TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo mengungkapkan tidak ada salahnya jika nanti kubunya menjalin koalisi, atau yang disebut dengan kerjasama itu dengan banyak partai.

"Kalau untuk kebaikan negara dan bangsa kenapa tidak?" ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi usai menyambangi kantor berita Bisnis Indonesia di Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Namun, mantan walikota Solo ini mengatakan untuk bekerjasama dengan dengan banyak partai, tentu perlu ada pertimbangan-pertimbangan. Apabila kerjasama dengan banyak partai itu justru membebani, sebaiknya tidak perlu dilakukan.

"Tapi kalau kira-kira membuat pemerintah menjadi berat ya lebih baik tidak," kata pria kelahiran Solo ini.

Mengenai upaya kerjasama dengan partai dari luar kubu, Jokowi mengungkapkan sampai saat ini masih terus dilakukan pendekatan-pendekatan. Namun ia enggan menjabarkan secara gamblang siapa partai yang akan bergabung ke kubunya itu.

"Nanti kalau sudah matang biasanya ke kami. Kalau sudah matang, mesti itu belum matang. Kalau sudah matang pasti ke saya. Tidak usah saya sebutkan dulu karena belum matang," tutur Jokowi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bergabung dengan Joko Widodo -Jusuf Kalla (Jokowi-JK) semakin menguat.

Untuk memuluskan langkah tersebut, PPP akan menjadwalkan pelaksanaan Mukernas pasca-penetapan hasil Pilpres oleh KPU.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa mengatakan, langkah untuk mendukung pemerintahan mendatang tersebut bukan diambil dengan cara gegabah tetapi sudah melalui pertimbangan mendalam. Bahkan, Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair juga menyarankan agar parpol berlambang kakbah tersebut ikut mendukung pemerintah demi kemaslahatan umat.

“Akhir pekan lalu kami sowan ke KH Maimun Zubair, beliau meminta PPP menerima hasil KPU dan mendukung pemerintahan ke depan. Selain itu, mayoritas DPW di Indonesia menginginkan hal yang sama,” kata Suharso Senin (21/7/2014).

Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) tersebut mengungkapkan, perubahan sikap politik PPP harus dilakukan melalui mekanisme partai bukan oleh individu-individu. Dirinya juga mengaku sudah mendapat informasi kalau Hatta Rajasa sudah legawa terhadap apapun hasil KPU.
“Bahkan, putra Pak Amien Rais pun sudah memberikan selamat. Makanya tidak heran ketika konfrensi pers Prabowo tidak didampingi Hatta Rajasa,” urainya.

Ketika ditanya kemungkinan adanya ganjalan dari Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Suharso enggan bersepkulasi lebih jauh.
Menurut dia, keputusan organisasi mengikat semua anggotanya. Dia juga menegaskan, DPW PPP juga mengajukan permintaan agar Suryadharma Ali nonaktif dari ketua umum untuk berkonsentrasi ke masalah hukum.

“Tapi Mukernas tidak dimaksudkan untuk mengganti ketua umum. Cuma memang ada permintaan dari DPW-DPW agar ketua umum nonaktif agar konsentrasi ke masalah hukum,” kata Suharso.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristyanto mengatakan ada beberapa partai politik yang intensif membangun komunikasi dengan kubu Jokowi-JK. "Ada yang mau bergabung untuk kepentingan ke depan. Tidak etis disebut sekarang, proses demokrasi biarlah berjalan," katanya di rumah yang biasa digunakan kubu Jokowi-JK untuk rapat di Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juli 2014. (Baca: Kadernya Pilih Jokowi, Demokrat Merapat?)

Hasto menilai sistem pemerintahan presidensial membuka peluang untuk bekerja sama termasuk dari partai yang dulu menyokong Prabowo-Hatta. Hasto mengatakan bahwa Partai Demokrat mengisyaratkan untuk berperan lebih dalam pembangunan bangsa bersama kubu Jokowi-Kalla.

"Spirit yang dibawa Demokrat ingin berperan lebih dalam pembangunan bangsa. Makanya kami membuka ruang untuk Demokrat, Golkar, bahkan PPP." (Baca juga: Pro Jokowi, Akankah Ruhut Hengkang dari Demokrat?)

Juru bicara kubu Jokowi-Kalla, Anies Baswedan, menyambut baik langkah Partai Demokrat dan Golkar yang sudah mencoba berinteraksi. Menurut dia, kubu Jokowi-Kalla hingga saat ini menunggu keputusan internal kedua partai tersebut. "Komunikasi itu ada, tapi belum ada langkah-langkah konkret. Belum sampai isyarat bergabung. Di internal Jokowi-JK menyambut baik," kata Anies.

Mengenai syarat apa yang ditawarkan, Anies memastikan komunikasi yang terjalin tidak bersifat transaksional. Menurut dia, Jokowi-Kalla konsisten tidak memberikan syarat apa pun. "Dari kemarin tidak pernah memberikan syarat apa pun baik ke NasDem, PDIP, Hanura, PKPI, PKB. Jadi apalagi yang baru mau bergabung sekarang, wong yang dulu aja tidak ada janji," katanya.

dan kabarnya psk pun melalui tipatul mulai menjilat2 kubu nomor 2
http://www.kaskus.co.id/thread/53ccc...-ke-jokowi-jk/

Koalisi Prabowo Merapat, Jokowi: Kalau Memberatkan, Lebih Baik Tidak

Jakarta - Capres Joko Widodo (Jokowi) menyebut sudah ada 3 partai koalisi pengusung Prabowo-Hatta yang berkomunikasi intensif dengan timnya. Meski begitu, bila bergabungnya partai-partai ternyata justru memberatkan, ia tak segan-segan menolaknya.

"Ada satu, dua, tiga (partai). Dengan saya belum, tapi dengan tim sudah. Tapi belum disampaikan ke saya," kata Jokowi saat ditanya jumlah partai yang telah merapat di kantor media Bisnis Indonesia, Jl KH Mas Mansyur, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).

Jokowi masih merahasiakan partai mana saja yang sudah berkomunikasi dengan timnya sejak tanggal 9 Juli 2014 itu. Gubernur DKI non aktif ini membuka tangan selebar-lebarnya bagi partai tersebut asal perjanjian itu tanpa syarat.

"Ya masa mau gabung kita bilang tidak. Kita ini kan terbuka. Yang dulu-dulu saja tanpa syarat kok, masa yang ini mau syarat," ujarnya.

"Sebetulnya ini bukan masalah (koalisi) gendut dan tidak gendut, ya organisasi ini bisa bekerja dengan cepat atau tidak. Kalau memberatkan ya mendingan tidak," sambung Jokowi.

Internal Partai Golkar dan PPP bergejolak mendorong adanya Munas atau Munaslub yang dapat mengubah arah haluan partai pengusung Prabowo-Hatta tersebut. Partai Demokrat pun menegaskan tetap netral meski telah memberikan suara ke Prabowo-Hatta.