Quote:
JAKARTA - Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengklaim menemukan banyak bukti terjadinya kecurangan saat pemungutan pemilu presiden pada 9 Juli lalu.
Banyaknya pemilih yang hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat mencoblos merupakan salah satu bukti terjadinya kecurangan secara sistematis, seperti yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur.
Hal demikian dikatakan anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade saat mengantarkan surat permohonan penundaan penetapan hasil Pilpres ke Gedung KPU, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2014).
Menurut dia, permohonan penundaan tersebut dilakukan karena beberapa Badan Pengawas Pemilu daerah telah merekomendasikan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa kabupaten/kota. Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena terbukti terjadi kecurangan secara sistematis.
"Kami minta penundaan, agar pleno KPU ditunda, kita mengusahakan kenapa KPU ngotot penetapan 22 Juli, padahal Bawaslu daerah telah merekomendasikan PSU," jelas Andre.
Dia berharap KPU tak terburu-buru untuk melakukan pleno penetapan Pilpres. "Berikan PSU dulu, biar kecurangan itu bisa dieliminir, banyangkan sudah ada bukti seperti di Jatim dari tujuh kabupaten/kota ada enam kota yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu," tegas dia.
Dia membantah bahwa permohon penundaan tersebut merupakan bentuk ketidak legowo-an kubu Prabowo-Hatta terkait hasil Pilpres. Namun, lebih pada memperjuangkan keadilan.
"Yang jelas kita ajukan gugatan, agar sesuai aturan. Ini bukannya kami tidak terima tapi karena Pilpres berjalan tidak sesuai aturan," katanya.
Kata Andre, surat permohonan penundaan tersebut diantarkan oleh tim advokasi Prabowo-Hatta yaitu, Didik Supriyanto dan Firman Wijaya.
(ful)
Quote:
Quote:
