JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, Mimah Susanti, meminta Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 15 TPS di Jakarta.

Menurut dia, keputusan pemungutan suara ulang itu diambil setelah ditemukannya berbagai kecurangan.

"Ada asas penyelenggaraan yang tidak dilaksanakan, yaitu jujur dan adil. Ada perlakuan yang tidak sama kepada pemilih," ujar Mimah, dalam konferensi pers, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2014) malam.

Permintaan pemungutan suara ulang itu dilakukan setelah Bawaslu DKI menindaklanjuti pengaduan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, terhadap pelanggaran di 5.841 TPS di Jakarta.

Pelanggaran yang dimaksud, menurut Mimah, yaitu adanya penggunaan hak pilih oleh warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan KTP di luar domisili.

"Kami sudah panggil 75 orang dari KPPS, PPS, dan PPK untuk mengklarifikasi, tapi yang datang cuma 39 orang. Hasilnya, 15 TPS ditemukan pelanggaran," kata Mimah.

sumber

Semua masyarakat yang sudah memiliki KTP seharus nya mendapatkan Hak untuk memilih mau itu di lokasi KTP dia atau di luar domisili dia.

ini kok malah di anggap pelanggaran?

bagaimana dengan orang yang melakukan perjalanan. atau merantau mencari nafkah?

jangan gara2 kebelet pengen jadi president, hak2 rakyat untuk memilih malah di korbankan. apakah mereka ini bukan warga negara Indonesia karena sedang merantau keluar kota mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarga mereka, lantas bole di abaikan hak2 mereka untuk memilih? benar2 udah keterlaluan kalo sampai itu dianggap pelanggaran