Soal tunda hasil pilpres, Bawaslu minta kubu Prabowo hormati KPU

Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyampaian hasil rekapitulasi suara pilpres. Sebab laporan kecurangan telah disampaikan ke KPU dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).

Namun kecurangan yang terjadi bukan berarti rekapitulasi suara harus tertunda. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan seharusnya kubu Prabowo-Hatta menghormati jadwal yang sudah diputuskan oleh KPU.

"Kalau sifatnya penundaan itu, kita sudah tegaskan, kita hormati saja jadwal KPU. Nanti kalau memang ada situasi luar biasa, kita lihat itu nanti. Jadi lihat dinamikanya. Sementara itu kita ikut jadwal KPU," jelasnya usai buka bersama dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (20/7).

Sementara ini Bawaslu sudah menerima permintaan PSU untuk sekitar lima ribu tempat pemungutan suara (TPS). Namun semua laporan itu benar terjadi kecurangan, sebagai contoh PSU yang dilakukan di Jakarta, dari beberapa laporan yang diterima, ternyata hanya 13 TPS yang terbukti, sehingga dilakukan pemilihan ulang.

"Jadi memang tim pemenangan Prabowo-Hatta ajukan laporan ke KPU dan Bawaslu, mereka meminta PSU lima ribuan sekian TPS. Setelah dilakukan pencermatan, ada yang terbukti dan tidak, jadi kalau memang terbukti, semua bisa kita lakukan semua. Yang kemarin saja yang dilakukan di Jakarta yang terbukti 13 TPS aja," ungkapnya.

Muhammad mengungkapkan, hanya 13 TPS di Jakarta yang melakukan PSU. Sebab Bawaslu DKI Jakarta melakukan pencermatan terhadap TPS yang dilaporkan. Sehingga TPS yang memenuhi syarat dapat melakukan PSU.

Dia menegaskan, dengan diadakan PSU bukan berarti rekapitulasi suara harus berhenti dan tertunda. "Enggak. Enggak seperti itu," tutup Muhammad.

http://www.merdeka.com/politik/soal-...rmati-kpu.html