JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa bertekad membentuk Panitia Khusus Pemilihan Presiden Pilpres Jilid II guna merespon maraknya kecurangan pada pelaksanaan Pilpres yang tidak direspon Komisi Pemilihan Umum (KPU). Politisi Golkar ini mengaku, merasakan banyak keanehan dalam pelaksanaan pilpres 2014 ini.

Agun mengatakan, calon presiden Prabowo Subianto tidak akan menarik saksi-saksinya dari proses rekapitulasi suara kalau KPU menjalankan Undang Undang dengan baik. Agun juga mengatakan, seharusnya KPU bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi laporan kecurangan, dan keberatan yang disampaikan Tim Prabowo-Hatta.

“Jadi, kita akan bentuk Pansus Pilpres Jilid II secepatnya, karena memang banyak kejanggalan yang terjadi. Kita juga akan panggil KPU, waktunya sedang kita bicarakan dengan teman-teman Komisi II DPR,” kata Agun Gunandjar Sudarsa di Jakarta, Selasa (22/7).

Agun pun mempertanyakan kenapa KPU menolak rekomendasi Badan Pengawas Pemilu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya. KPU dinilai tidak merespon serius keberatan yang disampaikan Tim Prabowo.

“Kenapa KPU tidak merespon semua temuan pelanggaran pemilu dan kecurangan yang terjadi di daerah. Harusnya semua persoalan itu diselesaikan dulu oleh KPU, tidak perlu memaksakan rekapitulasi suaranya harus selesai 22 Juli 2014. Karena ini menyangkut kepentingan negara, KPU jangan seperti mengejar setoran,” ujarnya.

Menurut Agun, KPU semestinya bersifat lentur, dan tidak kaku dalam menyikapi laporan dan keberatan yang diajukan Tim Prabowo-Hatta. Apalagi, KPU hingga beralasan tak memiliki anggaran, dan waktu yang mepet bila dilakukan PSU.

Terkait sikap Prabowo yang menolak hasil Pilpres, dan menarik timnya dari KPU, Agun bisa memahami langkah tersebut. “Prabowo mundur karena punya alasan dan dia lakukan itu karena asas pemilu dilanggar KPU. Saya pikir dia hanya melempengkan yang bengkok,” pungkasnya. (dms)

indopos