Kamis, 24/07/2014 16:30 WIB
Indra Piliang: Golkar dan PKS Tak Usah Diajak Gabung Koalisi Jokowi-JK
Erwin Dariyanto - detikNews



Jakarta - Politisi muda Partai Golongan Karya Indra J Piliang meminta pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap mempertahankan koalisi ramping. Meski Jusuf Kalla yang mantan Ketua Umum Golkar bakal menjadi wakil presiden, dia menyarankan agar partai berlambang pohon beringin itu menjadi oposisi.

Indra juga meminta Partai Keadilan Sosial tak dilibatkan dalam koalisi Jokowi-JK. "Biarkan Partai Golkar jadi oposisi, jangan biarkan trust publik ke Jokowi-JK turun gegara batalkan koalisi ramping," kata Indra Piliang melalui akun Twitternya @IndraJPiliang yang dikutip detikcom, Kamis (24/7/2014) .

Menurut Indra, meskipun nanti Golkar bergabung di koalisi Jokowi-JK tidak ada jaminan mereka tak berniat menjatuhkan pemerintahan. Apalagi jika kabinet Jokowi-JK melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jokowi-JK tak perlu khawatir dengan kekuatan koalisi permanan Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya saat ini DPR menurut Indra adalah makhluk yang paling 'penakut'. Legislator itu tidak akan berani bertingkah macam-macam, jika pemerintahan berjalan dengan benar.

"Takut sama DPR? DPR itu makhluk politik paling "penakut", karena mereka ingin maju lagi 2019. Untuk apa takut? Kalau DPR gak benar, didemo!," papar Indra.

Namun sebaliknya kalau pemerintah salah, politisi di DPR akan menjadi pahlawan rakyat. DPR bisa menggunakan haknya untuk menggugat agar presiden diturunkan dari jabatannya.

Saat ini menurut dia ada 3 sentra kekuatan, yakni: DPR, Presiden dan Rakyat (Opini Publik). Opini publik bisa terbentuk oleh aktivitas di media sosial, dan pers.

"Baik DPR atau Presiden (Pemerintah), sama-sama berpegang kepada Opini Publik (Rakyat). Jadi, ngapain Golkar diajak-ajak. Lepas aja. Apalagi PKS," kata Indra.


http://news.detik.com/pemilu2014/rea...owi-jk?9911012


Ajak Demokrat aja... banyak Wajah Baru tuh di DPR nya...

Sekalian liat Penderitaan Dagu Monyong menyelamatkan Bisnisnya tanpa "bantuan" Pemerintah...