SELASA, 27 MEI 2014



TEMPO.CO, Jakarta: Koalisi Melawan Lupa meminta TNI untuk membuka isi rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira yang menganjurkan pemecatan Komandan Korps Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, pada 1998.

Ketua Badan Pekerja Setara Institute, Hendardi, menyatakan masyarakat harus mengetahui alasan pemecatan Prabowo apakah karena kasus Hak Asasi Manusia atau upaya kudeta pemerintahan.

"Kita tak mau presiden yang masa lalunya gelap. Ini penting untuk proses kelulusan di Komisi Pemilihan Umum," kata Hendardi di Kantor Persatuan Purnawirawan ABRI, Senin, 26 Mei 2014.

Ia menyatakan Koalisi Melawan Lupa yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat bidang HAM dan keluarga korban 1998 akan terus berupaya menguak isi rekomendasi DKP. Salah satu upayanya adalah bertemu dengan Ketua Umum Perbabri Agum Gumelar, yang diklaim mengetahui isi rekomendasi tersebut.

Akan tetapi, kemarin Agum membatalkan kesediaannya untuk bertemu dengan Koalisi Melawan Lupa dan keluarga korban. Agum yang sudah menyetujui rencana pertemuan tiba-tiba membatalkan secara sepihak. Melalui pembicaraan telepon, Agum menyatakan ada hambatan non-teknis dan politis terhadap pertemuan Perpabri dan Koalisi Melawan Lupa.

"Agum mengaku tak ada salinan atau dokumen DKP yang dibawa ke Perpabri, meski anggota DKP sekarang sudah pensiun dan jadi anggota Perpabri," kata Hendradi menirukan ucapan Agum.

Langkah selanjutnya, menurut Hendradi, Koalisi akan menjadwal ulang pertemuan dengan Agum. Jika niat tersebut buntu, Koalisi akan langsung menuju Markas Besar TNI di Cilangkap untuk bertemu Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Koalisi akan meminta Moeldoko untuk memberi izin dibukanya kembali kepada publik isi rekomendasi pemecatan Prabowo. Koalisi merasa yakin dokumen DKP yang dijadikan Wiranto, kala itu menjabat Panglima TNI, sebagai dasar pemecatan Prabowo masih berada dan tersimpan di Mabes TNI.

"Semoga tak seperti Perpabri. Semoga mereka (Mabes TNI) mau memperlihatkan," kata Hendradi.

Tim Sukses Prabowo-Hatta Rajasa, Laurens Bahang Dama, menampik kabar pemecatan Prabowo dari TNI karena terlibat kasus HAM, khususnya penculikan 13 aktivis 1998 yang hilang. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional ini mengklaim DKP memecat karena Prabowo diketahui hadir dalam rapat rencana upaya kudeta yang digawangi Adnan Buyung Nasution.

"Dipecat karena etik yaitu hadir di rapat. Bukan dan tak ada kaitan sama sekali dengan HAM," kata Laurens.

Ia juga memaparkan pelaku penculikan 13 aktivisi adalah Tim Mawar dari Grup IV Kopassus. Sebelas anggota tim tersebut sudah menjalani proses pemeriksaan dan pengadilan militer dengan vonis hukuman penjara dan pemecatan.

Prabowo, menurut Laurens, hanya mengetahui tentang penculikan sembilan aktivis yang kemudian semuanya dibebaskan dalam keadaan selamat. Ia mengklaim sejak dulu, tak ada beban atau dosa HAM yang terkena pada calon presiden dari Partai Gerindra tersebut.

FRANSISCO ROSARIANS

Source:
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...-Dipertanyakan