Ini Perolehan Suara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di 33 Provinsi




Jakarta - Pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kemungkinan besar ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Berdasarkan data di situs KPU serta rekapitulasi suara di 495 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota di 33 provinsi, pasangan Jokowi-JK unggul atas pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta)

Pasangan Jokowi-JK mampu meraup 70.675.237 suara (53,18 persen) dan unggul di 23 provinsi, sedangkan Prabowo-Hatta hanya mampu meraih 62.230.557 suara (46,82 persen) dan menang di 10 provinsi.

Berikut perolehan suara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di 33 provinsi:

Aceh
1. 1.089.290 (54,39%)
2. 913.309 (45,61%)

Sumut
1. 2.831.514 (44,76%)
2. 3.494.835 (55,23%)

Sumbar
1. 1.797.505 (76,92%)
2. 539.308 (23,08%)

Riau
1. 1.349.338 (50,12%)
2. 1.342.817 (49,88%)

Jambi
1. 871.316 (49,25%)
2. 897.787 (50,75%)

Sumsel
1. 2.132.163 (51,26%)
2. 2.027.049 (48,74%)

Bengkulu
1. 433.173 (45,27%)
2. 523.669 (54,73%)

Lampung
1. 2.033.924 (46,93%)
2. 2.299.889 (53,07%)

Babel
1. 200.706 (32,74%)
2. 412.359 (67,26%)

Kepri
1. 332.908 (40,37%)
2. 491.819 (59,63%)

DKI
1. 2.528.770 (46,91%)
2. 2.861.417 (53,09%)

Jabar
1. 14.167.381 (59,78%)
2. 9.530.315 (40,22%)

Jateng
1. 6.485.720 (33,35%)
2. 12.959.540 (66,65%)

DIY
1. 977.342 (44,19%)
2. 1.234.249 (55,81%)

Jatim
1. 10.277.088 (46,83%)
2. 11.669.313 (53,17%)

Banten
1. 3.192.671 (57,10%)
2. 2.398.631 (42,90%)

Bali
1. 614.241 (28,58%)
2. 1.535.110 (71,42%)

NTB
1. 1.844.178 (72,45%)
2. 701.238 (27,55%)

NTT
1. 783.514 (33,88%)
2. 1.528.783 (66,12%)

Kalbar
1. 1.032.354 (39,62%)
2. 1.573.046 (60,38%)

Kalteng
1. 468.277 (40,21%)
2. 696.199 (59,79%)

Kalsel
1. 941.809 (50,05%)
2. 939.748 (49,95%)

Kaltim
1. 687.734 (36,62%)
2. 1.190.156 (63,38%)

Sulut
1. 620.095 (46,12%)
2. 724.553 (53,88%)

Sulteng
1. 631.859 (45,13%)
2. 768.091 (54,87%)

Sulsel
1. 1.215.135 (28,57%)
2. 3.037.026 (71,43%)

Sultra
1. 511.134 (45,1%)
2. 622.217 (54,9%)

Gorontalo
1. 378.735 (63,1%)
2. 221.497 (36,9%)

Sulbar
1. 165.494 (26,63%)
2. 456.021 (73,37%)

Maluku
1. 433.984 (49,48%)
2. 443.040 (50,52%)

Maluku Utara (7 dari 9 kabupaten/kota)*
1. 272.403 (54,95%)
2. 223.308 (45,05%)

Papua
1. 755.374 (26,84%)
2. 2.058.517 (73,16%)

Papua Barat
1. 173.428 (32,49)
2. 360.381 (67,51)

Penulis: A-16/AB
Sumber:Suara Pembaruan, Antara, RRI

=========
Ironi Bila Deklarasi Menang, Tapi Hasil Rekapitulasi Pilpres Minta Ditunda


Jakarta - Usulan atau tuntutan dari kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden (pilpres) dinilai semakin menguak sikap tidak konsisten dan tak siap menerima hasil pilpres.

Menjadi ironis karena tuntutan itu disampaikan tak lama setelah tim Prabowo-Hatta melakukan ibadah pengucapan syukur kemenangan pilpres dengan klaim kemenangan tipis atas pasangan Jokowi-JK.

"Ironi gagasan tunda pengumuman di tengah masih ada keyakinan menang real count 1,6 persen atau bahkan 7 persen. Kalau menang, mengapa minta ditunda," kata Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana, Minggu (20/7).

"Di satu sisi merayakan kemenangan. Tapi di sisi lain mengagas penundaan penetapan hasil pilpres. Logika tidak nyambung. Jangan-jangan memang benar lagi panik lihat hasil real count KPU."

Ari juga menilai, gagasan menunda pengumuman karena mengklaim banyak dicurangi jadi lucu. Sebab alasannya, yakni adanya masalah dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan dan pemungutan suara ulang (PSU), sebenarnya bukanlah kecurangan.

"Pengitungan suara dilakukan berjenjang dihadiri saksi dari pasangan calon. Kalau ada masalah, bisa langsung disampaikan. Kalau mengangkat isu kecurangan di belakang, ini seperti modus," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ari juga menilai bahwa dalam hal rekapitulasi, KPU telah melakukan terobosan dengan mengunggah data C1, DA1 dan DB1.

Dengan cara mengunggah itu, KPU membuka ruang partisipasi warga untuk melakukan kontrol atas proses dan hasil rekapitulasi suara.

"Dan sekaligus untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses rekapitulasi suara yang berjenjang ini. Inilah yang memunculkan inisiatif relawan untuk melakukan rekapitulasi suara nasional dan per daerah berbasis data yang diunggah KPU. Sehingga data ini akan jadi instrumen kontrol proses rekapitulasi nasional KPU," ujarnya.

Dan dalam proses rekapitulasi yang berjenjang itu, lanjut dia, setiap tim pemenangan nasional sudah punya saksi dalam proses rekapitulasi nasional di KPU.

"Prosesnya terbuka bagi setiap pasangan calon untuk mengajukan keberatan atau koreksi atas laporan rekapitulasi suara per daerah," imbuhnya.

Sumber