Jakarta - Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nasional sejumlah masalah daerah masih kerap muncul, salah satunya di tingkat provinsi Bali. Menurut Komisioner Bawaslu Nasrullah hal ini sangat disayangkan karena dapat menghambat rekapitulasi tingkat nasional.

"Jadi baru muncul di tingkat provinsi. Hal-hal yang memang patut diduga membuat proses ini lama. Tidak menutup kemungkinan juga proses rekap tersandra karena 1 kasus ini," ujar Nasrullah dalam forum di ruang sidang KPU lantai 2, kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).

"Oleh karena itu apabila di kemudian hari ada pihak yang merasa tidak puas dengan proses rekap, kemungkinan besar ini bisa akan terjadi pada wilayah lain karena ternyata persoalan ini baru muncul di tingkat yang jauh sekali," lanjutnya.

Nasrullah mengatakan, seharusnya masalah seperti ini dapat terselesaikan di tingkat bawah dan terinventalisir dengan baik. Sehingga, tidak lagi menguap di rapat pleno terbuka ini yang dapat menghambat rekapitulasi suara tingkat nasional.

"KPU telah menyampaikan kepada 2 tim bagaimana proses penyelesaian ini secara berjenjang segala persoalan-persoalan itu wajib diinventalisir di tingkat bawah, sehingga kita tidak mengulang lagi persoalan-persoalan bawah ini di tingkat nasional. Biarkan proses rekap berjalan apa adanya tanpa bermaksud menghindari catatan ke panwas," tutur Nasrullah.

Ketua Tim Prabowo-Hatta, Rambe K Zaman meminta Bawaslu untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi di TPS provinsi Bali. Bawaslu pun menanggapinya dengan siap melakukan investigasi terkait perolehan suara di Bali.

"Kami juga akan melakukan investigasi. Jika seandainya ada upaya yang ditempuh itu jadi saatnya Bawaslu menginvestigasi," tutupnya.