Fadli Zon: Pendukung Prabowo-Hatta Tidak Dilarang Datangi KPU
Minggu, 20 Juli 2014 00:32 WIB
Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau


Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Fadli Zon


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon mengatakan pihaknya tidak mempersiapkan massa pendukung pasangan nomor urut satu untuk mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyaksikan proses rekapitulasi suara nasional pada 22 Juli mendatang.

"Tapi kita tidak ingin melakukan dorongan untuk melarang (massa ke KPU)," kata Fadli di Jakarta, Sabtu(19/7/2014).

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuturkan, pihaknya berkeinginan agar proses rekapitulasi suara nasional ditunda. Hal itu sesuai kajian yang telah dilakukan oleh tim hukum pembela koalisi merah putih.

"Sangat pantas (ditunda), sekarang temuan di Jakarta ada 5.800 TPS. Ada juga 300 orang pemilih gelap," tuturnya.

Sementara di tempat terpisah, Tim Pembela Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Firman Wijaya menuturkan, pihaknya mendapatkan indikasi kecurangan pemilihan umum presiden 9 Juli lalu.

Menurutnya, kecurangan tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis dalam melakukan hal-hal tidak terpuji dalam pemungutan suara.

"Kami meminta rapat pleno KPU ditunda sampai satu buln setelah pencoblosan. Penundaan ini merupakan wewenang KPU. Ini menentukan kualitas KPU," kata Firman.

Firman menuturkan, pihaknya mendapatkan laporan bahwa telah terjadi kecurangan di beberapa daerah di Indonesia.

Daerah-daerah tersebut antara lain provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Lampung.

Menurutnya, kecurangan tersebut hampir beragam yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Ia mencontohkan bagaimana pemilih yang tidak mencoblos dibeberapa tempat pemungutan suara meski bukan domisilinya dapat mencoblos, meski tidak menggunakan form A5.

"Kami menghendaki ada sikap serius dari KPU. Ada ancaman serius terhadap kualitas Pemilu termasuk legitimasinya," tuturnya.

Jokowi Minta Pendukungnya Berdoa Dari Rumah Saja
Jumat, 18 Juli 2014 | 15:27


Joko Widodo dan Jusuf Kalla.


[JAKARTA]Kandidat presiden nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada pengerahan massa menjelang pengumuman hasil penghitungan surat suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 22 Juli 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi, usai shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/7), justru menginginkan agar masyarakat memelihara suasana yang tenang dan sejuk menjelang tanggal 22 Juli 2014.

"Kita tidak mengerahkan massa. Saya sampaikan sekali saja, mulai hari ini saya juga tidak memakai atribut-atribut nomor dua, baik itu kotak-kotaknya, bajunya, semuanya. Kita kembalilah ke sebuah Indonesia raya," kata Jokowi.

Jokowi berharap tanggal 22 Juli, suasana politik di Indonesia menjadi lebih sejuk. "Kondisi tanggal 22 lebih adem, lebih sejuk, saudara semuanya. Saya harap semua relawan di rumah, doa syukurnya dari rumah saja semua. Tidak usah turun ke jalan,"katanya.

Sementara itu, terkait wacana rekonsiliasi, Jokowi mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan karena adanya rekonsiliasi menandakan adanya perpecahan di kedua kubu.

"Rekonsiliasi apa toh? Kayak perang saja ada rekonsiliasi. Ini kita kan baru melaksanakan proses demokrasi dan sudah selesai, jadi kembali ke normal lagi. Tidak ada masalah. Di bawah tidak ada masalah lagi, elitenya juga sebentar lagi adem," katanya. [Ant/L-8]