Ini Sikap PKS Setelah Dengar Pidato Prabowo
Tuesday, 22 July 2014, 17:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menegaskan partainya tetap sejalan dengan Koalisi Merah Putih. Setelah mendengar pidato capres Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menarik diri dari proses Pilpres 2014. "Ya, betul, (PKS tetap sejalan dengan Prabowo dan Koalisi Merah Putih)," kata Anis di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7).

Anis mengatakan keputusan Prabowo menarik diri dari proses pilpres, merupakan keputusan bersama dengan koalisi Merah Putih, karena fakta-fakta kecurangan dinilai terjadi dengan masif dan ada pemihakan dari penyelenggara pemilu dalam proses pilpres. "Banyak rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan. Jadi yang terjadi pada dasarnya adalah ketidakpercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan karena itu kita menarik diri," kata Anis.

Anis menyebut bahwa keputusan menarik diri dari proses pilpres merupakan langkah politik yang ditempuh Prabowo bersama koalisi merah putih. "Sekarang permasalahannya kita memilih jalan politik karena kita menganggap bahwa ini masalahnya bukan masalah hukum saja tapi ini kepercayaan. Kami tidak percaya kepada kejujuran dan keadilan para penyelenggara," ujar dia.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan dirinya bersama Hatta Rajasa menarik diri dari proses Pilpres 2014, karena pertimbangan ditemukannya tindak pidana kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara dan pihak asing dengan tujuan tertentu. "Kami sebagai pengemban mandat suara rakyat, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung," kata Prabowo dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Selasa siang.
http://www.republika.co.id/berita/pe...pidato-prabowo

Beda sikap dengan Fahri, PKS pertimbangkan koalisi dengan PDIP
Senin, 24 Maret 2014 15:25

Merdeka.com - Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyatakan bahwa partainya lebih baik oposisi ketimbang mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden di 2014. Namun pernyataan Fahri itu ternyata berbeda dengan pilihan sikap PKS, yang ternyata membuka peluang berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Jokowi. Anggota Dewan Syuro PKS Jazuli Juwaini tak mau berkomentar soal pernyataan Fahri. Dia meminta pernyataan itu ditanyakan langsung ke anggota Komisi III DPR itu.

Soal komunikasi politik, kata dia, pihaknya sudah membangun dari jauh hari, termasuk dengan PDIP. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika PKS berkoalisi dengan PDIP dan mendukung Jokowi jadi presiden. "Kalau komunikasi kita bangun dengan siapa saja. Bukan hanya parpol, bahkan ormas. Bisa saja dengan siapapun (koalisi) yang tujuannya sama. Misi-nya sama yang ingin menyejahterakan rakyat," kata Jazuli dalam pesan singkat, Senin (24/3).

Kendati demikian, dia menegaskan sebelum ada hasil pemilu legislatif, pihaknya belum bisa menentukan berkoalisi dengan partai mana. Hal itu, akan dilakukan setelah pihaknya mendapatkan jumlah kursi di parlemen setelah 9 April nanti. "Tapi sebelum pileg PKS belum akan mendalami koalisi dengan siapa saja. PKS masih konsentrasi untuk pemenangan pileg di 9 April. Setelah jelas perolehan kursi DPR baru akan fokus bicara koalisi," ujarnya.

Dia menilai, komentar Fahri masih sebatas wacana. Begitu juga soal koalisi yang masih wacana sebelum ada hasil pemilu legislatif. "Sekarang ini baru bicara wacana. Dan kemungkinan-kemungkinan saja," pungkasnya. Sebelumnya, Wasekjen PKS Fahri Hamzah menegaskan, partainya akan menjadi oposisi jika Jokowi menang dalam Pilpres 2014 mendatang. Sebab, Jokowi dinilai tak mampu memimpin bangsa dan tidak punya konsep penyelamatan Indonesia yang jelas. "Kami memiliki konsep dan basis penyelamatan Indonesia di masa transisi, sementara Jokowi tidak. Sehingga kami khawatir penyelamatan bangsa ini malah makin berlarut-larut kalau Jokowi jadi presiden. Kami sudah siapkan model kepemimpinan yang sanggup menjadi penyelamat bangsa. Kalau Jokowi jadi presiden, itu tidak akan terjadi dan kami lebih baik berada di luar kekuasaan dan menjadi oposisi," ujar Fahri saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/3).

Fahri mengatakan, dirinya belajar banyak ketika membangun koalisi dengan pemerintahan SBY. Saat itu, kata dia, SBY juga punya popularitas tinggi seperti Jokowi namun tidak punya konsep pembangunan jelas. "Pada dasarnya SBY ketika naik jadi presiden sama dengan Jokowi. Dianggap mampu padahal tidak ada bukti akan kemampuannya. Keduanya memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi karena kesantunan yang tidak bisa dijadikan alat ukur untuk menjadi pemimpin. Kesantunan tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah," tambahnya.

Kendati begitu, dia menilai lebih baik SBY ketimbang Jokowi. Jika dilihat ke belakangan Jokowi tak mampu memimpin Jakarta dan Solo dengan baik. "Jadi di Indonesia dan di Jakarta, kedua pemimpin tidak membuktikan bahwa mereka menyelesaikan masalah. Namun demikian masih jauh lebih baik SBY dibandingkan Jokowi," ujarnya.
http://www.merdeka.com/politik/beda-...ngan-pdip.html

Tifatul sebut dua kali PKS menangkan Jokowi di Solo
Senin, 21 Juli 2014 14:38



Merdeka.com - Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengaku tak pernah menyerang sosok Jokowi seperti koleganya yang lain. Dia dari dulu berkawan akrab dengan Jokowi. "Saya kasih tahu ya. Pak Jokowi menang di Solo itu PDIP PKS murni loh, kami yang kampanye waktu itu. Dua kali menang. Jadi, mau saya liatin fotonya, waktu beliau wali kota. Waktu saya jadi menteri beliau masih wali kota. Patang tengkleng di rumah, biasa. Kita bukan orang lain, coba baca twit saya, ada gak yang nyerang beliau atau menyerang, tidak ada," kata Tifatul di Jakarta, Senin (21/7).

Meski demikian, dia membantah telah didekati kubu Jokowi - JK untuk berbalik mendukung pasangan tersebut. "Enggak, kalau dari kubu Jokowi itu. Ya sama lah sama saya, sama pemimpin, siapapun yang menang harus dihargai, kita lihat," pungkasnya.

Tifatul mengaku partai pengusung Prabowo - Hatta berniat membentuk koalisi permanen. Namun dia menilai soal permanen ini harus diatur secara jelas, kalau tidak pasti bubar. "Koalisi yang tetep, kan kesepakatannya ada koalisi bersama tuh permanen, tapi saya katakan ini harus ditindaklanjuti dengan hitam di atas putih, pakai meterai dan mesti dijalin komunikasi yang bagus. Janji kami tahun 2004 ya kaya begini juga," ujar Tifatul.

Tanpa adanya hitam di atas putih, Tif meyakini koalisi merah putih yang terbentuk saat ini masih layaknya orang pacaran. Sehingga masih sama-sama mesra dan saling memuji antara satu dengan yang lainnya. "Makanya saya bilang kaya orang pacaran, kalau baru-baru tuh mesra-mesra lah. Nanti kalau udah jalan baru ketahuan. Kau tidur kok ngorok sih," tandasnya.
http://www.merdeka.com/politik/tifat...i-di-solo.html

Tifatul Sembiring: Sebentar Lagi Jokowi Mungkin Jadi Presiden
Minggu, 15 September 2013 08:48 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Komunikasi & Informatika RI (Menkominfo RI), Tifatul Sembiring, yang berceramah di depan sekitar 50 orang siswa Indonesia di Tokyo selain memberikan wejangan mengenai ICT (Information and Communication Technology) di Indonesia, juga menyinggung sedikit mengenai Jokowi sang Gubernur DKI Jakarta itu.

Kunjungan Menkominfo dalam rangka undangan dua menteri Jepang membicarakan ICT menyambut peringatan 40 tahun Jepang-Asean yang puncaknya Desember mendatang.

Visi 2045 Indonesia ingin maju dan modern karena 2045 momentum 100 tahun Indonesia merdeka. Saat itu Indonesia peroleh posisi 8 besar dunia. Tahun 2011 sudah 16 besar dunia sehingga bisa jadi anggota G20, "Tergantung mental kita, kalau egois kita bisa pecah belah," paparnya.

Jangan bandingkan Indonesia dengan Singapura, "Singapura dari ujung ke ujung naik sepeda gak sampai 9 jam, Indonesia dari ujung ke ujung naik Boeing makan waktu 9 jam. Mantan PM Malaysia juga mengatakan Singapura seperti kodok besar di kolam kecil," papar Menteri.

Menanggapi kritikan internet yang lambat, "Orang Indonesia less appreciation, kurang menghargai, kalau ada kesalahan sedikit dibesar-besarkan. Tapi kita juga orang yang bersyukur. This is Indonesia, mau di apain. Tapi kini perubahan luar biasa. Naik ribuan persen produksi sepeda saat ini, semua naik sepeda, industri ini jalan baik. Healthy food, semua ramai. Pemerintah cuma bisa bangun 1000 titik wifi."

WiMax juga dianggap Menteri kurang dikembangkan dengan baik oleh providernya di Indonesia, "Karena itu saya tekankan kalau sampai akhir tahun ini tak dikembangkan baik akan diluncurkan LTE (Long Term Evolution) untuk wireless."

Menurut Roadmap yang diungkapkan Menteri, tahun 2018 Indonesia dijital tetapi sudah dimulai tahun 2015, sedangkan Thailand 2020.

Menteri juga mengungkapkan keinginan besar orang Indonesia membuat mobil, "Dulu kan Jokowi ingin membawa Mobil Esemka dari SMK N2 Solo, membawa dari Solo ke Jakarta diuji emisi tak lolos. Tapi Jokowinya lolos jadi gubernur. Bahkan sebentar lagi Jokowi mungkin menjadi presiden."

Rekan-rekan wartawan, tambahnya, sering mengipasi, katanya untuk memberi semangat, "Lha Honda Suzuki sudah 200 tahun dibuat, sedangkan anak-anak yang baru membuat mobil, apakah mereka yang sudah ratusan tahun bisa dikalahi. Yang sederhana sajalah, kita lihat ada seorang anak Indonesia membuat software pendidikan yang ternyata telah dipakai kementerian pendidikan Belanda, padahal kementerian pendidikan Indonesia saja tak menggunakan software tersebut. Sangat inspiring anak Indonesia tersebut."

Akhirnya Menteri menekankan, "Butuh perjuangan persatuan kebersamaan dalam kemerdekaan ini yang diwariskan kepada kita semua dan kita harus jaga sampai ke tingkat kompetisi dengan bangsa lain dan tak ada bangsa maju tanpa perjuangan yang keras, seperti petarung, dipukul lalu jatuh dan bangun kembali."
http://www.tribunnews.com/iptek/2013...-jadi-presiden


source: http://www.itoday.co.id/politik/iwan...merika-serikat

--------------------------

Orang-orang PKS tak semuanya kenceng-kenceg kayak Anis Matta dan Fahri Hamzah, tetapi ada yang lunak, sopan dan halus seperti Tifi (Menkoinfo SBY) atau Hidayat Nur Wachid (mantan Ketua MPR). Jokowi bisa saja memilih salah satunya unruk representasi kabinet yang menveriminkan plularisme, memasukkan unsur figur 'islam modern' di kabinetnya kelak. Why not?