Presiden Baru Harus Komandoi Langsung Konversi BBM ke Gas
Kamis, 03/07/2014 13:35 WIB

Jakarta -Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu pos yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp 246,5 triliun untuk subsidi BBM. Naik dibandingkan rencana sebelumnya yaitu Rp 210,7 triliun.

Menurut Juniman, Kepala Ekonom BII, dibutuhkan kebijakan radikal untuk mengatasi terus membengkaknya subsidi BBM. Dia mengusulkan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi secara berkala, seperti yang sudah dilakukan pemerintah untuk tarif listrik.

Dia mencontohkan kenaikan harga Rp 500 per liter setiap 2 bulan. Dengan demikian, dalam waktu kurang dari 2 tahun harga BBM bersubsidi sudah sama dengan harga pasar. Masyarakat pun bisa melakukan persiapan, karena jadwal kenaikan harga sudah pasti.

Kenaikan harga BBM bersubsidi secara berkala hanya satu tahapan. Kebijakan selanjutnya adalah konversi dari BBM ke sumber energi alternatif, seperti bahan bakar gas (BBG).

Konversi ini harus menjadi program nasional yang digarap dengan serius. "Seperti ketika pemerintah menggalakkan konversi dari kerosin (minyak tanah) ke elpiji," ujar Juniman kala dihubungi detikFinance, Kamis (3/7/2014).

Pemerintah, lanjut Juniman, perlu terlebih dulu menyediakan converter kit secara gratis, terutama kepada angkutan publik. Kemudian, harus ada kebijakan mobil produksi baru dilengkapi converter kit.

"Ini memang harus strict (tegas). Oleh karena itu, perlu dikomandoi langsung oleh presiden atau wakil presiden baru," kata Juniman.

Peran presiden atau wakil presiden baru, tambah Juniman, dibutuhkan untuk mengkoordinasikan lintas kementerian yang terlibat. "Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan sebagainya harus bisa terkoordinasi. Supaya ujung-ujungnya tidak saling menyalahkan juga. Seperti dulu Pak JK (Jusuf Kalla) yang meng-handle langsung konversi kerosin ke elpiji," paparnya.
http://finance.detik.com/read/2014/0...rsi-bbm-ke-gas


Ditanya soal konversi BBM ke gas, Jokowi tunjuk JK menjawab
Jusuf Kalla di Sidoarjo. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Pasangan capres cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menjelaskan konsep ekonomi di hadapan pengurus Kamar Dagang Industri (KADIN), dalam dialog bertema Membangun Perekonomian yang Mandiri, Adil dan Berkelanjutan. Saat ditanya seputar konversi BBM ke gas, Jokowi mempersilakan JK untuk menjawabnya.

"Karena (konversi) minyak tanah ke elpiji dulu Pak JK," kata Jokowi saat menjawab pertanyaan dari Chief Economist bakrie Global Ventura Kahlil Rauter, Jakarta, Jumat (20/6).

Suasa dialog yang awalnya serius, seketika cair ketika Jokowi melimpahkan jawaban pertanyaan soal konversi tersebut.

Menurut JK, Indonesia sudah pengalaman perihal konversi. Dia pun membanggakan keberhasilan konversi minyak ke elpiji pada periode pemerintahannya dahulu.

"Kita sudah pengalaman, konversi bukan hal baru. Kita mengubah gaya hidup 50 juta kepala rumah tangga dari dalam waktu tiga tahun, tidak ada negara-negara seperti itu. Selama kita yakin, bisa mem-push," terang JK.

Menurutnya, konversi harus gratis. Menjawab pertanyaan konversi tersebut, JK menyebut yang dibutuhkan sekarang adalah waktu dan infrastruktur.

"Konversi harus gratis, CNG dan LNG, jadi yang paling penting kapan, siapa bertanggung jawab, laksanakan dalam tiga tahun akan mudah dikonversi dengan pengalaman yang ada," ungkap JK.
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis...or-433136.html


Jokowi Menang, Sepeda Motor Gunakan BBG
Jum'at, 27 Juni 2014 , 17:03:00 WIB

Tim ekonomi pasangan calon presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan bergerak cepat jika kandidatnya menang dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Pembenahan struktur ekonomi yang akan dilakukan terutama mengurangi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga ekonom Megawati Institute, Iman Sugema menyatakan akan melanjutkan program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) yang pernah dilakukan pada saat JK menjabat sebagai Wakil Presiden periode 2004-2009. Saat itu, minyak tanah sebagai komponen bahan bakar utama rumah tangga diganti dengan LPG. Kondisi itu dinilai lebih sulit dibandingkan konversi BBM ke BBG terhadap sepeda motor.

“JK punya pengalaman yang relatif berhasil dari minyak tanah ke LPG. Sebetulnya itu lebih rumit karena mengubah kebiasaan orang, teknologinya harus diganti dari tungku menjadi kompor. Dulu banyak yang tidak percaya, maka selanjutnya kami akan melakukan konversi pada motor,” kata Iman di Jakarta, Jumat (27/).

Menurutnya, pengguna BBM terbesar berasal dari sektor transportasi. Dengan besarnya jumlah pengendara motor di Indonesia maka konversi BBM ke BBG bisa mengurangi 40 persen subsidi BBM. Apalagi, pengendara sepeda motor lebih sensitif terhadap harga. Dengan harga BBG yang lebih murah maka pengendara motor cenderung lebih gampang beralih dari BBM ke BBG. Ini juga sesuai dengan amanat UU yang memprioritaskan pemberian subsidi kepada masyarakat kecil. “Kalau motor itu konsumennya lebih sensitif harga. Gas harganya sepertiga bensin,” kata dia.

Sementara itu, untuk mewajibkan menggunakan BBG terhadap pengemudi mobil belum akan menjadi prioritas. Pengendara mobil lebih mengutamakan kenyamanan. Kebocoran gas pada mobil berdampak pada kenyamanan sehingga pabrikan kendaraan roda empat harus terlebih dahulu merancang mobil dengan spesifikasi lebih aman dan ramah terhadap penggunaan BBG. “Tapi tetap akan ada keluhan. Jadi aspek keamanan dan kenyamanan lebih memungkinkan pada motor tanpa ganti motornya,” katanya.

Konversi BBM ke BBG ini nantinya tidak akan memaksa masyarakat. Namun, dengan disparitas harga yang cukup besar mau tidak mau konsumen motor atau mobil akan beralih dari BBM ke BBG. “Pilihannya begini, kalau Pertamax Rp10.000 (per liter), premium 6.500. Gas 3.300. Anda mau pilih yang mana? Jadi bukan subsidi (BBM) hilang karena gas tidak disubsidi,” katanya.

Selanjutnya, akan dibuat aturan pengenaan pajak yang berbeda bagi motor berbahan bakar minyak (single fuel) dengan motor berbahan bakar minyak dan gas (dual fuel). Motor berbahan bakar bensin akan dikenakan pajak dua kali lipat dari motor dual fuel. Aturan ini memicu pengendara membeli motor dua fuel. Aturan ini juga lebih tepat diberlakukan pada motor ketimbang mobil. “Life cycle motor lebih singkat, 3-5 tahun orang ingin beli motor baru. Jadi lebih memungkinkan konversi di motor daripada mobil pribadi,” kata Iman.

Konsep dual fuel ini akan diberlakukan sampai infrastruktur gas siap. Konsep dual fuel ini berkaca pada pengalaman penggunaan BBG pada transportasi umum bus dan bajaj di Jakarta di mana saat ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas masih minim.
http://m.jurnas.com/news/140125/Joko...onomi/Ekonomi/

---------------------------------

Bisa menimbulkan kemurkaan Megawati, sebab 'core ' bisnis keluarga Taufiek Kiemas almarhum, adalah SPBU. Lhaa tentunya SPBU premium akan bangkrut kalau SPBUnya hanya jualan gas