Agama yang kita anut, sesuai dengan kepercayaan masing-masing merupakan cerminan Sila Pertama dalam PANCASILA "Ketuhanan Yang Maha ESA".
Masalah ketaatan menjalaninya itu urusan personal, artinya terserah pada pribadi masing-masing, namun yang pasti kita manusia PERCAYA adanya Tuhan.

Hanya orang Atheis dan Komunis (PKI), yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan ini tentu sangat bertentangan dengan DASAR negara kita, PANCASILA & UUD 1945.

Pencantuman agama dalam KTP bukan dimaksudkan sebagai tindakan diskriminasi bagi agama-agama di luar Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu yang diakui pemerintah, namun demi wadah kerukunan antar umat beragama dan memaksimalkan pelayanan pemerintah.

Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 telah disetujui DPR-RI pada rapat paripurna, 26 November 2013 lalu. Dalam UU Adminduk ini disebutkan, setiap warga harus memilih dan mencantumkan agama yang diakui pemerintah. Agama yang diakui pemerintah, menurut Kementerian Agama adalah Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuchu.


Karenanya sangat mengecewakan kenapa salah satu calon CAPRES mewacanakan penghapusan kolom agama di KTP...


Rabu, 18 Juni 2014 , 22:11:00
Timses Jokowi-JK Wacanakan Penghapusan Kolom Agama di KTP



JAKARTA - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang juga anggota Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia menyatakan bahwa pasangan calon presiden yang dijagokannya mendukung penghapusan kolom agama di kartu tanda penduduk. Menurut Musdah, tidak ada salahnya kolom agama di KTP dihilangkan karena beragama adalah hak pribadi.

"Enggak usah ada kolom agama. Kan perlu tahu saya dengan Tuhan kan. Kan enggak perlu ditanyakan," ujar Musdah dalam diskusi mengenai visi dan misi capres, bertajuk "Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia" di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6).

Musdah justru mengkhawatirkan pengisian kolom agama disalahgunakan sejumlah pihak. Terutama karena dikhawatirkan akan membuka ruang diskriminasi dalam pelayanan publik.

"Enggak perlu ditanyakan, kamu agamanya apa untuk pelayanan publik kan. Jadi, identitas agama itu hanya ada di buku induk," tegasnya. (flo/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2014/06/18/...-Agama-di-KTP-
http://nasional.kompas.com/read/2014...m.Agama.di.KTP



Semoga saja tidak terjadi....amien