MET MAMPIR DI THRAD ANE GAN,,,,
begini ane tadi naik commuter line ,,tanpa sengaja ane denger pembicaraan
orang di dalam kereta,,,yang ane tanggap sih dari pembicaraan nya yaitu ,,,
rasa was was.. akan kerushan massa pendukung capress dan wapress,,
bahkan mereka udah wanti wanti ,,tidak keluar rumah,,kaena takut berimbas di jalann,,pembicaraan sih makin seru ,,karena mereka tahu persis apa yang akan di lakukan bilacapress kebanggan mereka kalah''''apapun akan mereka lakukan untuk sebuah kemenangan,,ane sih antara percaya dan tidak,,
cuma ngga habis pikir aja ,,,
1.bulan puasa udah ngga ada artinya nih buat mereka karena mata hati mereka udah di
tutupi oleh nafsu akan capress kebanggannya
2.apa sih yang mereka dapat bila capres jagoan mereka naik jadi presiden,,,
apa mereka ikut dapat jabatan harta dan tahta...
3.mereka belum merasakan penyesalan yang datang terlambat,,,,,,
semoga aja kejadian 22 july hanya kabar burung,,,

,

Wakil Ketua Komisi I : 22 Juli Jangan Ada yang Kerahkan Massa
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak pihak mengkhawatirkan adanya kericuhan saat pengumuman rekapitulasi suara oleh KPU tanggal 22 Juli 2014. Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan meminta kedua kubu pasangan calon presiden-wakil presiden tidak melakukan pengerahan massa.
"Jangan ada pengerahan massa. Kedua kubu sudah tegaskan itu. Jika antidamai dan hanya merusuh, Polri dan TNI pasti tegas. Panglima TNI tak akan main-main," kata Pohan ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (20/7/2014).
"Jangan hanya gara-gara segelintir perusuh, koyak-koyak NKRI ini. Lebih baik menciduk perusuh beronar-ria daripada hancur negeri ini," tambahnya.
Pohan mengatakan rakyat dan DPR telah mempercayakan keamanan kepada Polri yang dibantu oleh TNI. Panglima TNI Jenderal Moeldoko, kata Pohan sudah sangat tegas, lanjutkan.
"Saat ini saja, pra 22 Juli, jika Panglima TNI tidak tegas statemen nya, mungkin hari ini sudah banyak yang coba-coba merusuh," kata Politisi Demokrat itu.
Pohan pun mengapresiasi kinerja TNI dan Polisi dalam menjaga keamanan saat pemilihan presiden.
"Keep up the good work, hingga transisi pemerintahan 20 Oktober," imbuhnya.

Polisi dan TNI Jaga Titik Rawan pada 22 Juli
Suara.com - Kepolisian Republik Indonesia bersama TNI akan mengamankan pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli nanti.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Ronny F. Sompie mengatakan, polisi akan mengerahkan 254 ribu personil ditambah 23 ribu personil TNI pada 22 Juli nanti. Kata dia, personil polisi itu berasal dari polres dan juga polda.

“Selain personil utama di atas, Polri juga akan menambahkan personil dari Polda-Polda terdekat dari Jakarta apabila situasi di titik rawan seperti KPU dan sekitar Jakarta meningkat dan berpotensi rusuh. Bantuan-bantuan dari Polda terdekat ini juga untuk mencegah pergerakan massa dari luar yang ingin masuk ke Jakarta untuk memdukung pasangannya masing-masing,” kata Ronny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Penyiapan personil dalam jumlah banyak ini karena adanya beberapa titik rawan yang harus dijaga, seperti kantor KPU Pusat hingga kantor Mahkamah Konstitusi.

“Rencananya pengerahan personil polisi dan TNI akan dimulai pada tanggal 20 hingga 22 Juli 2014, sehingga dapat benar-benar mencegah terjadinya kerusuhan baik sebelum penguman maupun setelahnya,” ungkap Ronny.

Kepolisian Indonesia, kata Ronny, tidak khawatir dengan ancaman terjadinya kerusuhan karena adanya itikad baik dari kedua tim sukses yang akan melakukan deklarasi damai.

Hadapi Pergerakan Massa Besar-besaran Pasca 22 Juli, POLRI Gelar Kekuatan Penuh
JAKARTA, POS RONDA – Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) akan menggelar kekuatan penuh sebagai antisipasi pengamanan terhadap meningkatnya pergerakan massa secara besar-besaran pasca pengumuman hasil pemilihan presiden (pilpres) tanggal 22 Juli ini. Konsentrasi kekuatan POLRI tersebut akan lebih banyak dikerahkan di Pulau Jawa dan Sumatra.

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dalam pernyataannya hari Jum’at lalu (18/7) mengakui bahwa operasi pengamanan ini merupakan hal serius, dan akan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pihak Pamswakarsa serta akan menerjunkan lebih dari 100.000 personel lapangan.

Komando Daerah Militer (KODAM) Siliwangi bahkan juga telah mengeluarkan pernyataan siap untuk ikut serta dalam upaya pengamanan di wilayah Jawa Barat. Tenaga intelejen juga disiagakan untuk mendapatkan informasi-informasi krusial mengenai pergerakan massa besar-besaran tersebut.

Dalam upaya pengawasan, pihak POLRI akan mendirikan lebih dari 3000 titik jaga (checkpoint) di sepanjang jalan raya di Pulau Jawa dan Sumatra, terutama di jalur Pantura, Lintas Selatan Jawa, dan Jalan Raya Trans-Sumatra di mana pergerakan massa yang diperkirakan berjumlah hingga jutaan orang akan terjadi.

Pengamanan juga akan dilakukan di sentra-sentra perekonomian masyarakat, tempat keramaian, rumah ibadah, dan objek-objek vital lainnya. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan serta menjaga keamanan dan kestabilan nasional.

Meski demikian, POLRI melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes POLRI, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu bereaksi berlebihan seperti resah atau panik dengan operasi ini karena merupakan langkah pengamanan yang menjadi agenda rutin kepolisian setiap tahunnya.
“Operasi Ketupat 2014 akan dilaksanakan selama 16 hari, mulai 22 Juli hingga 6 Agustus. Kami bekerja sama dengan semua stakeholder melayani masyarakat agar pelaksanaan Idul Fitri ini, baik pra, saat, dan pasca dapat berjalan lancar,” ujar Boy di Jakarta, Kamis lalu (17/7).

Ancaman Rusuh di DKI Bikin Parno KPU
22 Juli, Pendukung Capres Rawan Bentrok.Warga Bodetabek Dipantau Polisi
NONSTOP, PARNO-Ancaman rusuh membuat ‘parno’ Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kamis (17/7), kantor Husni Kamil Manik di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat sudah dijaga ketat pasukan Brimob.

Menjelang pengumuman pemenang pemilihan presiden (Pilpres) yang akan digelar pada 22 Juli 2014 membuat suhu politik ibukota kembali mendidih. Ancaman adanya rusuh dan bentrok antar pendukung kian kencang.
Di media sosial, twitter dan facebook serta forum blogger indikasi adanya pengepungan kantor KPU oleh pendukung calon presiden kian panas. Bahkan, pada Rabu (16/7) saat sidak ke Kopassus, Kostrad dan Kopaskhas, Panglima TNI jenderal Moeldoko telah memberikan sinyal akan adanya situasi krisis pada 22 Juli.
Diketahui, situasi panas antar pendukung capres berawal dari aksi saling klaim yang mengaku memenangi pilpres. Kubu Jokowi-Jusuf Kalla menyebut telah menang dengan mendapatkan suara 52 persen dibanding Prabowo-Hatta 48 persen.
Begitu juga dengan Prabowo-Hatta. Nomor urut 2 ini mengaku menang dengan mengantongi dukungan 52 persen dan Jokowi-Jusuf Kalla 47 persen. Saling klaim inilah yang akhirnya membuat situasi panas hingga ancaman menduduki kantor KPU.
Ancaman itupun membuat KPU ketakutan alias parno. Komisioner KPU Ferry Rizki Kurniansyah meminta, pasangan capres-cawapres tidak membawa pendukung saat penetapan pemenang pada tanggal 22 Juli.
“Kami mengimbau tidak perlu ada pengerahan massa pada proses penetapan tanggal 22 Juli nanti. Percayakan proses tersebut pada KPU, Bawaslu dan perwakilan pasangan calon yang hadir,” ujarnya kepada wartawan di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (17/7).
Komisioner KPU yang lainnya, Sigit Pamungkas, mengatakan a mengawal penetapan hasil Pilpres 2014, tak perlu dengan mengerahkan massa. Dia menyarankan agar kedua pasangan capres menjaga situasi tetap kondusif. “Khusus hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang bisa menimbulkan kerawanan, sebaiknya dihindari,” ujar Sigit.
KPU berjanji proses penetapan pemenang Pilpres 2014 oleh KPU digelar secara terbuka. Semua pihak bisa memantau tanpa harus datang ke Kantor KPU. Dari pantauan Nonstop, kantor KPU sudah dijaga ketat.
Sedikitnya ada 80 personel Brimob Detasemen A Kepolisian Republik Indonesia diturunkan. “Mulai hari ini diperketat, buat menjaga proses rekapitulasi, bisa sampai lebih dari tanggal 22 Juli 2014,” ujar Aipda Tato Haryanto, Kepala Unit Komandan Peleton Brimob di Gedung KPU, kemarin.
Puluhan personel Tim Sabhara Polda Metro Jaya juga turut berjaga di area kantor KPU. Mereka tersebar di beberapa titik, yakni lahan parkir, halaman depan tempat tenda besar, dan lantai dua ruang rapat pleno.
Tim pengamanan tersebut dibekali dengan satu barracuda dan satu truk polisi. “Barracuda untuk escape bila seandainya ada kerusuhan, pejabat-pejabat KPU diamankan,” ujarnya.
Sedangkan lahan parkir di depan kantor KPU juga disterilkan dengan jarak berkisar 100 meter. Setiap tamu yang masuk ke gedung, dibekali dengan kartu identitas dari KPU. Tidak setiap orang dapat masuk ke gedung dengan bebas.
Secara terpisah, Menkum HAM Amir Syamsuddin pengamanan dilakukan untuk berjaga-jaga dan menciptakan situasi kondusif. 22 Juli KPU akan menetapkan pemenang Pilpres. “Sebaiknya demi ketertiban dan keamanan area sekitar KPU Pusat steril dari gangguan demi kelancaran proses rekap tahap akhir,” jelasnya di Jakarta, kemarin.
Menurut Amir, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK harus menghormati aturan yang ada. Hukum diletakkan di atas segala-galanya. “Namun yang terpenting siapapun yang ditetapkan sebagai pemenang pada 22 Juli wajib diterima dan dihormati. Kalaupun ada yang keberatan dapat melalui upaya hukum yang tertib ke MK,” tegas dia.

Pintu Masuk ke Jakarta Dijaga
Polisi nampaknya enggan kecolongan. Walau masih sebatas isu soal adanya pengerahan massa besar-besaran ke kantor KPU, polisi akan menjaga ketat pintu masuk ke Jakarta.
Penjagaan ini untuk memantau aktifitas warga dari luar Jakarta seperti, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) menjelang penetapan pemenang pilpres 22 Juli. “7 titik pintu masuk ke Jakarta, akan diamankan. Banten 3 titik. Polda Metro Jaya sendiri akan buat ring pengamanan di KPU,” kata Asisten Operasi Kapolri, Irjen Arief Wahyunandi, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/7).
Salah satu yang menjadi pusat perhatian terang Arief yakni jalur pintu Tol Cikampek dan Bogor serta jalan-jalan alternatif arah Jakarta. “Masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu keamanan saat pleno berlangsung. Masyarakat diimbau untuk beraktifitas seperti biasa,” tegasnya.
“Pak kapolri pernah menyampaikan, silakan beraktifitas seperti biasa dan Polri akan memberikan pengamanan baik terhadap tahapan pemilu ataupun kegiatan masyarakat. Jadi tidak usah khawatir,” kata Arief.
Kapolri Jenderal Sutarman sebelumnya menyatakan, Polri akan dibantu oleh TNI untuk mengamankan 22 Juli. Daerah yang menjadi pantauan polisi ada di Tol Cikampek dan Bogor.
“Kita sudah siapkan seluruh tahapan, kekuatan cadangan juga sudah kita siapkan back up dari TNI yang diberikan kepada kita juga siap, termasuk penebalan pasukan di KPU karena perhitungan ada di Jakarta,” kata Sutarman.

Ribuan Buruh Masuk DKI?
Ada sekitar 10 ribu buruh yang sudah menyatakan kesiapannya untuk mengawal rekapitulasi yang akan dilakukan KPU pada 22 Juli.
“Kita ingin kawal dengan aksi damai, bukan untuk intimidasi apalagi rusuh. Kita lihat nanti, kalau situasinya kondusif kita turunkan 10 ribu,” kata Presiden Serikat Pekerja Indonesia (KPSI), Said Iqbal di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, 10 ribu buruh akan dikerahkan untuk memantau rapat pleno KPU dan KPUD di seluruh daerah. Hal ini sebagai konsekuensi atas kesepatan dengan capres yang akan terpilih nanti. “Kami punya kepentingan di sana, Pak Prabowo telah menandatangani 10 tuntutan rakyat, salah satunya upah yang layak bagi para buruh,” tandasnya.
Selain buruh, tim relawan pendukung Prabowo-Hatta juga akan hadir di KPU. Hal ini ditegaskan Anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Yunus Yospiah.
Kata dia, pada 22 Juli, pihaknya akan mengerahkan ribuan relawan untuk menjaga suasana damai dan kondusif. “Kami menempatkan personel di KPU saat pengumuman nanti agar tercipta suasana aman dan KPU tidak merasa terintimidasi,” kata Yunus seusai Apel Siaga Relawan Prabowo-Hatta di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (17/7) sore.
Sementara Capres nomor urut dua Jokowi menjamin tak akan ada pengerahan massa pada hari penetapan pemenang Pilpres 2014 pada 22 Juli. Jokowi menegaskan ingin Indonesia yang sejuk dan damai.
“Kita semua pengen dingin. Jakarta dingin, Indonesia sejuk. Kalau kita tidak usah pengerahan-pengerahan massa. Biar semuanya dingin,” kata Jokowi di rumah kontrakannya di Jl Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).
Jokowi meminta semua pendukungnya tak ikut ke KPU. Dia menegaskan tak boleh ada inisiatif pribadi untuk datang ke KPU mengikuti penetapan pemenang Pilpres. “Tidak ada. Saya sampaikan tidak ada,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta ini berjanji akan melakukan rekonsiliasi. “Ya apa namanyalah, istilahnya rekonsiliasi, ya kita harus menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Rekonsiliasi tersebut sangat berperan penting dalam menyatukan kembali rakyat Indonesia yang baru saja terbelah membela jagoannya masing-masing. Supaya semuanya menjadi dingin lagi,” tambah Jokowi.(DED/JJ/BHR/ADT)

Panglima TNI dan Kapolri: Jangan Datang ke KPU 22 Juli, Kecuali Saksi
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi, Sutarman menghimbau kepada para simpatisan dan tim pemenangan dari kedua Kubu Capres-Cawapres agar tidak melakukan mobilisasi massa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penghituangan suara Pilpres 22 Juli mendatang.

"Tidak perlu ke KPU, cukup saksi, dan kami juga akan mengawasi. Mari kita jaga suasana Pilpres ini agar tetap damai," ungkap Kapolri saat menghadiri deklarasi damai relawan kedua kubu Capres-Cawapres di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (20/07/2014).

Dikatakan Kapolri, jika ada hal-hal yang nantinya kurang memenuhi keadilan, maka hal itu harus diselesaikan dengan jalur yang benar melalui MK.

"Tapi tidak perlu gontok-gontokan," tandasnya.
Dalam acara deklarasi damai yang diprakasai oleh Relawan Bersatu Pro NKRI ini, juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Panglima TNI dalam sambutannya menuturkan, para relawan, tim pemenangan dan simpatisan kedua pasangan Capres dan Cawapres harus turut menjaga kemanan, ketertiban, dan kedamaian penghitungan suara di KPU 22 Juli mendatang.
"Bangsa kita adalah bangsa yang besar, mari kita bersama-sama menjaganya. Jangan sampai bangsa kita terpecah belah. Siapapun yang nanti diputuskan KPU menjadi pemenang, hendaknya kita hormati. Kita semua harus menjaga keutuhan NKRI," tuturnya.

Deklarasi ini menelurkan lima butir perdamaian pasca pemilu presiden dari Relawan Bersatu Pro NKRI dan Pemilu Jurdil.
1. Menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.
2. Menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa.
3. Mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.
4. Mengawal hasil perhitungan/rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkapastian hukum.
5. Meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral. (lia/ded)