REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ranah dunia maya dihebohkan dengan munculnya petisi 'Tolak PKS di Pemerintahan' yang muncul di laman Change.org. Petisi itu digagas Agus Sutondo dari Depok yang menolak PKS masuk gerbong pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Munculnya tuntutan itu sebagai ekses rencana Jokowi yang akan bersilaturahim ke partai politik yang berseberangan dengannya di Pilpres 9 Juli lalu. Menurut dia, kunjungan itu sangatlah baik dan menunjukan sikap kenegarawan.

"Akan tetapi, untuk PKS harga mati terlarang untuk untuk dikunjungi! Terlepas dari apapun pertimbangan Pak Jokowi, tetap saja mereka patut dicurigai sebagai musuh dalam selimut. Lebih baik biarkan mereka oposisi sendirian dan dikucilkan di Parlemen," demikian argumen sang pembuat petisi.

Menurut Agus, sangat tidak penting dan tidak ada manfaat apapun bersilaturahim dengan PKS. "Karena mereka memiliki agenda terselubung dan tersembunyi di NKRI. Jangan pernah beri kesempatan serta peluang apapun untuk PKS! Karena di momentum tertentu terbiasa sering menggigit dan menyebarkan virus berbahaya."

Dia melanjutkan, masih sangat hangat dan akan teringat selamanya, bagaimana PKS menyerang secara membabi buta di saat musim kampanye pilpres. Mereka, kata Agus, menyebarkan isu SARA yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini!

"Semoga Pak Jokowi bisa mengerti dan memahami perasaan para pendukungnya, karena akan banyak yang merasa tidak setuju jika Pak Jokowi membuka pintu untuk PKS. Lantaran sudah sangat nyata dan fakta PKS selalu berusaha menusuk dari depan dan di belakang yang mengancam persatuan Indonesia!"

Dia melanjutkan, petisi ini bertujuan untuk melawan lupa, atas apa yang telah dilakukan PKS yang sangat jauh dari nilai menghargai dan menghormati perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dijadikan salah satu pertimbangan agar Pak Jokowi tegas, memaafkan boleh tapi tidak untuk melupakan

"PKS jangan pernah diajak kompromi ataupun diajak bergabung, jangan pernah buka peluang apapun dan jangan beri kesempatan walau secuil pun di dalam pemerintahan yang baru."

sumber : rebuplika