source pic: http://www.pkspiyungan.org/2014/05/p...ng-jokowi.html



PKS : Pemerintah Zionis Israel Dukung Jokowi Jadi Presiden
Sabtu, 10 Mei 2014 | 13.54

Hariannusa.com, Sungguh ironi perjalanan perpolitikan di negeri tercinta. Noda demi noda bertebaran dengan sebuah pemikiran-pemikiran yang tidak kuat pondasi logika dan bukti-bukti yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Entah apa motifnya, PKS telah menyebut Jokowi memiliki hubungan erat dengan Zionis.

PKS yang beberapa pekan terakhir sangat rajin memborbardir Jokowi dari segala sudut telah membuat sebuah rangkaian tulisan berjudul Pemerintah Zionis Israel Dukung Jokowi Jadi Presiden.

Ironisnya, uraian tulisan tersebut justru muncul dari situs PKS sendiri. Didalam penjelasannya seolah-olah melihat Jokowi memiliki tujuan tertentu dibelakang gerakan pencapresannya.

Sampai berita ini diturunkan, Jokowi tidak begitu menanggapi tuduhan tersebut (seperti dilansir dari Solopos). Jokowi lebih memilih untuk memusatkan perhatian pada tugasnya sebagai gubernnur dan persiapan menuju kursi presiden 2014.
http://www.hariannusa.com/2014/05/pk...el-dukung.html

Jokowi Presiden, PKS Pilih Oposisi
Sabtu, 22 Maret 2014, 22:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap beroposisi apabila bakal calon presiden PDIP, Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden. PKS menilai Jokowi tidak memiliki konsep yang jelas dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

"Kami khawatir penyelamatan bangsa ini malah makin berlarut-larut kalau Jokowi jadi presiden. Kami lebih baik berada di luar kekuasaan dan menjadi oposisi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/3).

Fahri mengumpamakan popularitas Jokowi sekarang dengan kondisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat maju sebagai capres di Pemilu 2004. Menurut Fahri, baik Jokowi maupun SBY sama-sama dipilih masyarakat karena perilaku pencitraan yang tidak ada kaitan dengan kemampuan menyelesaikan masalah bangsa. "Pada dasarnya SBY ketika jadi presiden sama dengan Jokowi. Dianggap mampu padahal tidak ada bukti akan kemampuannya," ujar Fahri.

PKS belajar banyak dari gaya pemerintahan yang hanya mengandalkan pencitraan. Untuk itu dia juga meminta masyarakat jeli dalam menilai kualitas calon pemimpin seperti Jokowi. Bahkan menurut Fahri, sosok SBY masih jauh lebih baik daripada Jokowi. "Paling tidak SBY memiliki wawasan nasional, sedangkan Jokowi jangankan wawasan nasional, wawasan Jakarta saja tidak," kritik Fahri.

Fahri tidak habis pikir dengan keputusan Jokowi maju jadi capres. Menurutnya ini menunjukan Jokowi tipikal pemimpin yang haus kekuasaan dan tidak amanah. Apalagi Jokowi sebelumnya juga pernah meninggalkan jabatan sebagai Wali Kota Solo demi menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Orang yang tidak memegang komitmen dan selalu berburu jabatan yang lebih tinggi, tentunya bukan orang yang kita butuhkan," kata Fahri
http://www.republika.co.id/berita/pe...-pilih-oposisi


PKS Sedang Mencari Selamat?

“Pak Jokowi menang di Solo itu PDIP dan PKS murni loh, kami yang kampanye waktu itu. Dua kali menang. Waktu saya jadi menteri beliau masih wali kota. Kita bukan orang lain, coba baca tweet saya, ada gak yang nyerang beliau”

Itu adalah pernyataan seorang Tifatul Sembiring, menkominfo sekaligus anggota majelis syuro PKS, sore ini yang dilansir oleh media online vivanews. Bahkan ditambahkan bahwa partainya (PKS) terbuka untuk bergabung dengan PDIP untuk mendukung pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla.

Ada apa dengan PKS? Entah apakah ini hanya pernyataan pribadi dari seorang Tifatul Sembiring saja atau memang ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan kepada beberapa pihak termasuk kita sebagai rakyat, jika hanya sebagai pernyataan pribadi mungkin tidak terlalu banyak untuk dibahas. Tetapi jika ini adalah isyarat dari PKS untuk siap bergabung dengan pasangan capres yang menang, pastinya akan menjadi hal yang aneh untuk dibicarakan.

Bagaimana dengan penyataan seorang Fahri Hamzah, wakil sekjen PKS, yang pernah menyatakan bahwa jika Jokowi menang dalam pilpres, maka PKS akan memilih menjadi partai oposisi dibanding harus mendukung pemerintahan Jokowi, karena menurutnya akan lebih terhormat PKS mengambil sikap tersebut. Lalu bagaimana juga dengan perjanjian “koalisi permanen” yang sudah ditanda-tangani bersama oleh partai koalisi pendukung Prabowo beberapa hari yang lalu, bahkan ditengarai penanda-tanganan tersebut ngotot diprakarsai oleh PKS dan Golkar cq ARB.

Jika memang PKS sudah merasa pas dengan PDIP saat mengusung Jokowi menjadi walikota di Solo, mengapa saat pemilukada DKI Jakarta 2012, saat Hidayat Nur Wahid tidak lolos pada putaran kedua, tidak mendukung Jokowi-Ahok hanya karena mahar jabatan beberapa kepala dinas yang diinginkan oleh PKS tidak disetujui oleh Jokowi, bahkan akhirnya mendukung Foke-Nara dan kemudian malah berkampanye menghembuskan isu SARA tentang Jokowi dan Ahok.

Jika memang PKS sudah merasa cocok dengan PDIP dalam bekerjasama di pemerintahan kota Solo bersama Jokowi, mengapa di pilpres 2014 ini tidak mendukung Jokowi-JK hanya karena mahar jabatan beberapa kursi menteri yang diinginkan oleh PKS tidak disetujui oleh Jokowi. Bahkan akhirnya mendukung Prabowo-Hatta dan saat kampanye pun seperti biasa kembali menghembuskan isu SARA kepada Jokowi, ditambah dengan pernyataan-pernyataan seorang Fahri Hamzah yang diluar nalar intelektual.

Jika benar pernyataan Tifatul Sembiring itu adalah perpanjangan pernyataan PKS, apa yang sebenarnya ada dalam pemikiran para elit PKS saat ini? Rasanya sangat tidak dapat diterima akal jika pada akhirnya hari ke depan nanti sebelum tanggal 20 Oktober 2014, kita disuguhi lagi ‘jurus akrobat’ dari PKS yang meminta-minta kepada Jokowi-JK untuk ikut bergabung dalam pemerintahannya.

Belum lagi jika kita melihat kiprah PKS dalam pemerintahan SBY dua periode ini, bukan hanya soal korupsi daging sapi yang mungkin dapat kita kesampingkan karena pada kenyataannya bukan hanya PKS saja yang melakukan korupsi dalam koalisi pemerintahan SBY dua periode ini. Tetapi bagaimana kita melihat pada kenyataannya PKS lebih banyak ‘mengganggu’ jalannya pemerintahan SBY terutama pada kebijakan SBY yang dianggap tidak pro rakyat, contohnya kebijakan kenaikan harga BBM.

Bukan tidak mungkin jika PKS meminta untuk ikut bergabung dan Jokowi-JK memberi kesempatan bergabung dalam pemerintahannya, pada akhirnya akan bersikap sama seperti saat dalam pemerintahan SBY dua periode kemarin dan pada akhirnya pula akan menghambat dan merugikan pemerintahan Jokowi-JK ke depannya.

Pemikiran tersebut bukan tidak mempunyai alasan, apalagi hanya berdasar kepada prasangka negatif. Tetapi melihat rekam jejak dari PKS sendiri selama ini dalam berpolitik, ditambah dengan beberapa pekan yang lalu kita melihat bagaimana ‘kerasnya’ PKS terhadap Jokowi-JK, kemudian tiba-tiba saat ini dengan mudahnya berpaling hati hanya karena pasangan yang diusungnya mati-matian, kalah dalam pilpres ini. Apakah itu bukan hanya karena kepentingan pragmatis saja?

Saya pribadi sangat berharap pernyataan dari seorang Tifatul Sembiring adalah pernyataan pribadi saja, pernyataan pribadi sebagai ucapan selamat kemenangan kepada pasangan Jokowi-JK yang, Insya Allah, besok akan ditetapkan secara resmi oleh KPU. Kemudian saya pun berharap kepada PKS, dengan hasil pilpres kali ini, bersikaplah terhormat dan bermartabat menerimanya, tidak harus melakukan akrobat politik yang pada akhirnya membuat suasana tidak menjadi kondusif.

Jika anda (PKS) mau mencermati suasana politik saat ini, sudah banyak masyarakat yang merasa ‘gerah’ dengan sikap-sikap politik anda, bersikap terhormat dan bermartabat itu tidak harus ikut di dalam pemerintahan, menjadi partai oposisi seperti yang sudah dinyatakan oleh elit anda, Fahri Hamzah, itu juga bagian dari sikap terhormat dan bermartabat dalam membangun bangsa dan negara ini. Terpenting adalah dengan niat demi kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan niat karena kepentingan kesejahteraan partai dan kelompok anda saja.
http://politik.kompasiana.com/2014/0...at-669514.html

---------------------------

Kagak ada bedanya sikap PKS itu, apakah sedang berada di dalam Pemerintahan ataukah di luar Pemerintahan, senantiasa bersikap istiqomah dalam hal beroposisi terhadap pemerintahan siapa saja yang sedang berkuasa