Medan – Didemo sekelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Koalisi LSM dan Wartawan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas penyimpangan penggunaan dana oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Gatot Pujo Nugroho malah “jalan-jalan” ke sejumlah tempat dengan dalih inspeksi mendadak.

Padahal aksi demo tersebut sudah berlangsung sejak kemarin (23/7). Persis di depan pintu masuk gedung kantor gubernur di Jl. Diponegoro, Medan. Siang tadi (Selasa, 24/7) massa kembali melanjutkan protesnya. Sambil membentangkan sejumlah poster mereka meneriakkan ketidakjujuran yang dituduhkan dilakukan Gatot pada periode waktu 2012-2013.

Akan tetapi sama sekali Gatot tidak menggubrisnya. Guna mengecek kesiapan menyambut perayaan Idul Fitri 1435H disebutkan dia mengunjungi terminal Amplas dan pusat perbelanjaan Medan Fair Plaza yang di dalamnya terdapat swalayan Carrefour. Dalam rombongannya turut serta sejumlah wartawan.

“Ayo kau kejar Gatot ke Carrefour, disana dia nanti pasti membagi-bagi apa saja kepada wartawan. Seperti pakaian dan sepatu, Gatot yang akan membayar,” kata salah seorang wartawan media online yang berkantor di Jakarta kepada salah seorang rekannya sesama pekerja di media online di warung nasi yang berlokasi di belakang kantor Gubsu di Jl. Kartini, Medan.

Menurut Koordinator Lapangan koalisi Sipa Munthe kepada ThePoliticaNews.Com, temuan BPK terhadap penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari APBD 2012 dan 2013 oleh Gubsu dan jajarannya sudah pernah dipaparkan di hadapan sidang paripurna DPRD Sumut.

Kata Sipa, diantaranya penyalahgunaan itu adalah penyaluran dana bagi hasil (2013) sebesar Rp 2,2 triliun yang sampai sekarang belum disalurkan. Hal itu melanggar UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penyalahgunaan lainnya, penetapan pendapatan dan belanda RS Haji Medan (2013) tidak melalui mekanisme APBD. Aset tetap Pemprovsu yang diklaim bernilai Rp 948,9 miliar kebenarannya diragukan karena tidak disokong keterangan akan kondisi sesungguhnya.

“Data detailnya ada di dalam temuan BPK yang sudah dijelaskan kepada anggota DPRD Sumut,” kata Sipa.

Beberapa kejanggalan lainnya disampaikan Sipa. Masih di tahun 2013, dana sebesar Rp 3,7 miliar untuk jasa pelayanan atas pendapatan dana Jamkesmas dan Askes Sosial di RSJ Provinsi Sumut penggunaannya mengandung ketidakwajaran. Biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 787,3 diragukan kebenarannya.

Lalu terdapat kekurangan volume pekerjaan di empat institusi Satuan Kerja Perangkat Dinas yang nilainya mencapai Rp 3,7 miliar. Belanja hibah dan bantuan sosial (2013) berjumlah 308,9 miliar, sebesar Rp 43,7 miliar diantaranya penggunaannya belum dipertanggungjawabkan.

Itulah sebabnya tahun lalu laporan keuangan Pemprovsu oleh BPK ditetapkan sebagai Wajar Dengan Pengecualian.

“Kami berharap Komisi Pemberantas Korupsi segera turun ke Sumatera Utara guna memeriksa dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran oleh Pemprovsu baik yang bersumber dari APBD maupun APBN,” kata Sipa.

Terhadap tuduhan penyalahgunaan yang dialamatkan ke Gatot, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sumut Jumsadi Damanik yang dihubungi melalui layanan pesan singkat (SMS) menyebutkan semua temuan BPK pasti akan ditindaklanjuti. Kerugian negara oleh penyelewengan keuangan negara oleh SKPD pasti akan dikembalikan.

“Pemprovsu sangat menghormati temuan BPK yang sangat profesional. Pemprovsu secara terus-menerus memperbaiki diri dengan target tahun 2015 Sumut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Jumsadi.

Sampai Gatot mau bertemu dengan massa koalisi, Sipa menyatakan besok (Jumat, 25/7) mereka masih akan melanjutkan aksi protesnya. Karena diangap tidak kompeten, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Agama Biro Sosial Sudarto Tarigan yang sempat menawarkan dialog ditolak.

http://thepoliticanews.com/2014/07/24/didemo-soal-temuan-bpk-di-sumut-gatot-pujo-nugroho-malah-jalan-jalan-ke-carrefour/

Tipikal SAPI PKS.