Bawaslu DKI Tak Pernah Rekomendasikan Coblosan Ulang di 5.802 TPS
TS
SikiLTugeL
Bawaslu DKI Tak Pernah Rekomendasikan Coblosan Ulang di 5.802 TPS
Gan, mohon disebarkan, ternyata pernyataan kubu Prabowo tidak sesuai dengan pernyataan Bawaslu.
Spoiler for Isi Berita:
Selasa, 22/07/2014 19:58 WIB
Bawaslu DKI Tak Pernah Rekomendasikan Coblosan Ulang di 5.802 TPS
Ahmad Toriq - detikNews
Semarak Pilpres 2014
Jakarta - Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan KPU DKI tak menjalankan rekomendasi Bawaslu DKI untuk pemungutan suara ulang (PSU) di 5.802 TPS di Jakarta. Padahal, Bawaslu tak pernah merekomendasikan PSU di 5.802 TPS.
Berdasarkan dokumen rekomendasi Bawaslu DKI yang diterima detikcom, Selasa (22/7/2014), tak ada rekomendasi untuk melakukan PSU di 5.802 TPS di DKI. Bawaslu DKI hanya merekomendasikan kroscek dokumen di 5.802 TPS di DKI.
Dalam surat tertanggal 17 Juli 2014 bernomor 276/BawasluProv-DKIJakarta/VIII/2014, ada 5 rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu DKI ke KPU DKI. Rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu setelah menerima dan menindaklanjuti laporan Tim Prabowo-Hatta terhadap 5.841 TPS.
Atas laporan itu, Bawaslu DKI menindaklanjuti dengan mengundang dan mengklarifikasi 75 ketua dan anggota KPPS. Namun yang hadir hanya 39 orang yang terdiri dari ketua dan anggota KPPS, PPS dan PPK. Dari hasil klarifikasi, Bawaslu DKI memutuskan untuk merekomendasikan PSU hanya di 13 TPS.
Lalu, Bawaslu meminta KPU DKI melakukan kroscek dokumen di 5.802 TPS DKI. Permintaan kroscek dokumen itu tertuang dalam rekomendasi poin nomor 4.
"Bahwa terhadap 5.802 TPS yang belum dilakukan kroscek dokumen oleh kami, maka kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya di bawahnya direkomendasikan untuk melakukan kroscek dokumen jumlah pemilih DPKTb dengan melibatkan Saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilu dan jika pada 5.802 ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan, maka dilakukan pemungutan suara ulang," tulis rekomendasi nomor 4.
Soal rekomendasi ini juga kembali ditegaskan oleh Bawaslu DKI sore ini. Dalam rapat pleno rekapitulasi provinsi DKI sore ini, Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menegaskan tak pernah merekomendasikan PSU di 5.800 DKI.
"Kami tidak pernah merekomendasikan, kami meminta, karena pelanggaran itu harus dibuktikan, agar kami bisa membuktikan ada pelanggaran yang terjadi di situ," ujar Mimah di kantor KPU sore ini.
