Mantan Ketua Tim Sukses Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD mengungkapkan, sikap Prabowo menarik diri saat proses rekapitulasi suara nasional merupakan usulan dari tim Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

"Itu (sikap menarik diri dari proses Pilpres) diusulkan oleh timnya Pak Akbar Tandjung pada saat kami rapat. Memang ada beberapa usulan, tapi usulan yang itu yang disepakati bersama," kata Mahfud, Rabu (23/7/14).

Menurut Mahfud, ada tiga usulan yang muncul saat rapat. Pertama, menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menerima dengan lapang dada. Kedua, menyatakan sikap penolakan setelah ada pengumuman resmi dari KPU. "Kita juga punya bukti-buktinya kan kalau memang banyak pelanggaran," ungkap Mahfud.

Nah, pernyataan sikap Prabowo kemarin merupakan opsi ketiga yang sudah disepakati bersama. "Kita semua yang ada di situ menerima usulan. Rapat berjalan demokratis dan tidak ada masalah," urai Mahfud

Politikus senior Partai Golkar Zaenal Bintang percaya dengan ucapan Mahfud MD kalau yang meminta Prabowo Subianto menarik diri dalam proses perhitungan rekapitulasi Pilpres adalah tim Akbar Tanjung. Menurut dia, sosok Akbar bisa bersikap itu karena memiliki agenda terselubung.

"Saya percaya karena Akbar ini mempunyai agenda terselubung. Jadi, dia punya agenda sendiri. Dia lebih menempuh jalan frontal konstruktif yang tabrakan itu,"kata Zaenal di kediaman Agung Laksono, di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (23/7/2014).

Dia menjelaskan kalau memang terjadi usulan pendapat itu maka hal tersebut adalah kesalahan Prabowo yang menggandeng Akbar Tanjung masuk di timsesnya. Seharusnya, sebagai capres, Prabowo bisa memilih sosok timses yang mendukung keputusan secara positif.

"Kalau saya ditanya. Ya saya jawab kenapa Prabowo mau dengan Akbar? Itu salah Prabowo," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD menyebut kalau pengunduran diri Prabowo dari rekapitulasi Pilpres diusulkan oleh tim dari Akbar Tanjung. Saat itu, ada tiga usulan yang muncul. Pertama, menunggu putusan KPU dan menerima dengan lapang dada. Kedua, tetap menunggu KPU mengumumkan tapi setelah itu baru menyatakan sikap protes. Adapun yang ketiga adalah usulan dari tim Akbar Tanjung.

"Kita semua yang ada di situ menerima usulan itu. Rapat berjalan demokratis dan tidak ada masalah," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu saat dihubungi, Rabu (23/7/2014).