Beredar kabar dari kubu Prabowo-Hatta situs resmi KPU yang menampilkan rekapitulasi suara sempat di-hack. Para pelaku, merujuk pada kabar itu, adalah puluhan WN Tiongkok dan Taiwan yang dicokok Bareskrim di dua tempat, Semarang dan Batam. Polri tegas membantah isu tersebut.

"Itu tidak benar. Mereka murni pelaku kejahatan penipuan yang korbannya di negara mereka melalui telepon (telepon fraud), yaitu berpura-pura sebagai penegak hukum dan memeras korbannya," kata Kadiv Humas Polri Ronny F Sompie saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (23/7/2014).

Mereka yang ditangkap terdiri dari 35 WN Tiongkok (26 laki-laki dan 9 perempuan), serta 21 WN Taiwan (20 laki-laki dan 1 perempuan). Adapun polisi menyelidiki keberadaan dan aktifitas mereka setelah adanya permintaan tertulis dari kepolisian China.

"Kepolisian China mengirimkan permohonan bantuan tertulis melalui interpol untuk menyelidiki mereka," kata Ronny.

Modus kejahatan adalah dengan mengaku sebagai penegak hukum, jaksa dan polisi, kepada para korbannya. Mereka yang menjadi sasaran adalah para pejabat yang terlilit kasus korupsi atau pengusaha yang bandel dalam urusan pajak.

Korban diiming-imingi proses hukum yang mebelitnya tidak berlanjut asalkan menyetor sejumlah uang melalui perantara. Dalam komunikasi antara pelaku dan korban via telepon, pelaku membuat suasana seolah-olah itu adalah di kantor polisi atau jaksa.

Misal saja ada suara seolah orang mengetik, sirine, dan lain sebagainya. Para pelaku juga mengacak sinyal untuk mengecoh kepolisian mengenai titik keberadaan mereka.

Kasus ini bukan kali pertama. Sebelumnya juga pernah ditangkap 90-an WN Taiwan dan China karena kejahatan serupa di kawasan perumahan elit di Jakarta Barat. Guna menghindari penangkapan aparat imigrasi, kelompok ini membatasi operasi kerja di Indonesia selama dua bulan. Mereka akan berganti dengan kelompoknya yang ada di Thailand, kamboja, dan beberapa negara Asia Tenggara.