela memantau Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (13/4/2014).

Karena itu, Jokowi menjelaskan penjajakan politik ke seluruh partai Politik akan terus dilakukan. Selain untuk menjalin koalisi, hal ini juga buat memberikan pandangan mengenai kabinetnya tersebut kepada parpol lain.
http://wartakota.tribunnews.com/2014...ng-profesional



Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR)

Jokowi-Jusuf Kalla telah memenangi laga Pilpres 2014. Kemenangan pasangan ini sebagian besar didukung oleh ribuan komunitas relawan. Para relawan bukan hanya ambil bagian dalam kampanye dan pendanaan. Namun, mereka juga terlibat aktif mengawasi proses penghitungan suara.
Mungkin politik Indonesia mutakhir bukan hanya diwarnai oleh kehadiran sosok Jokowi, namun juga munculnya partisipasi relawan yang luar biasa. Kini, para relawan terus mengawal perjalanan politik pasangan pilihan mereka ini dengan berbagai cara.

Jokowi Center dan Radio Jokowi memutuskan untuk ikut mengawal proses penjaringan nama-nama calon menteri yang dianggap layak oleh rakyat. Pemilihan menteri memang hak prerogatif Presiden. Namun bukan berarti rakyat tidak bisa berpartisipasi.

Di dalam memilih daftar nama calon-calon menteri ini, kami melakukan diskusi intensif dengan berbagai kalangan: aktivis, intelektual, wartawan dan juga para politikus. Nama-nama ini kami hadirkan, dan Anda kami persilakan untuk memilihnya sebagai bagian dari laku politik.

Selamat memilih, tetap tersenyum dan tetap mendukung Jokowi-Jusuf Kalla, untuk Indonesia yang lebih hebat, mandiri, dan bermartabat.

*) Jika tidak berkenan memilih salah satu menteri, pilih kolom Other.
* Wajib

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan *

• Jenderal TNI Budiman
  
• Jenderal TNI Dr. Moeldoko
  
• Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso
  

2. Menteri Koordinator Perekonomian *

• Chairul Tanjung (politisi Demokrat)
  
• Prof. Dr.(H.C.) Dahlan Iskan (kandidat capres/politisi Demokrat)
  
• Gita Irawan Wirjawan (kandidat capres/politisi Demokrat)
  

3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat *

• Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si (politisi PKB)
  
• Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE.
  
• Prof. Dr. Alwi Shihab (Tokoh JIL; Politisi PKB)
  

4. Menteri Dalam Negeri *

• Dr. Abraham Samad, S.H., M.H
  
• Dr (HC). Agustin Teras Narang, SH (mantan anggota DPR dari PDIP/politisi)
  
• Prof. Dr. Pratikno, M.Soc. Sc
  

5. Menteri Luar Negeri *

• Don K. Marut, MA, M.Phil.
  
• Drs. Makmur Keliat, Ph.D
  
• Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc
  

6. Menteri Pertahanan *

• Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc (politisi PDIP)
  
• Mayor Jenderal (Purn) TB Hasanuddin (politisi PDIP)
  
• Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu
  

7. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) *

• Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM
  
• Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA
  
• Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM
  

8. Menteri Keuangan *

• Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
  
• DR. Ir. Raden Pardede, Ph.D
  
• Agus Martowardojo
  

9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) *

• Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc
  
• Ir. Luluk Sumiarso
  
• Dr. Ir. Tumiran, M.Eng.
  

10. Menteri Perindustrian *

• Anton Joenoes Supit
  
• Dr. Poempida Hidayatulloh, B.Eng (Hon), PhD, DIC (politisi Golkar)
  
• Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA
  

11. Menteri Perdagangan *

• Dr. Mari Elka Pangestu, Ph.D (CSIS)
  
• Soetrisno Bachir
  
• Dr. Sri Adiningsih (politisi PDIP)
  

12. Menteri Pertanian *

• Arif Wibowo
  
• Prof. Dr. Bustanul Arifin
  
• Dr. Ir. Iman Sugema, M.Sc (politisi PDIP)
  

13. Menteri Kehutanan *

• Prof. Dr Ir. Frans Wanggai
  
• Dr. Mohamad Prakosa (politisi PDIP)
  
• Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc
  

14. Menteri Perhubungan *

• Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim
  
• Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit M. Sc.
  
• Ignasius Jonan
  

15. Menteri Kelautan dan Perikanan *

• Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
  
• Dr. Kadarusman, P.hD
  
• Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS (mantan Napi Koruptor)
  

16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi *

• Rieke Dyah Pitaloka (Politisi PDIP; aktivis kiri)
  
• Dr. Rizal Sukma (CSIS)
  
• Wahyu Susilo (aktivis buruh)
  
• Yang lain
  

:
17. Menteri Pekerjaan Umum *

• Dr. Bayu Krisnamurthi, M.Si
  
• Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA
  
• Tri Mumpuni Wiyatno
  
• Yang lain:
  

18. Menteri Kesehatan *

• Prof. DR. Fasli Jalal
  
• dr. Ribka Tjiptaning (Politisi PDIP; aktivis kiri)
  
• Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.
  
• Yang lain:
  

19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan *

• Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan (Tokoh JIL)
  
• Dr. Hilmar Farid
  
• Yudi Latif, MA, PhD (Politisi HANURA)
  

20. Menteri Sosial *

• Dadang Juliantara
  
• Eva Kusuma Sundari (Politisi PDIP; aktivis kiri)
  
• Ir. Hasto Kristiyanto, MM
  

21. Menteri Agama *

• Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (tokoh JIL)
  
• Drs. H. Lukman Hakim Saifudin (Politisi PKB)
  
• Siti Maulida (tokoh JIL)
  

22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *

• Garin Nugroho
  
• Jeffrie Geovanie (politisi PDIP)
  
• Mira Lesmana
  

23. Menteri Komunikasi dan Informatika *

• Drs. Ferry Mursyidan Baldan (politisi GOLKAR)
  
• Nezar Patria, MA
  
• Ir. Onno W Purbo. M.Eng, PhD
  

24. Menteri Sekretaris Negara *

• Maruarar Sirait, S.IP (Politisi PDIP)
  
• Ir. H. Pramono Anung Wibowo MM
  
• Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME (Politisi Hanura)
  

25. Menteri Riset dan Teknologi *

• Dr. I Gede Wenten
  
• Dr.Eng. Romi Satria Wahono, B.Eng.,M.Eng
  
• Prof. Yohannes Surya, Ph.D
  

26. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) *

• Abdul Kadir Karding, S.Pi, M.Si
  
• Dra. Khofifah Indar Parawansa (Politisi PKB)
  
• Nusron Wahid, SS (Politisi PKB).
  

27. Menteri Pemberdayaan dan Perempuan- Anak *

• Lies Marcoes Natsir, MA
  
• Nani Zulminarni, MA
  
• Puan Maharani (Politisi PDIP)
  

28. Menteri Lingkungan Hidup *

• Chalid Muhammad
  
• Charlie Heatubun, Ph.D
  
• Drs. Ir. Dodo Sambodo, MS
  

29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi *

• Dr. Eko Prasojo
  
• Ir. Tri Rismaharini, M.T (Politisi PDIP)
  
• Agung Adi Prasetyo
  

:
30. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal *

• Drs. Akbar Faizal, M.Si (Politisi HANURA)
  
• Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si (Politisi PDIP)
  
• Indra Jaya Piliang, SS, M.Si (Politisi Golkar)
  

31. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional *

• Aviliani, SE, M.Si (Politisi PDIP)
  
• Faisal Basri.,SE.,MA
  
• Dr. Revrisond Baswir (Politisi PDIP)
  

32. Menteri Perumahan Rakyat *

• Prof. Rhenald Khasali, Ph.D.
  
• Prof. Ir. Suprihanto Notodarmojo, Ph.D.
  
• Mochamad Ridwan Kamil, ST, MUD.
  

33. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *

• Dr. Hendri Saparini
  
• Dr. Kurtubi
  
• Emirsyah Satar
  

34. Menteri Pemuda dan Olahraga *

• Adhie MS
  
• Anies Rasyid Baswedan Ph.D (kandidat capres Demokrat)
  
• Herry Zudianto, SE.Akt, MM
  

source: https://docs.google.com/forms/d/14sB...iG8G0/viewform


Prediksi Susunan Kabinet Jokowi-JK Versi Indo Barometer
4 24 Jul 2014 23:24

Jokowi Widodo dan Jusuf Kalla (Liputan6.com/Andri Wiranuari)
Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 pada 22 Juli 2014 lalu. Menjelang pelantikan yang rencananya akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2014 mendatang, Jokowi-JK memberi kesempatan kepada rakyat untuk memberikan usulan nama-nama calon menteri dalam kabinetnya nanti.

Lembaga Survei Indo Barometer pun mengapresiasi tindakan Jokowi-JK itu dengan memberikan prediksi susunan kabinet Jokowi-JK yang dimaksudkan untuk dapat menjadi masukan yang memancing diskusi.

"Inisiatif Jokowi mengundang publik untuk memberikan usulan susunan kabinet patut diapresiasi. Makin banyak pilihan nama calon menteri, semakin baik. Enak untuk memilih yang terbaik," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Pihaknya mengharapkan Jokowi-JK membuat susunan kabinet yang diisi tokoh-tokoh yang berkompeten dan berintegritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Meski adanya akomodasi politik tak dapat dihindari, namun tetap dalam kapasitas yang sewajarnya.

Prediksi susunan kabinet Jokowi-JK, lanjut Qodari, diasumsikan jika rencana gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi tidak memberi pengaruh terhadap hasil Pilpres dan struktur kabinet Jokowi-JK masih sama dengan struktur kabinet SBY-Boediono.

Kemudian, lanjut dia, diasumsikan pula tidak atau belum ada partai anggota Koalisi Permanen yang berpindah kubu. Selanjutnya, prediksi ini, menurut Qodari, bukan hasil survei ataupun polling yang didasarkan pada metodologi riset kuantitatif, lengkap dengan margin of error-nya sebagaimana sering dikeluarkan oleh Indo Barometer. Melainkan didasarkan pada observasi dan asumsi subyektif penyusunnya.

"Asumsi kelima untuk tiap pos kementerian, bisa ada banyak nama yang berpotensi mengisi posisi tersebut. Silakan untuk menambahkan nama-nama calon demi memperkaya wacana publik," jelas Qodari.

Berikut prediksi susunan kabinet Jokowi-JK 2014-2019 versi Indo Barometer:

• 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Jend TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Jend TNI (Purn) A M Hendropriyono
  
• 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Rini MS Soewandi, Faisal Basri
  
• 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Muhaimin Iskandar, Letjen TNI (Purn) Luhut B Panjaitan
  
• 4. Menteri Sekretaris Negara: Maruarar Sirait
  
• 5. Sekretaris Kabinet: Andi Widjajanto
  
• 6. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo, Djarot Saiful Hidayat
  
• 7. Menteri Luar Negeri: Rizal Sukma, Yuri Oktavian Thamrin, Dian Triansyah Djani
  
• 8. Menteri Pertahanan: Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhie, Jend TNI Budiman
  
• 9. Menteri Perhubungan: Bambang Susantono, Danang Parikesit, Juliari Batubara
  
• 10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Anies Baswedan
  
• 11. Menteri BUMN : Dahlan Iskan
  
• 12. Menteri Perindustrian: Mahendra Siregar, Rachmat Gobel, Panggah Susanto, Euis Saedah
  
• 13. Menteri Sosial: Imam Nachrowi
  
• 14. Menteri Hukum dan HAM: Prof Dr Jimly Assidiqie, Prof Denny Indrayana, PhD
  
• 15. Menteri Perdagangan: Marie Pangestu, Erwin Aksa, Nus Nuzulia Ishak, Bachrul Chairi, Partogi Pangaribuan, Srie Agustina
  
• 16. Menteri Agama: KH Tholchah Hasan, KH Salahudin Wahid, Dr. Ali Maschan Moesa
  
• 17. Menteri Komunikasi dan Informasi: Prof. Dr. Bachtiar Aly, Sri Sajekti Sudjunadi, Ferry M. Baldan, Akbar Faisal
  
• 18. Menteri Pertanian: Bayu Krisnamurti, Bustanul Arifin, Soleh Solahudin
  
• 19. Menteri Pariwisata: AAGN Puspayoga, Rusdi Kirana
  
• 20. Menteri Kehutanan: M. Prakosa
  
• 21. Menteri Lingkungan Hidup: Chalid Muhammad
  
• 22. Menteri Keuangan: Sri Adiningsih, Faisal Basri, Iman Sugema
  
• 23. Menteri ESDM: Kurtubi, Effendi MS Simbolon, Darmawan Prasodjo
  
• 24. Menteri PPA: Iryanti Sukamdani, Musdah Mulia, Khofifah Indar Parawansa
  
• 25. Menteri Kesehatan: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama
  
• 26. Menteri Kelautan dan Perikanan: Erwin Aksa, Arif Satria
  
• 27. Menteri PAN: Teten Masduki, Prof. Dr. Eko Prasodjo
  
• 28. Menteri PDT: A. Teras Narang, Komaruddin Watubun
  
• 29. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Ribka Tjiptaning, Rieke Diah Pitaloka, M Jumhur Hidayat
  
• 29. Menteri Perumahan Rakyat: Marwan Djafar
  
• 30. Menteri Koperasi dan UKM: Khofifah Indar Parawansa
  
• 31. Menteri Pekerjaan Umum : Dr. Hermanto Dardak, Ir. Djoko Murjanto Msc, Ir. Budi Budi Yuwono
  
• 32. Menteri Pemuda dan Olahraga: Utut Adianto, Abdul Mu’ti
  
• 33. Meneg PPN/Kepala Bapenas: Iman Sugema, Poppy Ismalina
  
• 34. Menristek/Kepala BPPT: Prof. Dr. Akhmaloka
  
• 35. Kepala BKPM : Lin Che Wei, Erwin Aksa
  
• 36. Kepala UKP4: Kuntoro Mangku Subroto, Teten Masduki
  
• 37. Jaksa Agung: Todung Mulya Lubis Kepala BIN, Jend TNI (Purn) Facrul Rozy
  
• 38. Panglima TNI: Laksamana TNI Marsetio, Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Jendral TNI Gatot Nurmantyo
  
• 39. Kepala Polri: Jend Polisi Sutarman, Komjen Polisi Budi Gunawan.
  

http://indonesia-baru.liputan6.com/r...indo-barometer

---------------------------------------

Meskipun Jokowi dan PDIP berjanji akan mengangkat menteri-menterinya dari kalangan professional, tetapi keduanya harus di 'pressure' oleh publik agar mereka betul-betul akan memilih orang-orang yang professional di bidangnya, bukan para politisi yang hanya di dominasi dari parpol pendukungnya semata!

Dari 112 nama calon menteri yang dimunculkan diatas itu, sekitar 30-an nama (warna merah) adalah politisi. Itu artinya lebih dari 20% dari calon menteri yang berlatar-belakang politisi. Kalau juga dimasukkan calon menteri dari institusi 'vested interest" seperti dari CSIS atau JIL, maka akan semakin besar lagi porsi non-professional yang masuk dari sejumlah nama diatas. Jadi belum apa-apa, Jokowi kok tak konsekwen dengan angka "20%" saja unutk jatah politisi/kelompok 'vedted interest'?