Menurut Alamsyah, pihak segera mencocokkan data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU
). Tidak hanya itu, pihaknya juga bakal mendatangkan saksi dalam gugatan nanti.

"Kami sudah mempersiapkan adanya pelanggaran penyimpangan tidak sesuai prosedur pemilu di 52 ribu TPS se-Indonesia. Dari situ nanti buktinya cukup banyak dan kita menghadirkan saksi cukup banyak. Dari bukti itu nanti kita cocokkan penetapan rekap ditetapkanKPU
," kata Alamsyah di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (24/7).

Kendati demikian, kata Alamsyah, pihaknya masih menyayangkan sikap KPU
yang belum memberikan salinan hasil rekapitulasi pilpres. "Tapi sampai detik ini penetapan KPU
 belum dikirim. Bukti-bukti kita sudah cukup. Bukti kita cukup banyak bisa-bisa bukit kita ada sekitar 10 truk yang akan kita bawa ke MK
," terangnya.

Sebelumnya, anggota Tim Hukum Pembela Merah Putih, Firman Wijaya menyebut pihaknya memiliki nama-nama orang yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu.

"Pemalsuan data itu delik pidana. Dan kita juga dapat informasi yang akurat menyangkut orang-orang yang punya kapasitas melakukan kejahatan Pemilu," kata Firman.

Selain itu, menurut Firman pada Jumat (25/7) besok, pihaknya bakal gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK
). Rencananya, hal itu bakal dilakukan pada pukul 13.00 WIB. "Kami datang nanti ke MK
 setelah salat Jumat," ujarnya.*

http://m.merdeka.com/politik/kubu-pr...awa-ke-mk.html

sementara itu

Jakarta - Tim pemenangan Prabowo-Hatta DKI Jakarta, melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara ke polisi. Hal tersebut, terkait hilangnya barang bukti berupa dokumen-dokumen bukti kecurangan yang ditemukan saksi-saksi pemenangan Prabowo-Hatta beberapa waktu lalu.
"Kami hari ini melaporkan ke pihak kepolisian, atas hilangnya bukti-bukti dokumen yang menjadi bukti adanya kecurangan dalam pilpres 9 Juli lalu," ujar Muhamad Taufik, Ketua Pemenangan Prabowo-Hatta DKI Jakarta, saat konferensi pers di Jalan Talang, Jakarta Pusat, Kamis (24/7).
Taufik yang dalam kesempatan itu didampingi Ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin, mengatakan, dokumen berupa bukti adanya pemilih ilegal itu, sedianya akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bukti atas kecurangan. "Namun sekarang bukti itu hilang," katanya.
Lebih lanjut Taufik menyayangkan, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta yang mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI untuk mengkroscek dugaan pelanggaran di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ia menduga, telah terjadi persekongkolan terkait dengan sikap KPU DKI yang enggan mengkroscek sebanyak 5.802 TPS di pemilihan presiden dan wakil presiden ini, sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu DKI.
"Saya menduga ada persekongkolan jahat. Enggak boleh ada pemilih dari daerah lain tanpa A5, ini kan malah dibiarkan," tuturnya.
Berbagai alasan yang disebutkan oleh KPU DKI menyangkut diabaikannya rekomendasi Bawaslu, kata dia, hanya akal-akalan saja. Mengingat dugaan pelanggaran itu direkomendasikan sendiri oleh Bawaslu dan ini menjadi pertanyaan kenapa KPU DKI tidak mau melaksanakannya.
"Jadi rekomendasinya sudah jelas jadi hal prinsip dikalahkan hal teknis. Itu karena dilakukan secara persekongkolan. Kita enggak ingin demokrasi ini dirampok," tegasnya.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menegaskan, upayanya untuk menuntaskan dugaan pelanggaran pemilu ini bukan hanya sekadar menang atau kalah, melainkan semata-mata ingin menciptakan pemilu yang transparan, jujur, dan adil.
"Karena itu kami ke DKPP melaporkan hal itu. Kan ini (KPU) mereka melanggar aturannya sendiri," tuturnya.
http://m.beritasatu.com/nasional/198...ke-polisi.html

bukti sepuluh truk hilang? akal sehat kemana

[img][/img]