Kubu Jokowi-JK menilai isu kerusuhan saat puncak rekapitulasi suara nasional 22 Juli nanti, terlalu didramatisir. PDIP bahkan menilai kerusuhan dan konflik sosial adalah imajinasi yang diciptakan pihak-pihak yang merasa dirugikan secara finansial.

"Di negeri ini tak ada pemimpin karismatik bahkan tak ada ideologi yang mendorong pengikutnya harus siap mati bagi seseorang yang gagal memenangkan presidennya," ujar Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanudin di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Menurut Anggota DPR RI itu, rakyat tak akan terpancing untuk bergerak anarkis karena mereka berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri. "Rakyat tak sebodoh itu untuk berkelahi atas sesuatu yang tak ada hubungannya dengan kehidupan mereka sehari-hari," ujarnya.

Namun demikian, lanjut dia, konflik kecil tetap mungkin terjadi. Hanya saja, pencetusnya lebih karena masalah lokal bahkan masalah-masalah pribadi yang berkaitan dengan persoalan pilpres. "Insyaallah semua akan baik-baik saja. Tetapi kita harus tetap waspada menghadapi pihak ketiga yang tak suka Indonesia aman dan damai," ucapnya.

Calon wakil presiden Jusuf Kalla akrab disapa JK ini menjamin tidak akan ada pengerahan massa saat pengumuman pemenang pilpres pada 22 Juli yang akan datang.

“Ya kami sudah sepakat, tidak ada bawa pengerahan massa 22 Juli nanti,” katanya, Jumat (18/07) di kantor pusat Palang Merah Indonesia,Jakarta

Kalau ada massa yang turun di tanggal 22, JK mengatakan itu bukan dari kubu Jokowi)-JK.

“Kalau ada yang datang mungkin itu bukan kami, kami sudah sepakat tidak ada yang bawa massa. Kalaupun ada itu bukan kita. Mungkin itu penyusupan,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo Jokowi-JK sudah memberikan intruksi khusus bagi pengurus dan kader partai pendukungnya untuk tidak turun ke jalan pada 22 Juli mendatang. Mereka juga dilarang datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum di jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat saat penetapan hasil Pilpres nanti.

http://www.rimanews.com/read/2014071...i-tak-kerahkan