CEO Kompas Gramedia Masuk Bursa Kabinet Jokowi
Jumat, 25 Juli 2014 11:06 WIB

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Puan Maharani masuk dalam bursa kabinet Jokowi yang ditayangkan di jejaring sosial Facebook (FB).

Nama Puan berada di posisi Menteri Pemberdayaan dan Perempuan dan bersanding dengan nama dua aktivis perempuan yakni Lies Marcoes Natsir, Direktur Rumah Kita Bersama (Rumah Kitab), serta Nani Zulminarni, Koordinator Nasional Perempuan Kepala Keluarga (Pekka).

Nama-nama lain yang masuk dalam bursa kabinet di FB tersebut adalah mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal Budiman dan Chief Executive Officer (CEO) Kompas Gramedia Agung Adi Prasetyo.

Nama Budiman berada di posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Jenderal TNI Moeldoko (Panglima TNI) serta mantan Gubernur DKI yang juga Ketua Umum PKPI Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso.

Presiden terpilih Joko Widodo membenarkan bahwa pihaknya meminta masukan dari masyarakat mengenai siapa yang pantas kabinetnya. Masyarakat dapat memberi masukan lewat FB.

"Minta masukan kan enggak apa-apa," ujar Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/7).

Jokowi tak bersedia menjelaskan nama anggota tim yang ikut menyusun kandidat menteri yang kini ditampilkan di Facebook tersebut. "Sudah enggak perlu tahu," katanya

Jokowi juga menegaskan bahwa nama-nama yang muncul di Facebook tidak mutlak masuk ke kabinetnya. "Itu untuk minta usulan, bukan yakin (pasti masuk kabinet-Red), tapi minta masukan," katanya.

Jokowi mengaku akan minta saran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menyusun kabinet. "Kami banyak konsultasi, pemerintahan Pak SBY itu seperti apa, di kementerian seperti apa, apa masalah yang dihadapi, dan yang akan datang seperti apa. Termasuk menyiapkan kriteria-kriteria kabinet seperti apa, kriteria orangnya seperti apa," ujarnya.

Jokowi menambahkan, ia dan SBY juga mendiskusikan soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Namun, Jokowi menepis spekulasi pembicaraan dengan SBY juga membahas penempatan kader Partai Demokrat di pemerintahan Jokowi-JK.

"Ini masalah pemerintahan bukan masalah politik. Bedakan," tegasnya.

Jokowi mengatakan bahwa konsultasi kepada SBY dilakukan agar peralihan pemerintahan berjalan mulus. "Ini baru siap-siapin, tapi fix-nya habis lebaran," kata Jokowi.

Dari nama-nama kandidat menteri yang ditampilkan di jejaring sosial tersebut, sedikitnya ada lima nama yang merupakan akademisi di almamater Jokowi yakni Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Di antaranya Dr Pratikno, Dr Satyawan Pudyatmoko, Dr Zainal Arifin Mochtar, dan Dr Sri Adiningsih.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, kabinet Jokowi-JK akan diisi dari berbagai latar belakang. Yang lebih penting, kata Tjahjo, orang tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang yang akan ditugaskan Jokowi.
http://pekanbaru.tribunnews.com/2014...kabinet-jokowi

Fadli Zon Persoalkan Kompas dan Tempo
Selasa, 24 Juni 2014 | 06:08 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon mengatakan bahwa majalah Tempo dan koran Kompas telah menjadi media partisan dalam kampanye pemilihan presiden 2014.

Ia menilai porsi pemberitaan di Kompas dan Tempo sudah tidak berimbang lagi antara calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Dari pemilihan kata hingga foto di kedua media itu, menurut dia, mengindikasikan keberpihakan. "Kompas dan Tempo sudah berpihak," katanya di maskas pemenangan Prabowo-Hatta, Rumah Polonia, di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 29, Jakarta Timur, pada Senin, 23 Juni 2014.

Fadli Zon juga menyindir majalah Tempo yang dalam sebuah editorialnya tak menguntungkan Prabowo. Yang dimaksudnya adalah edisi dengan sampul berjudul “Palagan Terakhir Prabowo”. "Majalah Tempo pernah dalam editorialnya menyarankan pembaca untuk tidak memilih Prabowo." (Baca: Prabowo-Hatta Diminta Tanggapi Obor Rakyat)

Pemimpin Redaksi Tempo.co Daru Priyambodo mengatakan Fadli Zon mestinya lebih cermat membaca berita Tempo. Berita Prabowo dan Jokowi mendapatkan porsi yang seimbang. "Kami pun diprotes pendukung Jokowi ketika memberitakan potensi kerugian APBD DKI, dituduh pro-Prabowo. Juga ketika memberitakan investigasi korupsi Transjakara," kata Daru.

Fadli menanggapi hasil survei Litbang Kompas soal kedua calon presiden dalam program ekonomi. Jokowi-Jusuf Kalla lebih unggul karena dianggap mampu merealisasikan program-program ekonominya dibandingkan dengan Prabowo-Hatta. Sebelumnya, Fadli mengkritik survei Kompas sebagai sigi bayaran yang kredibilitasnya patut dipertanyakan. Ia berharap pers bisa independen untuk menjaga proses demokrasi di Tanah Air.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...mpas-dan-Tempo

----------------------------

Kalau koran nasional sekelas KOMPAS saja ternyata tak netral pada Pilpres kali ini, apalagi yang koran ecekecek atau koran di daerah .... Yang belum kebagian itu adalah Gunawan Muhammad, sesepuh TEMPO. Mungkin saja dia bisa dikasih kursi menteri urusan parawisata atau menkoinfo