RBN, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya “robot-robot penghitung” setelah suara beranjak dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kalau terjadi perbedaan penghitungan, maka KPU menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau ada kecurangan, menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memutuskan. Termasuk hak menyatakan pemilihan ulang di wilayah yang ditemukan.

Staf Khusus Presiden, Andi Arief mengatakan, aturan itu akan menghadapi persoalan sulit apabila kecurangan baru ditemukan menjelang tahap akhir penghitungan.

“KPU dituntut tepat waktu. Sementara jika ditemukan kecurangan dan terbukti di kemudian hari, maka Presiden terpilih tentunya akan menghadapi persoalan legitimasi,” ujarnya kepada rajabasanews.com, Selasa (22/7/2014) sore.

Mantan aktivis mahasiswa ini mengatakan, menurut pendapat pribadinya, jika benar belasan kabupaten tidak melakukan pencoblosan tapi ternyata ada data tabulasinya yang dimanipulasi para hacker asing menjadi landasan penghitungan KPU, maka ini adalah wilayah kecurangan yang tidak harus diputuskan di MK.

Ia mengatakan, dengan asumsi bahwa benar ada kabupaten yang tidak ada pemilunya dan terbukti kemudian ditindak pidana, ditambah terbukti dengan sah manipulasi tabulasi para hacker, maka legitimasi presiden akan bermasalah.

Andi mengatakan, tidak ada aturan yang bisa mengatasi ini. Karena Capres yang dirugikan tetap kukuh pendirian bahwa sengketa ada di wilayah Bawaslu dan KPU, belum masuk pada wilayah sengketa hasil Pemilu. (pol/rbn)

http://www.rajabasanews.com/20140722...iden-terpilih/