Melihat masih maraknya fitnah dan black campaign dari kubu Prabowo, maka mari saya akan aktif lagi menghajar black campaign dari panasbung Prabowo yang sepertinya tidak berhenti juga, terus secara fanatik membela junjungan mereka yang sudah dikalahkan

OK, ini diambil dari facebook Nanik S. Deyang, panasbung kelas kakap. Bukan dari Nanik S. Deyang nya, tapi dari posting salah satu pendukung Prabowo, namanya Ekky.



Boleh



Saya memilih untuk tidak membahas berapa % suara, karena toh tidak relevan, karena yang ada dalam kontrol KPU ialah DPT, bukan orang yang mau golput atau yang mau memilih. Persentase partisipasi pemilih itu variable diluar kontrol KPU, sehingga tidak bisa diberi tanggung jawab ke KPU. Jadi variabel yang saya ambil ialah jumlah DPT.

Kita juga melihat Ekky melakukan asumsi ini dan itu, tanpa melakukan kalkulasi secara kuantitatif, padahal data itu harus bersifat kuantitatif, dan kalaupun tidak kuantitatif harus mampu dibuat secara kuantitatif.Karena itu menurut saya pendekatan Ekky tidak dapat diterima secara statistika. Pendekatan saya ialah melakukan penelitian terhadap semua provinsi di Indonesia, lalu melihat trend secara nasional.

Di satu sisi, pendekatan saya maupun Ekky tidak dapat dibenarkan, karena Ekky dan saya tidak punya data mentahnya. Pendekatan Ekky tetapi dapat memberikan "bukti" bahwa ada kecurangan nasional, sementara pendekatan saya lebih untuk mencari bukti apakah ada kecurangan di provinsi tertentu yang memenangkan Jokowi, dan apakah "kecurangan" yang dimaksud oleh Ekky terjadi secara nasional atau hanya terjadi pada kantong-kantong Jokowi.

Dari contoh Ekky dibawah yang memilih mengambil Aceh (kantong Prabowo) dan menyatakan wajar tanpa syarat, dan mempertanyakan DKI dan Jateng (kantong Jokowi) semakin memperkuat argumen saya untuk meneliti kecurangan tiap provinsi, bukan kecurangan skala nasional.

Ekky memiliki hipotesa : Variabel persentase DPT di setiap provinsi bersifat konstan, yaitu pada kisaran 75%.




Dilakukan pengujian 5 provinsi, yang sangat tidak memenuhi kaidah keilmuan.

Saya sudah sarikan 33 provinsi dalam bentuk tabel :



Ah. Data.

Saya juga menghitung average nasional, dan average DPT terhadap data BPS adalah 78%. Tidak jauh berbeda dari asumsi Ekky sebanyak 75%.

Kita bisa lihat sendiri. Pada DKI Jakarta terlihat malah persentase nya dibawah persentase nasional, yaitu 4% dibawah nasional.Jadi di Jakarta tidak mungkin/kecil kemungkinan ada penambahan suara yang curang. Bahkan di NTT, provinsi pendukung Jokowi, mencapai 13% dibawah average nasional.

Provinsi-provinsi yang katanya curang, seperti Jatim dan Jateng, hanya 4% diatas average nasional, masih wajar. Tidak jauh berbeda dengan Aceh (yang katanya wajar menurut Ekky) yang selisihnya 3%. Kalaupun ada penggelembungan suara, paling mungkin terjadi di Sulawesi Utara, itupun masih kecil, karena hanya beda 5% dari average nasional.

Kesimpulan : Tidak ada kecurangan/penggelembungan suara yang dilakukan di level provinsi.

Sebaiknya pendukung Prabowo legowo, dan kepada Nanik S. Deyang, panasbung kelas kakap yang sangat lebay, segera bertobatlah.